Parpol Koalisi Dorong Kebersamaan Atasi Pandemi

Dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi, pimpinan parpol koalisi membahas penanganan pandemi. Dalam pertemuan itu juga hadir pimpinan PAN. Kehadiran PAN pun dinilai membawa energi positif.

ISTIMEWA

Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tujuh ketua umum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sepakat untuk bersama-sama mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19. Dukungan dari parpol mampu menciptakan stabilitas politik sehingga penanganan pandemi bisa lebih efektif.

Arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai telah sesuai dengan jalur yang benar dan perlu terus dioptimalkan untuk mengatasi pandemi. Parpol pun sepakat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dalam mengatasi pandemi daripada kepentingan politik parsial.

Para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (25/8/2021), di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pimpinan dari tujuh parpol hadir langsung, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi.

Turut hadir Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.53 WIB.

Baca juga : Komposisi Parpol Dipertahankan dalam Perombakan Kabinet

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

Dihubungi seusai acara, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan dengan Presiden ini merupakan pertemuan rutin atau periodik. Partainya menyambut baik pertemuan itu untuk kian mengeratkan komitmen kebersamaan dan gotong royong antarsesama elemen bangsa dalam mengatasi pandemi Covid-19.

”Pertemuan kali ini selain dihadiri ketua umum dan sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi pemerintah untuk menangani pandemi sangat terasa. Seluruh ketua umum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar,” ungkapnya.

Pertemuan kali ini selain dihadiri ketua umum dan sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi pemerintah untuk menangani pandemi sangat terasa.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyampaikan capaian dan perkembangan dalam penanganan Covid-19. Dari paparan tersebut, PDI-P menilai, berbagai capaian itu bisa terjadi berkat kerja sama yang baik dengan seluruh lembaga tinggi negara. Sejumlah capaian yang disampaikan Presiden, baik dalam hal vaksinasi, penambahan kapasitas rumah sakit, program realokasi anggaran, maupun daya dorong untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional, menurut partai pemenang pemilu itu, mampu  membangun optimisme.

”Seluruh ketua umum parpol yang hadir, dengan membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara besar lain, seperti Amerika Serikat, India, Jerman, Brasil, serta melihat kesungguhan pemerintah dalam menangani pandemi, terus memberikan dukungan bagi kebijakan Presiden Jokowi. Termasuk di dalam mendorong pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional,” tutur Hasto.

Meskipun pandemi masih sulit diprediksi kapan berakhir, keseimbangan antara penerapan PPKM di beberapa wilayah dengan pertumbuhan perekonomian perlu terus dilakukan, terutama memastikan bagaimana negara hadir dengan mendorong perekonomian rakyat.

Kehadiran Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno dari PAN dalam pertemuan itu, menurut Hasto, semakin membuktikan gotong royong dikedepankan. Kehadiran PAN memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi. ”Dari dialog antara ketua umum parpol dengan Presiden Jokowi, selain memperkuat optimisme, juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila,” katanya.

Baca juga : Ruang Seleksi Kepemimpinan 2024

Kompas/Wawan H Prabowo

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate

Sekjen Nasdem Johnny G Plate menyatakan, ada lima hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden dengan ketua umum dan sekjen parpol. Topik yang dibahas ialah perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, ketatanegaraan dan otonomi daerah, serta terkait ibu kota negara yang baru.

Kaitannya dengan ketatanegaraan dan otonomi daerah, diperlukan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintah pusat-daerah memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sebab, dalam kondisi pandemi, diperlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan itu menjadi tantangan dari sistem desentralisasi yang dilaksanakan Indonesia kini.

Menurut pertemuan tadi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar Indonesia memiliki sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, khususnya dalam situasi-situasi kedaruratan seperti ini. ”Evaluasi dari sistem otonomi daerah dan sistem perundang-undangan saat ini cukup menyulitkan dalam mengambil keputusan. Ini kendala yang harus segera kita atasi,” tutur Johnny.

Adapun terkait pemindahan ibu kota negara, pemerintah akan menyiapkan aturan yang memadai. Proses politik untuk pemindahan ibu kota baru yang cocok akan dilakukan bersama-sama dengan parpol koalisi. ”Sahabat baru (PAN) di koalisi memperkuat gagasan, pandangan, dan ide-ide baru,” katanya.

Menurut Johnny, para sekjen partai koalisi akan mengambil bagian dalam proses teknis menerjemahkan pandangan dan arahan pertemuan, khususnya proses politik dalam menyiapkan legislasi atau perundang-undangan. ”Semangat gotong royong akan selalu menjadi panduan pengambilan kebijakan yang partisipatif,” ujarnya.

