Pemerintah Ubah Ambang Batas Kelulusan Seleksi PPPK Guru

Keberatan para guru honorer peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akhirnya diterima. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan ”passing grade” nilai ujian seleksi guru.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tiga guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) berjalan kaki dari Kantor Bupati Bekasi di Cikarang Utara, Jawa Barat, menuju Istana Merdeka di Jakarta, Senin (26/4/2021). Mereka meminta pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan hukum dan berharap bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasinya.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bakal mengubah ambang batas (passing grade) nilai ujian pada seleksi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap pertama. Ini dilakukan guna mengakomodasi aspirasi guru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/10/2021), mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengadakan rapat dengan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Selasa (5/10/2021). Rapat tersebut membahas rencana perubahan ambang batas nilai kelulusan untuk seleksi PPPK guru.

”(Untuk hasil rapat), WA (Whatsapp) Kepala BKN saja yang rapat dengan Kemendikbud,” ujar Tjahjo.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kanan) menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Sebelumnya, muncul desakan terutama dari Komisi X DPR agar pemerintah memberikan afirmasi dalam seleksi PPPK guru. Desakan itu didasari sebagian besar calon PPPK guru yang mengikuti seleksi tahap pertama ternyata tidak mampu mencapai ambang batas nilai yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis.

Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan, rapat kemarin menyepakati perubahan dengan afirmasi dalam seleksi PPPK guru.  Yang dimaksud perubahan dengan afirmasi ini adalah penyesuaian ambang batas nilai. Keputusan ini akan disampaikan kepada publik pada Jumat (8/10/2021).

Baca juga : Formasi PPPK Jauh Lebih Besar dari CPNS pada 2021

”Melalui kepmenpan (keputusan menpan dan RB) selaku ketua pansel (panitia seleksi) nasional, dilakukan penyesuaian passing grade untuk mengakomodasi aspirasi guru,” kata Bima.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana

Saat ditanya bagaimana upaya pemerintah menjaga kualitas guru dengan adanya perubahan ambang batas nilai tersebut, Bima enggan menjawabnya. ”Kalau masalah kualitas pendidikan, bisa ditanyakan ke Kemendikbud,” ucapnya.

Kebijakan afirmasi

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengapresiasi sikap pemerintah, dalam hal ini pansel nasional, yang akan mengakomodasi dinamika di lapangan terkait seleksi PPPK guru tahap pertama. Menurut dia, keputusan tersebut tepat mengingat ambang batas nilai dalam seleksi terlalu tinggi.

Melalui kepmenpan (keputusan menpan dan RB) selaku ketua pansel (panitia seleksi) nasional, dilakukan penyesuaian passing grade untuk mengakomodasi aspirasi guru.

Apalagi, lanjut Huda, sebenarnya semangat awal dari konsep seleksi PPPK guru adalah kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi yang pernah diusulkan Komisi X DPR tersebut meliputi berbasis usia; berbasis lama pengabdian; berbasis daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T); serta guru penyandang disabilitas.

Namun, sayangnya, dalam seleksi tahap pertama, peraturan malah diperketat dan saringan begitu kuat. Alhasil, banyak guru honorer yang tidak lolos. ”Ini yang menurut saya belum tecermin dalam aturan yang diterapkan di seleksi tahap pertama,” katanya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memimpin rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Mengacu pada data Kemendikbudristek, dari 586.943 guru honorer yang mengikuti seleksi pertama, yang lolos hanya 94.000 orang. Huda menilai, jumlah tersebut sangat kecil dari yang diharapkan. Jika saringan begitu kuat, mimpi untuk memiliki 1 juta guru tidak akan pernah tercapai.

Baca juga : Indonesia Kekurangan Guru, Rekrutmen Calon ASN Jadi Solusi

”Padahal, kebutuhan pemerintah untuk melakukan rekrutmen guru ini sudah dalam posisi darurat karena kita hari ini membutuhkan 1,3 juta guru. Belum kita menghitung guru yang akan pensiun tahun ini yang jumlahnya diperkirakan hampir 85.000 guru. Ini akan terjadi kekosongan guru,” ujarnya.

Huda menilai, pemerintah sebaiknya memperlonggar kebijakan penyaringan terlebih dahulu. Pelonggaran ini bisa melalui penurunan ambang batas nilai ujian atau mengakomodasi empat kebijakan afirmasi yang pernah diusulkan Komisi X DPR. Selanjutnya, jika mereka sudah masuk sebagai PPPK guru, Kemendikbud barulah memikirkan soal peningkatan kompetensi dan mutu gurunya.

DOKUMENTASI AGSI

Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) memperjuangkan nasib guru honorer mata pelajaran Sejarah yang tidak bisa ikut ujian seleksi PPPK tahap I pada 13-17 September 2021.

”Nah, menurut saya, kebijakan melakukan penyaringan yang terlalu ketat itu tidak adil karena pemerintah belum ngapa-ngapain, kok, sudah ngomongin mutu dan kualitas. Prinsipnya, afirmasi dulu mereka untuk lolos, baru nanti ngomongin soal kompetensi, mutu, kualitas guru. Dan, itu menjadi tanggung jawab Kemendikbud sebagai user. Nah, itu yang sebenarnya saya bayangkan,” tutur Huda.