Presiden membuka Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Selain membahas isu strategis dalam ”bahtsul masail”, muktamar juga akan memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
Kompas/Hendra A Setyawan
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (dua dari kiri), Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar (dua dari kanan), Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kanan), dan Gubernur Lampung Junaidi (kiri) saat pembukaan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Daarussa’adah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu (22/12/2021). Muktamar Ke-34 NU akan dilaksanakan hingga Jumat (24/12/2021).
LAMPUNG TENGAH, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki modal sosial dan ekonomi sangat besar yang dapat membantu mewujudkan cita-cita kemandirian, terutama dalam ekonomi umat. Beragam potensi NU, apabila dirajut, diyakini bisa menjadi lokomotif kesejahteraan bangsa.
Nahdlatul Ulama (NU), antara lain, memiliki banyak anak muda cendekia, santri-santri, yang merupakan lulusan kampus besar di Tanah Air ataupun di luar negeri. Modal itu dapat dijadikan penggerak bagi NU untuk menghadapi tantangan dan meraih kesempatan pada masa depan, termasuk dengan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat.
”Apabila bisa dirajut (potensi-potensi NU) dalam sebuah kekuatan lokomotif, ini bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka menyejahterakan kita semua,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Muktamar Ke-34 NU di Pondok Pesantren Darussa’adah di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu (22/12/2021).
Muktamar NU kali ini mengangkat tema ”Menuju Satu Abad NU: Membangun Kemandirian Warga untuk Perdamaian Dunia”. Di tengah pandemi, muktamar berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Peserta muktamar dibatasi, hanya 1.959 orang yang berasal dari perwakilan pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus cabang istimewa di luar negeri.
Presiden Joko Widodo menyapa peserta seusai membuka Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Daarussa’adah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu (22/12/2021).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, upaya pemerataan ekonomi bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Namun, hal itu dimungkinkan untuk dicapai jika segenap potensi dan kekuatan umat yang dimiliki NU dapat dirajut. Presiden Jokowi juga mengapresiasi berbagai kontribusi NU, baik terkait dengan penanganan Covid-19 maupun dalam menjaga kemajemukan, Pancasila, NKRI, dan kebangsaan.
Lima jenis kekayaan
Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj menyampaikan, NU mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang mencanangkan Visi Indonesia 2045. Dari sudut pandang santri dan pesantren, lanjut Said, visi itu sebangun dengan lima jenis kekayaan yang menjadi kebesaran bangsa Indonesia.
Lima hal itu ialah sumber daya sosial, kekayaan budaya, kemandirian simbolis sebagai buah dari interaksi global-lokal, kekayaan material dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya politik.
Menurut Said, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga dan negeri Muslim terbesar di dunia. Indonesia bukan negara agama, melainkan negara Pancasila yang menaungi semua pemeluk agama. Islam berjalan seiring dengan demokrasi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi.
Kompas/Hendra A Setyawan
Peserta mengikuti sidang pleno I dan II Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Lampung, Rabu (22/12/2021). Sidang membahas tata tertib muktamar dan laporan pertanggungjawaban.
Terkait dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Said mengingatkan, saat ini yang dibutuhkan ialah sumber daya manusia unggul yang mampu mengolah kekayaan alam itu sebagai modal pembangunan.
”Orientasi kebijakan pemerintah adalah pembangunan sekaligus pemerataan, tidak hanya menggenjot pertumbuhan tanpa memperhatikan ketimpangan. Pemerataan distribusi kesejahteraan adalah prasyarat mutlak terciptanya perdamaian,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Muktamar Ke-34 NU bisa menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan dan kemaslahatan NU, umat, bangsa, dan kemanusiaan di ranah global. Haedar percaya, NU akan semakin maju, mandiri, dan menebar damai di tengah dinamika kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta yang kompleks.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan saat peluncuran buku Historiografi Khittah dan Politik NU karya KH Ahmad Baso, mengingatkan, khitah NU bukan sekadar prinsip tak berpolitik praktis.
Nama calon ketua umum
Muktamar NU, selain membahas sejumlah isu strategis dalam forum bahtsul masail, juga akan memilih rais aam dan ketua umum. Pemilihan akan berlangsung pada Kamis malam.
Kompas/Wawan H Prabowo
Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj (kiri) menyerahkan surat keputusan kepanitiaan Muktamar NU Ke-34 kepada KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Steering Committee (tengah) dan Ketua PBNU H Robikin Emhas sebagai Ketua Organizing Committee dalam Peluncuran Koin Muktamar 2020 di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Terkait dengan hal itu, dua kubu bakal calon ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf (Katim Aam PBNU), saling mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilik suara.
Direktur Said Aqil Siroj Institute Imdadun Rahmat mengklaim ada 364 pemilik suara atau 62 persen dari total pemilik suara yang mendukung Said sebagai Ketua Umum PBNU.
Sementara itu, KH Yahya Cholil Staquf mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 474 pemilik suara atau 80 persen total pemilik suara. Semua pendukung itu disebut telah ditemui secara langsung.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, dalam diskusi Forum Perempuan Muktamar bertajuk ”NU, Perempuan & Kemaslahatan Bangsa”, mengatakan, sudah 17 tahun berbagai kelompok masyarakat dan partai politik memperjuangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
”Kami berharap isu RUU TPKS dan RUU PPRT ini ikut didiskusikan di arena muktamar yang akan mulai bersidang pleno besok (Kamis),” katanya. (REK/SYA/INA/DEA)
