Melihat karakter dan tradisi Golkar, partai itu dinilai pasti akan mengutamakan soliditas internal dalam menentukan nama pengganti Azis Syamsuddin. Lodewijk dipandang sebagai tokoh yang memiliki resistensi terkecil.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·4 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin berjalan menuju mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari. Sebelumnya Azis Syamsuddin dikabarkan tidak bisa menghadiri pemeriksaan tim penyidik KPK hari itu karena sedang melakukan isolasi mandiri.
JAKARTA, KOMPAS — Munculnya nama Lodewijk F Paulus sebagai salah satu kader potensial pengganti posisi Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dipandang sebagai pilihan yang sesuai dengan karakter dan tradisi Golkar. Lodewijk yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu dinilai mampu menjaga soliditas internal karena dirinya relatif dapat diterima oleh semua kader partai beringin itu.
Peneliti Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian, dihubungi dari Jakarta, Selasa (28/9/2021), mengatakan, melihat karakter dan tradisi Golkar selama ini, partai itu pasti akan mengutamakan soliditas internal dalam menentukan nama pengganti Azis Syamsuddin. Sosok Lodewijk dipandang sebagai tokoh yang memiliki resistensi paling kecil di internal Golkar di antara sejumlah nama lain yang berkembang.
Ada sejumlah nama yang disebut-sebut memiliki potensi menggantikan Azis, yaitu Lodewijk, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir, Ketua Fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.
Menurut rencana, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menyerahkan nama pengganti Azis, Rabu (29/9) sore, di Senayan, kepada Ketua DPR Puan Maharani. Sesuai dengan ketentuan, ketika ada penggantian wakil ketua DPR dari satu partai tertentu, mekanisme penggantiannya dilakukan secara internal oleh partai bersangkutan dan diserahkan kepada pimpinan DPR.
Alfan mengatakan, dibandingkan dengan tiga kader lainnya yang namanya sempat muncul sebagai pengganti Azis, Lodewijk memiliki resistensi paling kecil di internal Golkar. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, calon yang bisa diterima semua pihak adalah pilihan yang paling tepat dibandingkan dengan kader lain yang membuka potensi resistensi.
”Pemilihan Lodewijk akan meminimalisir penolakan dari elite-elite Golkar yang lain. Terlebih lagi dibandingkan dengan nama-nama lainnya yang muncul, Lodewijk ini paling senior. Kalau melihat karakter Golkar, hal itu itu pasti akan dipertimbangkan demi stabilitas internal Golkar. Apalagi Lodewijk juga Sekjen Golkar,” kata Alfan.
Kompas
Alfan Alfian
Posisi Lodewijk sebagai wakil ketua DPR pun sifatnya lebih simbolik, yakni selaku perwakilan partai di pimpinan parlemen. Untuk kerja-kerja simbolik, tokoh yang paling sedikit mendapatkan penolakan akan lebih tepat bagi Golkar. Di dalam partai pun, posisinya sebagai sekjen akan membuat resistensi itu relatif lebih minim daripada nama-nama lain yang juga muncul.
Tindakan Golkar mengganti Azis juga dinilai cepat karena hanya berselang kurang dari sepekan setelah Azis ditangkap KPK. Sekalipun nama penggantinya belum diumumkan, rangkaian mekanisme internal yang langsung berjalan menunjukkan kesiapan Golkar mengantisipasi persoalan itu.
Sebelumnya, pemilihan terhadap Lodewijk dikonfirmasi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Minggu (26/9/2921), di Jakarta. Namun, pengumuman nama Lodewijk itu akan dilakukan Airlangga Hartarto. Kader Golkar akan menerima apa pun keputusan ketua umum terkait dengan penggantian Azis (Kompas, 27/9/2021).
Pada Sabtu pekan lalu, Azis ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap bekas penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju. Suap diduga diberikan agar Robin mengamankan kasus dugaan korupsi terkait dengan pengesahan dana alokasi khusus perubahan 2017 untuk Lampung Tengah yang melibatkan Azis. Sehari setelah penahanan Azis, DPP Partai Golkar menyatakan, Azis telah mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan.
Golkar solid
Ketua Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan, nama pengganti Azis telah diputuskan dalam rapat pleno, Senin malam, di kantor DPP Partai Golkar. Nama itu akan diserahkan kepada Ketua DPR, Rabu sore ini.
”Siapa pun nanti yang ditunjuk dan diserahkan kepada pimpinan DPR, itulah yang terbaik dari partai dan sekaligus terbaik untuk bangsa dan negara dalam rangka menjalankan tugas demi kepentingan rakyat,” katanya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh (kanan) didampingi anggota Komisi III, Supriansa (kiri), memimpin rapat bersama Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Supriansa juga mengatakan, semua kader Golkar solid menerima putusan rapat pleno yang menentukan nama pengganti Azis. ”Siapa pun yang menjadi wakil ketua DPR, saya jamin tidak akan ada perpecahan. Selama itu sudah menjadi keputusan ketua umum,” katanya.
Mengenai kasus Azis, Supriansa mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan bantuan hukum dari Azis dan keluarganya. Karena itu, Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dalam posisi memantau proses hukum yang dijalani Azis. ”Kami belum bisa bertindak apa-apa karena sampai saat ini belum ada permintaan dari yang bersangkutan ataupun keluarga,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, setelah nama pengganti Azis diserahkan oleh parpol kepada Ketua DPR, langkah selanjutnya akan diputuskan di dalam Badan Musyawarah (Bamus), yakni tentang kapan hal itu dibawa ke dalam rapat paripurna.
Sampai saat ini, agenda terdekat Rapat Paripurna DPR ialah Kamis, yakni untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Apakah penetapan wakil ketua DPR pengganti Azis akan dilakukan pada rapat yang sama, hal itu akan diputuskan oleh Bamus.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Baliho Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terpasang di Jalan Pahlawan Seribu, Kota Tangerang Selatan, Senin (9/8/2021). Baliho dianggap sebagai medium yang efektif bagi politisi untuk memperkenalkan diri kepada publik.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, MKD akan bertindak sesuai dengan aturan. Menurut ketentuan Pasal 87 Ayat 1 huruf B UU MD3, pimpinan DPR dapat diberhentikan sementara apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.
Jika Azis telah menyatakan pengunduran diri sebagai pimpinan DPR ke Partai Golkar, menurut Aboe Bakar, selanjutnya dapat ditempuh ketentuan Pasal 87 Ayat 2 huruf d UU MD3. Pemberhentian terhadap pimpinan yang mundur dapat diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
