Selain Bupati Penajam Paser Utara, OTT KPK Amankan 10 Orang Lain

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud merupakan kader Partai Demokrat. Demokrat menyatakan mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi. Demokrat tak akan menoleransi segala tindakan koruptif.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait operasi tangkap tangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Selain Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan pula sepuluh orang lain. Mereka ditangkap tak hanya di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga di DKI Jakarta.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Kamis (13/1/2022), KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Penajam Paser Utara dan beberapa pihak lainnya. ”KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat yang diamankan tim kedeputian bidang penindakan KPK," kata Firli.

Hingga kini, tim KPK masih terus bekerja sehingga belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail. Untuk itu, Firli meminta dukungan masyarakat dan semua pihak agar tugas pemberantasan korupsi tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim). Di Jakarta, KPK mengamankan 7 orang, termasuk Bupati Penajam Paser Utara, beberapa aparatur sipil negara (ASN), dan pihak swasta. Adapun di Kaltim, tim KPK mengamankan empat orang yang terdiri dari ASN dan pihak swasta.

Baca juga: KPK OTT Bupati Penajam Paser Utara

KOMPAS/SUCIPTO

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud saat diwawancara setelah diskusi ”Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara”, di Balikpapan, Selasa (1/10/2019) malam.

Mereka yang diamankan di Jakarta, lanjut Ali, tengah menjalani pemeriksaan di KPK. Mengenai empat orang yang diamankan di Kaltim, akan segera dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

”Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah bukti berupa uang dalam bentuk rupiah yang jumlahnya akan dihitung kembali dengan mengonfirmasi pihak-pihak ditangkap dimaksud,” kata Ali.

Kader Demokrat

Abdul Gafur Mas’ud terpilih sebagai Bupati Penajam Paser Utara saat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2018. Berpasangan dengan Hamdan, keduanya diusung tiga partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasdem.

Khusus Abdul Gafur menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan sejak 2016. Dalam Musyawarah Daerah V Demokrat Kaltim, pertengahan Desember lalu, Abdul Gafur ditetapkan menjadi calon ketua DPD Demokrat Kaltim bersama dengan anggota DPR Irwan. Namun, keputusan siapa yang menjadi ketua di antara keduanya masih menunggu uji kelayakan dan kepatutan oleh DPP Partai Demokrat.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menjelang Kongres V (kelima) Partai Demokrat (PD), deretan bendera dan spanduk politikus PD menghiasi Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

Menanggapi penangkapan Abdul Gafur, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku sangat prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut.

”Daat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua,” katanya.

Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Partainya tidak akan menoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuknya. Demokrat ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

”Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, keadilan akan diwujudkan,” katanya.

Baca juga: Terkait OTT KPK di Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masih Diperiksa

Peristiwa ini, menurut Didik, merupakan pembelajaran berharga bagi para pejabat, pengguna anggaran, dan semua penyelenggara negara.

”Jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui,” katanya.