Wapres Amin: MUI Harus Perkuat Peran Jaga Keutuhan Bangsa
Jika ada tanda-tanda keretakan di dalam masyarakat, MUI diminta mengambil peran karena negara ini dibangun berdasarkan kesepakatan. Persatuan bangsa menjadi tanggung jawab kebangsaan.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Untuk pertama kalinya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI kepengurusan periode 2020-2025 menggelar musyawarah kerja nasional. Dalam mukernas yang merupakan nama baru dari rapat kerja nasional atau rakernas tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI mengajak seluruh anggota MUI berperan dalam menjaga keutuhan bangsa.
”Jadi, kalau ada tanda-tanda keretakan, MUI harus mengambil peran karena negara ini dibangun berdasarkan kesepakatan,” ujar Wapres Amin ketika menghadiri secara virtual pembukaan Mukernas I MUI bertajuk ”Menguatkan Peran MUI dalam Membangun Sinergitas Ulama, Umara, dan Umat dalam Mengatasi Masalah Bangsa”, Rabu (25/8/2021).
Persatuan bangsa menjadi tanggung jawab kebangsaan. Perbedaan yang ada antarorganisasi-organisasi massa (ormas) Islam yang menjadi pendukung utama MUI diharapkan tidak sampai menimbulkan konflik. (Wapres Amin)
Wapres Amin menegaskan bahwa persatuan bangsa menjadi tanggung jawab kebangsaan. Perbedaan yang ada antarorganisasi-organisasi massa (ormas) Islam yang menjadi pendukung utama MUI diharapkan tidak sampai menimbulkan konflik. Saat ini tercatat ada 61 ormas yangs udah memperoleh legitimasi di bawah naungan MUI.
Perbedaan di lingkungan internal MUI hingga perbedaan di tingkat nasional jangan sampai menimbulkan terjadinya keretakan yang akan membawa kehancuran. ”Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ini harus kita kawal sebagai bagian dari pada tanggung jawab nasional kita, masuliyah wathaniyah kita,” tambahnya.
Perbedaan ijtihad sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi Muhammad. Namun, perbedaan tersebut tidak menghilangkan kesatuan umat karena adanya tujuan suci yang sama. ”Perbedaan-perbedaan yang ada di ormas sebenarnya bukan sesuatu yang harus menjadi ketidaksatuan,” tambah Wapres Amin.
Wapres Amin menyebut bahwa para assabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam, sekalipun berbeda, tidak pernah kehilangan kesatuannya. ”Diibaratkan mereka bisa bersatu karena tujuan murni yang suci. Itulah yang menyatukan mereka, walaupun mereka berbeda-beda cara berpikirnya dan ijtihadnya di dalam mencapai sesuatu yang menurut mereka baik,” ujarnya.
Perbedaan dalam berijtihad juga jangan diikuti dengan hawa nafsu karena hanya akan membawa kepada konflik. ”Saya kira benar apa yang dikemukakan oleh Ibnu ’Athaillah, tidak dikhawatirkan terjadinya kesamaran, perbedaan dalam mencari jalan kebenaran itu. Yang dikhawatirkan adalah pengaruh hawa nafsu. Jadi, perbedaan itu menjadi sumber konflik ketika diintervensi oleh hawa nafsu, bukan oleh perbedaan,” tambahnya.
Peran MUI untuk melakukan perbaikan umat lantas menjadi sangat strategis dan penting. Wapres berharap mukernas dapat menghasilkan langkah dan program yang tepat dan berkelanjutan dari periode ke periode. ”Bahwa yang kita harus lakukan penguatan, meluruskan khitah (arah perjuangan), khitah kita adalah khitah Islahiyah Nabawiyah. Hal yang harus kita perbaiki adalah langkah-langkah yang sejalan dengan khitah tersebut,” ujar Wapres Amin.
Menurut Wapres Amin, mukernas harus dilakukan secara cermat, terstruktur, dan teroganisasi dengan baik. Namun, khithah atau arah perjuangan akan berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. MUI perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita perjuangan yang sesuai dengan islahiyah nabawiyah.
Wapres Amin juga menegaskan perlunya langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dalam penyusunan program di Mukernas. MUI diminta untuk terus melakukan verifikasi keadaan lapangan. Dewan Pertimbangan MUI kembali merekomendasikan untuk pembuatan peta dakwah yang dapat dibuat dengan menggunakan pendekatan per provinsi. Dengan demikian, strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh MUI nantinya dapat disesuaikan dengan keadaan setiap provinsi.
MUI juga diminta melakukan verifikasi relevansi masalah yang akan diperbaiki dengan melihat sebuah masalah itu apakah masih relevan atau sebaliknya. Wapres Amin mengingatkan agar tidak sekadar mengopi program yang terdahulu, melainkan membuat program baru yang berdasarkan pada peta lapangan yang dihadapi.
Mukernas MUI ini dapat mengonsolidasikan organisasi MUI dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai shadiqul hukumah (mitra pemerintah) dan khadimul ummah (pelayan umat). (Miftachul Akhyar)
Ketua Umum MUI Pusat Miftachul Akhyar menambahkan bahwa mukernas MUI ini dapat mengonsolidasikan organisasi MUI dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai shadiqul hukumah (mitra pemerintah) dan khadimul ummah (pelayan umat). Mukernas diharapkan dapat memperkuat bangunan konsolidasi organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, khususnya dalam mengelola berbagai dampak pandemi Covid-19.
Ketika membuka mukernas I MUI, Miftachul juga meminta agar semua MUI Provinsi menjalankan Islam wasathiyah. Islam wasathiyah atau Islam jalan tengah itu menjadi penting dalam merespons perkembangan gerakan Islam yang mengarah kubu ekstrem. Selain ekstrem kiri yang cenderung sekuler dan liberal, ada pula ekstrem kanan yang mengarah pada radikalisme.
Menurutnya, pergerakan dua kelompok ekstrem ini adalah gambaran ideologi global yang menyerang dan menggempur Indonesia. Dua ideologi ini bisa memorak-porandakan bangunan keislaman di Indonesia yang sudah lama terbangun. Selain tantangan dua ekstrem itu, tugas MUI ke depan adalah menginternalisasikan nilai Islam ke dalam masyarakat. Seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, para ulama di MUI harus menyadari perannya yang semakin besar.
Kegiatan tahunan ini berlangsung selama dua hari untuk membahas mengenai peraturan organisasi MUI, program prioritas komisi, badan, dan lembaga di dalam MUI, serta penyusunan rekomendasi Mukernas. Mukernas hari pertama dihadiri 400 peserta daring dari berbagai komisi, badan, lembaga, dan pimpinan MUI daerah.