Kejagung Jalankan Mekanisme Pengawasan Melekat, Jaksa Agung Diminta Beri Contoh

Dengan pengawasan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berharap kejaksaan diisi orang-orang yang berintegritas. Sebab, sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo, kejaksaan adalah wajah penegakan hukum di Indonesia.

PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin

JAKARTA, KOMPAS — Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk melaksanakan mekanisme pengawasan melekat guna menjaga integritas kejaksaan. Jika terjadi pelanggaran, Jaksa Agung memastikan akan mengevaluasi dua tingkat di atasnya.

Hal itu ditegaskan Burhanuddin ketika membuka rapat kerja teknis bidang pengawasan yang dilaksanakan secara daring, Selasa (5/10/2021). Menurut Burhanuddin, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, pengawasan merupakan elemen vital sebagai sistem peringatan atau deteksi dini untuk melihat potensi pelanggaran.

”Saya ingin mengingatkan, bidang pengawasan harus dapat memastikan telah dilakukan pengawasan melekat pada setiap bidang supaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sebagaimana rencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur standar operasi, serta petunjuk pimpinan,” kata Burhanuddin.

Baca juga : Berharap Kejaksaan Lebih Berintegritas

Terkait dengan mekanisme pengawasan melekat tersebut, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Jaksa Agung R-95/A/SUJA/09/2021 yang memerintahkan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi untuk meneguhkan kembali komitmen integritas jajaran kejaksaan. Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah melakukan pengawasan melekat kepada seluruh jajaran kejaksaan.

Burhanuddin mengingatkan, apabila ditemukan pelanggaran oleh seorang pegawai kejaksaan, ia akan mengevaluasi atasan yang bersangkutan hingga dua tingkat ke atas. Evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atasan tersebut atas kegagalannya membina anak buah.

Kompas

Jaksa Kejaksaan Negeri Padang, Farizal, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai dibawa oleh sejumlah jaksa dari Jaksa Muda Pengawasan Kejagung ke KPK untuk diperiksa, Rabu (21/9/2016). Farizal diduga menerima suap dari Xaveriandy Sutanto terkait perkara distribusi gula impor tanpa sertifikat SNI di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat.

”Apakah tidak menjalankan fungsi pengawasan secara benar? Apakah telah terjadi pembiaran bawahan melakukan pelanggaran? Atau justru ikut berperan dalam pelanggaran tersebut?” ujar Burhanuddin.

Dengan pengawasan melekat tersebut, Burhanuddin berharap kejaksaan diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Sebab, sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo, kejaksaan adalah wajah penegakan hukum di Indonesia.

Baca juga : Misteri di Lantai Enam Gedung Kejaksaan Agung

Selain mengingatkan mengenai pengawasan melekat, pada kesempatan itu Jaksa Agung juga mengingatkan jajarannya agar patuh membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Berdasarkan data tahun 2020, masih terdapat 11,44 persen pegawai kejaksaan yang belum melaporkan LHKPN.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan salinan dokumen kepada wartawan saat akan melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak yang nilainya hingga Rp 1,7 triliun di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memandang positif mekanisme pengawasan melekat yang kembali ditegaskan Jaksa Agung. Dengan mekanisme tersebut, seseorang tidak bisa berdalih ketika ada pegawai kejaksaan yang ”nakal”. Jika ditemukan hal seperti itu, sudah semestinya atasannya langsung diberi sanksi seperti pencopotan karena dinilai tidak bisa membina anak buahnya.

Namun, Boyamin mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan melekat tersebut justru tidak tampak dalam kasus pelarian Joko Tjandra yang melibatkan bekas jaksa di Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. Menurut Boyamin, Pinangki seolah dibiarkan bepergian ke luar negeri, bertemu pengacara di kantornya, padahal ia bukan seorang penyidik atau jaksa penuntut.

Ketika perkara tersebut terbukti melibatkan Pinangki, dengan kerangka pengawasan melekat, semestinya dua atasan di atasnya dikenai sanksi atau dicopot dari jabatannya.

Baca juga : Diskon Vonis Jaksa Pinangki yang Tak Mengejutkan

”Jadi, bisa saja atasan langsung Pinangki mengawasi, tetapi atasan yang ada di posisi lebih atas mengizinkan, sehingga mekanisme pengawasan melekat tidak berjalan karena ada atasan yang lebih tinggi yang seperti ’mengizinkan’. Dan ini yang diduga terjadi dalam kasus Pinangki,” tutur Boyamin.

TANGKAPAN LAYAR AKUN INSTAGRAM @PINANGKIT

Unggahan di akun Instagram @pinangkit yang diakses di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Oleh karena itu, Boyamin berharap agar Jaksa Agung benar-benar memberikan teladan dalam mengawasi anak buahnya. Tidak berhenti hanya pada pernyataan, jajaran kejaksaan akan melaksanakan pengawasan melekat jika Jaksa Agung memberikan teladan langsung dengan tidak mengistimewakan orang-orang tertentu.