Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dibawa menuju ruang konferensi pers yang digelar KPK di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). 

KPK mengingatkan pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk menghindari pemerasan, suap, dan gratifikasi dalam pelayanan publik. Hanya tujuh pemerintah daerah di Sumut yang memiliki kepatuhan tinggi

Tak hanya yang telah terkuak oleh aparat penegak hukum, indikasi korupsi di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 juga tercium di banyak tempat. Keserakahan menjadi pemicu. Sistem pencegahan korupsi harus diperkuat.

Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial tidak tergganggu pasca-penangkapan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan sejumlah tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos Covid-19, Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 03.00 minggu dini hari.

Salah satu yang ditangkap adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK pada program bansos di Kementerian Sosial. 

Pembagian bantuan sosial di sejumlah wilayah di Jakarta masih belum sepenuhnya taat aturan. Di Jakarta, ada sejumlah petugas rukun tetangga yang memungut biaya administrasi ke warga penerima bansos.

Sekalipun ditahan KPK dan berstatus tersangka, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo tetap bisa ikut dalam Pilkada Banggai Laut 2020 dan dipilih 9 Desember mendatang. Atas penindakan oleh KPK itu, PDI-P pecat Wenny Bukamo.

Pemberantasan korupsi masih membutuhkan pembuktian dan upaya nyata, baik dari pemerintah maupun KPK. Khusus bagi KPK, operasi tangkap tangan bukan satu-satunya indikator keberhasilan.

Meski sukses dalam dua penangkapan terakhir, KPK masih dibayangi problem internal kelembagaan dan masalah independensi pascarevisi UU KPK. Persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar.