Partai Politik Didorong Terlibat Aktif Atasi Pandemi

Tak hanya dalam bentuk pemberian bantuan atau menggelar vaksinasi Covid-19, fungsi agregator kepentingan harus pula dijalankan partai politik. Misalnya, menyampaikan aspirasi publik dan memberi masukan ke pemerintah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Lambang-lambang partai politik peserta pemilu ditampilkan dalam sebagian materi refleksi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik didorong lebih terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap seluruh warga bangsa. Dengan perannya sebagai agregator politik, partai memiliki kemampuan komunikasi dan sosialisasi politik dua arah, yakni dari konstituen kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada konstituen. Peran dua arah itu mesti dilakukan secara konsisten untuk memberikan solusi bagi penanganan pandemi, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab partai selaku bagian dari infrastruktur politik.

Saat ini, upaya-upaya implementatif ditunjukkan oleh partai politik (parpol) dalam menangani pandemi Covid-19. Sejumlah parpol, misalnya, menggandeng pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan vaksinasi massal, menyalurkan bantuan sosial dan paket sembako, serta pemberian obat-obatan, maupun pendampingan kepada tenaga kesehatan (nakes). Namun, yang lebih penting dari itu ialah peran politik mereka dalam memengaruhi kebijakan publik.

“Melakukan upaya implementatif, seperti menggelar vaksinasi, dan membagi-bagikan sembako itu boleh-boleh saja, karena hal itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi kedaruratan, hal itu bisa dimaknai sebagai upaya parpol turun tangan mengatasi langsung pandemi. Namun, parpol sebagai unsur kepentingan tidak bebas nilai, sehingga pemberian bantuan itu bisa dibaca juga sebagai cara menarik simpati elektoral,” kata Syarif Hidayat, peneliti politik dan pemerintahan daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Minggu (1/8/2021) dari Jakarta.

Keterlibatan yang sifatnya implementatif itu pun sebenarnya bisa dilepaskan dari bias kepentingan politik, jika bantuan itu diserahkan langsung kepada pemerintah, misalnya, kepada Kementerian Kesehatan, puskesmas, atau pihak-pihak yang memang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19. Masalahnya, dengan penyerahan bantuan tersebut, nama parpol mungkin tidak akan menonjol, dan publik boleh jadi tidak akan mengetahui keterlibatan parpol.

“Di sinilah memang rentan terjadi bias kepentingan, karena sebagai parpol, tentu mereka ingin konstituen melihat apa yang sudah mereka perbuat langsung. Ujung-ujungnya muncul pertanyaan apakah pemberian bantuan itu untuk tujuan kemanusiaan, ataukah untuk menarik simpati elektoral juga,” kata Syarif.

Baca juga: Merunut Elektabilitas Parpol di Masa Pandemi

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas mendata warga yang ingin mendapatkan vaksin Covid-19 dalam kegiatan vaksinasi keliling yang dimotori oleh Partai Nasdem di Carrefour Express Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (1/8/2021).

Fokus pandemi

Terkait peran parpol dalam penanganan pandemi ini, dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, partainya fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19. Dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) PPP yang diadakan, Sabtu (7/1/2021), misalnya, DPP PPP menginstruksikan kader-kadernya untuk meningkatkan sense of crisis (kepekaan pada krisis) melalui kerja-kerja konkrit.

Oleh karena itu, kader PPP diminta mengambil peran aktif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak, membantu fasilitas sosial dan layanan kesehatan bagi warga terpapar, serta mendorong perluasan vaksinasi warga.

”Semua kegiatan kader di semua tingkatan difokuskan ke sana (penanganan pandemi). Jadi kegiatan-kegiatan partai dikemas untuk mengatasi pandemi ini, dan harus adaptif dengan situasi sekarang ini, termasuk karena adanya pembatasan fisik dan gerak. Kegiatan yang sifatnya gebyar-gebyar akan diubah menjadi aksi sosial,” kata pimpinan Komisi V DPR ini, Minggu.

Upaya perluasan vaksinasi, misalnya, PPP fokus pada pendataan warga dengan kerja-kerja kolaboratif bersama pemerintah daerah, puskesmas, dinas kesehatan, dan berusaha menjangkau sarana-sarana kesehatan di wilayah pesantren yang selama ini belum banyak tersentuh vaksinasi.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadiri perayaan hari lahir (harlah) Ke-46 PPP di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 28 Februari 2019.

Tidak hanya PPP, partai-partai lainnya juga secara implementatif berusaha menangani pandemi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, semua komponen partai di pusat maupun daerah, termasuk ikatan istri Partai Golkar, bergerak langsung di lapangan. Mereka membagikan jutaan masker, menyediakan layanan vaksinasi melalui Yellow Clinic, dan memberikan bantuan alat perlindungan diri (APD) kepada tenaga kesehatan.

”Setiap kader diimbau oleh ketum (Airlangga Hartarto) untuk membantu masyarakat mengatasi masalah akibat pandemi ini,” katanya.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya membuat dapur-dapur umum, membagikan jamu dan obat-obatan, membantu vaksinasi, hingga mengampanyekan hidup sehat. PDI-P juga akan melatih para asisten tenaga kesehatan di sekolah partai, di gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.

Hasto mengatakan, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyusun secara detil terkait pelaksanaan dapur umum dan vaksinasi. ”Sejak awal kami menerima instruksi secara detil dari Ibu Ketua Umum bagaimana partai terus bergerak, bergotong royong dengan seluruh nafas kerakyatan kita, membangun dapur-dapur umum, kemudian membagikan jamu, obat bagi rakyat agar imunitas tubuh semakin menguat. Kami juga mendorong agar dilakukan vaksin gratis bagi rakyat,” ucapnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8/2019).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyelenggarakan vaksinasi dan memberikan bansos kepada sejumlah warga di daerah. Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto, dalam keterangannya, mengatakan, partainya memiliki program aksi melayani isoman (AMI). Secara door to door, kader KB mendatangi warga yang isoman di sejumlah daerah dengan membagikan paket berisi bahan pokok dan vitamin.

”Kami juga menggerakkan kiai-kiai kampung, ulama, untuk selalu mengingatkan jemaahnya sekaligus mengedukasi bahaya Covid-19,” kata Bambang.

Agregator kepentingan

Upaya-upaya implementatif parpol itu, menurut Syarif, mesti juga diapresiasi karena dalam kondisi darurat segala tindakan percepatan dalam penanganan pandemi harus dilakukan semua pihak, termasuk parpol. Di sisi lain, peran komunikasi dan sosialisasi politik dalam fungsi agregator kepentingan harus pula dijalankan oleh parpol, baik secara langsung maupun melalui anggota mereka yang duduk di lembaga perwakilan.

”Sebagai infrastruktur politik, parpol memiliki peran komunikasi dan sosialisasi politik. Dia harus menyampaikan aspirasi publik kepada pemerintah dalam rangka perbaikan kebijakan publik, dan sebaliknya, secara timbal balik membantu pemerintah menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada konstituennya,” kata Syarif.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan bendera partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 menghiasi jalan layang di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Peran agregator kepentingan itu juga sekaligus sebagai pemecah konflik dan masalah. Artinya, parpol tidak hanya memberikan kritik kepada pemerintah, tetapi juga mendukung pemerintah dalam melakukan sosialisasi atas kebijakannya, baik secara langsung maupun melalui kadernya yang duduk di lembaga perwakilan.

”Peran ini yang kurang terlihat selama ini. DPR sebagai lembaga perwakilan semestinya menyuarakan suara rakyat, aspirasi rakyat dalam konteks pandemi, sehingga pemerintah lebih efektif menangani pandemi karena mewakili rakyat di sana,” kata Syarif.

Baca juga : Tangani Pandemi Dulu Dong, Baru Manuver ke Pilpres 2024

Namun, apa yang muncul saat ini justru ”kebisingan politik” yang jauh dari kepentingan rakyat, seperti ungkapan untuk meminta rumah sakit khusus pejabat, ruang gawat darurat (ICU) khusus untuk anggota DPR, pelat mobil khusus anggota DPR, hingga belakangan ini ada kebijakan memfasilitasi isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel. Parpol diharapkan tidak hanya bisa menyampaikan kritik dan masukan, tetapi juga menawarkan solusi kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi juga harus terus dikawal, terutama oleh kader-kader parpol di DPR.

”Parpol harus juga berkontribusi dalam memecahkan masalah pandemi ini secara politik melalui pembuatan kebijakan publik. Sebab, pandemi ini bukan hanya persoalan rakyat, atau pemerintah, tetapi persoalan semua orang. Sebagai infrastruktur politik, parpol punya tanggung jawab besar untuk bersama-sama elemen masyarakat lainnya mengatasi persoalan pandemi ini,” kata Syarif.