Hakim ”Ad Hoc” Tipikor Bisa Ikut Seleksi untuk Periode Ke-3 Masa Jabatan

Mempertimbangkan kesempatan warga negara lain untuk menjabat hakim ad hoc, MK menetapkan hakim ad hoc yang sudah dua kali menjabat harus mengikuti seleksi kembali sebagai calon hakim ad hoc untuk periode selanjutnya.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Ilustrasi hakim ad hoc tipikor: Terdakwa kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, Maria Pauline Lumowa, mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/5/2021). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan putusan 18 tahun penjara, denda Rp 800 juta, dan denda uang pengganti Rp 185,82 miliar.

JAKARTA, KOMPAS — Hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat maju kembali sebagai calon hakim ad hoc untuk periode berikutnya. Syaratnya, yang bersangkutan harus mengikuti seluruh persyaratan dan proses pencalonan dari awal bersama-sama dengan calon hakim ad hoc lainnya.

Rabu (27/10/2021), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dua hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tipikor Denpasar, Sumali dan Hartono, yang menyoal konstitusionalitas masa jabatan hakim ad hoc yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 10 Ayat (5) mengamanatkan bahwa hakim ad hoc dapat diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sumali dan Hartono menilai, periodisasi masa jabatan hakim ad hoc tipikor bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Asas tersebut menjamin kekebasan hakim dari intervensi, baik dari luar maupun dari dalam lingkup lembaga kehakiman. Tak hanya bebas dari intervensi dri luar peradilan, kemandirian di internal diri si hakim juga tak kalah penting. Kemandirian internal itu berkaitan dengan jaminan kesejahteraan dan masa jabatan hakim. Karenanya, periodisasi masa jabatan hakim ad hoc tipikor dinilai mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya dari sisi personal independence.

Terhadap permohonan tersebut, MK mengutip sejumlah doktrin terkait periodisasi masa jabatan hakim yang berkorelasi erat dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi prinsip pokok yang diatur di dalam konstitusi, yakni Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Baca juga : Soal Seleksi Hakim ”Ad Hoc” Tipikor, DPR Dorong Pertemuan Tripartit

Kompas/Hendra A Setyawan

Majelis hakim membacakan sidang putusan uji materi UU Pengadilan Tipikor terkait masa jabatan hakim ad hoc tipikor di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Hal ini juga sejalan dengan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara internasional. Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan MK mengutip The United Nations Human Rights, Basic Principle on the Independence of the Judiciary, yang antara lain mencakup aturan tentang masa jabatan hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum atau undang-undang.

MK juga mengutip The International Bar Association Minimum Standards of Judicial Independence (Standar Minimum Independensi Kekuasaan Kehakiman IBA) yang juga mencakup masa jabatan hakim. Disebutkan bahwa pengangkatan hakim pada umumnya untuk seumur hidup, dapat diberhentikan hanya karena mencapai usia pensiun.

Ada juga ketentuan lain, yaitu seorang hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang kali atau karena alasan ketidakmampuan secara nyata sehingga tidak layak menjabat sebagai hakim.

Bahwa antara calon hakim ad hoc yang pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul.

Dalam menilai permohonan uji materi, MK juga mempertimbangkan putusan sebelumnya (Putusan Nomor 49/PUU-XIV/2016) terkait hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI). Disebutkan bahwa hakim ad hoc merupakan hakim nonkarier yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadili perkara khusus di mana keberadaannya memberi dampak positif bagi penanganan perkara. MK dalam putusan tersebut telah membuka peluang bagi hakim ad hoc PHI yang sudah dua kali menduduki jabatan untuk melanjutkan jabatannya.

Namun, MK juga mempertimbangkan kesempatan warga negara lain untuk menjabat sebagai hakim ad hoc sehingga hakim yang bersangkutan harus mengikuti seleksi kembali sebagai calon hakim ad hoc. ”Dengan kata lain bahwa calon hakim ad hoc yang pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul,” demikian disampaikan Suhartoyo mengutip pertimbangan putusan MK sebelumnya.

Baca juga : KY Matangkan Persiapan Seleksi Calon Hakim ”Ad Hoc” Tipikor

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ilustrasi: Hakim konsitusi Saldi Isra (kiri) berbincang dengan hakim konstitusi Suhartoyo saat pembacaan keputusan terkait perkara perselisihan sengketa pemilihan kepala daerah Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (15/2/2021). Selain hakim konstitusi, semua pihak yang terkait mengikuti persidangan ini secara daring.

Mengacu pada putusan yang sudah ada sebelumnya, MK pun berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (5) UU No 46/2009 telah membatasi atau menutup peluang hakim ad hoc tipikor untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya. MK menggunakan pertimbangan di dalam putusan untuk hakim ad hoc PHI dan memberlakukannya untuk hakim ad hoc tipikor. Dengan demikian, setiap hakim ad hoc tipikor yang ingin melanjutkan masa jabatannya untuk ketiga kalinya harus mengikuti seleksi ulang dari awal, bersama-sama dengan calon lainnya.

”Pentingnya dibuka peluang bagi hakim ad hoc untuk mencalonkan kembali setelah jabatan keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara korupsi,” kata Suhartoyo.