Baca juga : Utak-atik Calon Presiden 2024

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, tidak ada hal-hal lain di luar penanganan pandemi yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. Sejumlah isu yang belakangan berkembang di ruang publik, seperti amendemen konstitusi dan persiapan parpol-parpol menuju 2024, tidak dibahas sama sekali dalam pertemuan itu.

”Hal itu tidak dibahas dalam pertemuan. Parpol-parpol koalisi memberikan masukan kepada pemerintah dan Presiden agar kebijakannya lebih efektif lagi dalam menangani pandemi. Tidak ada pembahasan soal kepentingan parsial yang dibicarakan, karena itu tidak lebih penting dari upaya penanganan pandemi,” tutur Hasanuddin.

Menurut PKB, kini saatnya semua pihak kompak dan bergotong royong mengatasi pandemi. Sebagai suatu masalah bersama warga bangsa, pandemi hanya dapat diatasi dengan dukungan semua elemen masyarakat, tidak terkecuali parpol.

Menurut PKB, kini saatnya semua pihak untuk kompak dan bergotong royong mengatasi pandemi.

”Apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah on the track, yang dibuktikan dengan penurunan kasus dan ekonomi yang membaik. Kalaupun masih ada kekurangan, itu perlu dievaluasi. Namun, bukan saatnya kita saling menyalahkan,” ucapnya.

Beberapa hal dibahas antara Presiden dan parpol, termasuk masih adanya hambatan peraturan perundang-undangan, kebuntuan dalam kebijakan di daerah ataupun pusat, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara perbaikan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

”Hal-hal lain soal percepatan vaksinasi dan perbaikan ekonomi juga dibahas. Intinya, semua pihak harus bersatu, mulai dari pemerintah, masyarakat, ormas, dan parpol. Yang harus dinomorsatukan bukan lagi kelompok, tetapi kepentingan nasional,” lanjut Hasanuddin.

Baca juga : PDI-P Sebut Tak Bisa Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Faksi Politik Mulai Terbentuk

ARSIP DPR.GO.ID

Sekjen PPP M Arwani Thomafi

Dihubungi terpisah, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah telah menunjukkan perbaikan dalam penanganan pandemi. Kendati demikian, Presiden juga menyadari bahwa perkembangan positif itu harus pula disikapi dengan hati-hati dan waspada.

”Pak Ketum (Suharso Monoarfa) menyampaikan optimisme dalam bidang ekonomi karena kita sudah menjalani proses ini dengan benar. Tidak ada satu negara pun yang memiliki resep 100 persen benar dalam mengatasi pandemi. Namun, yang terpenting ialah pemerintah telah melakukan proses dan langkah-langkah yang benar untuk mengatasi hal itu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan partai-partai koalisi ditambah Partai Amanat Nasional tidak bisa dipisahkan dari penanganan pandemi yang memerlukan stabilitas politik. Sebab, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih efektif jika didukung partai-partai pendukung yang solid.

”Presiden Jokowi tentu diuntungkan karena pada saat Indonesia menghadapi pandemi selama 1,5 tahun lebih, partai koalisi pendukungnya masih solid,” katanya.

Baca juga : Partai Politik Didorong Terlibat Aktif Atasi Pandemi

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Burhanuddin Muhtadi

Apalagi kinerja penanganan pandemi mulai disorot negatif oleh publik, seiring dengan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren penurunan. Dalam survei yang dilakukan pada 30 Juli-4 Agustus, tingkat kepuasan pada Presiden dan tren kepercayaan pada kemampuan Presiden dalam menangani pandemi Covid-19 cenderung menurun.

Pada survei yang dilakukan Juli, kepuasan pada Presiden dalam menangani pandemi sebanyak 61,1 persen, menurun dibandingkan survei April sebanyak 67,3 persen. Sementara tren kepercayaan pada kemampuan Presiden dalam mengatasi pandemi juga terus menurun, yakni pada Juli sebanyak 54,3 persen, lebih rendah dibandingkan April sebanyak 56,5 persen.

Dukungan parpol dalam mengatasi pandemi sangat penting. Sebab, jika penanganan pandemi tidak mendapat dukungan politik, stabilitas pemerintahan akan terganggu.

Menurut Burhanuddin, dukungan parpol dalam mengatasi pandemi sangat penting. Sebab, jika penanganan pandemi tidak mendapat dukungan politik, stabilitas pemerintahan akan terganggu. ”Kasus negara jiran Malaysia menunjukkan pandemi yang juga diikuti oleh turbulensi politik yang mengakibatkan kinerja penanganan pandemi memburuk,” ucapnya.

Terkait kehadiran PAN, ia menilai bahwa PAN sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini membuat PAN menjadi satu-satunya partai di luar koalisi yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

”PAN secara de facto sudah menjadi bagian dari koalisi meskipun secara de jure belum resmi sebagai koalisi pemerintah,” kata Burhanuddin.