Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
hakim ad hoc
Bagikan
Meski Sepi Peminat, KY Buka Lagi Pendaftaran Calon Hakim ”Ad Hoc” HAM
Proses seleksi calon hakim agung dan hakim ”ad hoc” HAM akan kembali dibuka pada awal Mei. Namun, minimnya pendaftar calon hakim ”ad hoc” HAM masih menjadi persoalan hingga saat ini.
Politik & Hukum
·
MA Belum Punya Hakim ”Ad Hoc” untuk Tangani Perkara Kasasi Paniai
Hingga kini, calon hakim ”ad hoc” HAM untuk Mahkamah Agung masih diseleksi oleh Komisi Yudisial. Padahal, Kejagung berencana mengajukan kasasi atas putusan bebas terdakwa pelanggaran HAM berat Paniai.
Politik & Hukum
·
KY Kirim 11 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim "Ad Hoc" Tipikor ke DPR
Setelah melalui proses seleksi selama 6 bulan, KY mengajukan 11 nama untuk 8 calon hakim agung dan 3 calon hakim "ad hoc" tipikor kepada Pimpinan DPR. Para calon ini akan melalui uji kelayakan di Komisi III DPR.
Politik & Hukum
·
Buka Seleksi Calon Hakim Agung, KY Waspadai Calon yang Terlibat Mafia Tanah
KY memastikan calon hakim yang diusulkan ke DPR memiliki semangat antikorupsi dan tak terlibat kasus mafia tanah. Namun, Komisi Pemantau Peradilan juga mengingatkan agar KY bersikap transparan di tiap tahap seleksi.
Politik & Hukum
·
Hakim ”Ad Hoc” Tipikor Bisa Ikut Seleksi untuk Periode Ke-3 Masa Jabatan
Mempertimbangkan kesempatan warga negara lain untuk menjabat hakim ad hoc, MK menetapkan hakim ad hoc yang sudah dua kali menjabat harus mengikuti seleksi kembali sebagai calon hakim ad hoc untuk periode selanjutnya.
Politik & Hukum
·
Iklan
Soal Seleksi Hakim ”Ad Hoc” Tipikor, DPR Dorong Pertemuan Tripartit
DPR membuka pintu komunikasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengatasi persoalan minimnya hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi. Sebaliknya, MA pun diharapkan membuka pintu komunikasi dengan DPR.
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·