Tantangan 2024 Tidak Mudah, Parpol Bersiap sejak Dini

Di 2024, partai politik akan menghadapi tiga pemilu sekaligus, yakni pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional.

Kompas/Hendra A Setyawan

Lambang partai politik peserta Pemilu 2019 tergambar di sebuah tembok di kawasan Gandaria, Jakarta, Minggu (24/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Tantangan yang dihadapi partai-partai politik semakin berat di 2024. Selain harus berkontestasi dalam pemilu presiden, pada saat yang sama, partai politik harus pula menyiapkan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah serentak. Untuk mencapai target perolehan suara, partai-partai itu harus menyiapkan diri sejak dini.

Sejumlah partai politik (parpol) telah menyiapkan diri sejak awal. Salah satunya ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini sedang melakukan konsolidasi terus-menerus dengan struktur partai dan kadernya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Hampir sama dengan yang dilakukan parpol lain, kami juga sedang menyiapkan beberapa aspek menuju 2024. Salah satunya ialah mendorong keterlibatan pemuda, mendorong rekrutmen untuk calon anggota legislatif ataupun jabatan publik lainnya, serta mendorong pertumbuhan anggota dengan melakukan rekrutmen anggota partai secara masif di seluruh tingkatan,” ujar Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Komunikasi Publik, Senin (13/12/2021), di Jakarta.

Fathul Bari menerangkan, sebagai partai yang berbasis kader, peningkatan anggota menjadi salah satu fokus PKS. Di samping itu, PKS juga melakukan perapian struktur partai hingga di tingkat daerah. Untuk menopang raihan suara dalam pemilu legislatif juga dilakukan dengan menokohkan Salim Segaf Al-Jufri sebagai tokoh nasional dari PKS.

Baca juga : Hadapi Pemilu 2024, Konsolidasi Parpol Kian Masif

HUMAS PKS

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri

Namun, ketika ditanyakan apakah Salim Segaf ini akan dicalonkan oleh PKS sebagai presiden, Fathul Bari mengatakan, hal itu tergantung pada komunikasi politik dan koalisi politik yang akan dijalin PKS dengan partai-partai lainnya. Ia mengakui salah satu faktor pendongkrak suara partai ialah adanya tokoh yang menjadi capres.

“Arahnya ke sana (menjadi capres), tetapi itu tergantung pada dinamika politik, dan juga bagaimana komunikasi serta koalisi politik dijalin,” katanya.

PKS menargetkan untuk meraih 15 persen suara dalam Pemilu 2024 atau naik dari raihan suara pada Pemilu 2019 sebesar 8,21 persen.

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Viva Yoga Mauladi.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya melakukan konsolidasi internal dengan melakukan pergantian dan regenerasi kepemimpinan di struktural partai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa. Penguatan struktur partai itu diharapkan dapat tuntas pada Mei 2022.

Kedua, PAN juga melakukan kaderisasi di kabupaten/kota. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, separuhnya telah selesai menjalankan kaderisasi. Viva menargetkan partainya akan rampung melakukan kaderisasi ini pada Mei 2022. Salah satu tujuang kaderisasi ini ialah untuk menanamkan ideologi partai, dan membangun kader yang militan.

“Karena organisasi secara struktural harus digerakkan dengan kader militan dan ideologis,” katanya.

PAN juga sedang menyusun basis data dan anggota sebagai persyaratan verifikasi parpol di KPU. Penyusunan basis data ini juga terhubungn dengan upaya rekrutmen anggota yang dilakukan oleh PAN. Adapun untuk mendorong keterlibatan perempuan, PAN mengaktivasi organisasi sayap perempuan PAN, yakni PUAN (Perempuan PAN). Sayap organisasi ini juga sedang melakukan konsolidasi dan menjaring aspirasi.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membuka Rakernas II PAN 2021, Selasa (31/8/2021).

Viva mengatakan, PAN menargetkan meraih 64 kursi di DPR atau meningkat dari jumlah raihan pada Pemilu 2019 sebanyak 44 kursi.

“Untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, setiap daerah pemilihan (dapil) harus ada kursi yang diduduki kader PAN. Bagi dapil yang sudah ada kursinya, minimal dipertahankan dan kalau bisa ditambah,” ujarnya.

Adapun untuk pemilu presiden (pilpres), kewenangan menentukan calon diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dorongan dari berbagai pengurus wilayah menginginkan Zulkifli untuk maju menjadi capres. Namun, menurut Viva, PAN tidak bisa mengusung sendiri capres, dan harus berkoalisi setidaknya dengan dua partai.

Di samping itu, keputusan apakah PAN akan tetap mengusung Zulkifli ataukah tidak, itu akan tergantung pada dinamika politik yang terus berkembang. Rakernas PAN, Agustus 2021, juga telah menyerahkan kepada Ketum PAN untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam menentukan pilpres.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Political Observer Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes

Tantangan tidak mudah

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, parpol harus mulai bersiap sejak dini hari karena tantangan yang dihadapi parpol di 2024 semakin berat.

Parpol-parpol parlemen saat ini harus berkontestasi dengan parpol-parpol baru yang makin banyak, serta parpol-parpol non-parlemen lainnya. Situasi ini membuat kontestasi semakin ketat. Tantangan juga hadir dari sisi pemilih karena adanya efek ekor jas bagi partai-partai yang memiliki capres.

”Jokowi kan tidak bisa lagi mencalonkan diri sehingga ini akan membuat perubahan lingkungan politik. Lanskap politik di level pencalonan presiden tentu akan memengaruhi perolehan suara partai sehingga harus disiapkan sejak dini,” ujar Arya.

Baca juga : Anomali Penentuan Jadwal Pemilu 2024 Ketika Tantangan Berat di Depan Mata

Kompas

Elektabilitas partai politik berdasarkan hasil survei Litbang Kompas

Hal lainnya, persiapan partai-partai harus dilakukan sejak awal karena mereka juga harus mencari calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Untuk bisa mencalonkan kepala daerah, partai-partai itu harus meraih minimal 20 persen suara. Namun, bisa meraih 10 persen suara itu juga capaian yang bagus.

”Bisa mendapatkan 10 persen suara itu akan menarik bagi partai lain untuk menjajaki koalisi, sehingga bisa lebih mudah pula mencalonkan kepala daerah,” katanya.

Tantangan lainnya, partai-partai kini harus pula berjuang untuk meraih suara milenial. Partai-partai harus memahami preferensi dan kecenderungan pemilih muda itu agar bisa meraih suara mereka.