Warga di Zona Merah Tetap Bekerja, Belajar, dan Ibadah dari Rumah
Pengetatan protokol kesehatan, termasuk percepatan vaksinasi, diperlukan karena banyaknya varian Delta pada spesimen pasien Covid-19 di Kudus, DKI, dan Bangkalan. Pembatasan kegiatan pun ikut diperketat.
Oleh
Nina Susilo
·5 menit baca
TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keterangan pers secara daring seusai rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan kecamatan-kecamatan zona merah tidak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka sama sekali. Warga yang bekerja dari kantor juga dikurangi menjadi 25 persen saja. Warga di zona-zona merah juga diminta tetap beribadah dari rumah, tidak di tempat ibadah.
Pengetatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini dilakukan untuk zona-zona merah, seperti Kudus di Jawa Tengah, Bangkalan di Jawa Timur, dan Jakarta. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/6/2021) siang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, semua langkah dan pengetatan protokol kesehatan, termasuk percepatan vaksinasi, diperlukan karena banyaknya varian Delta pada spesimen pasien Covid-19 di Kudus, DKI, dan Bangkalan.
Pembatasan ini dinilai perlu karena lonjakan penularan di wilayah-wilayah tersebut disebabkan banyaknya varian Delta atau B.1.617.2. Varian Delta ini adalah jenis virus korona baru yang sudah termutasi asal India. Varian ini lebih berbahaya karena menular lebih cepat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, semua langkah dan pengetatan protokol kesehatan, termasuk percepatan vaksinasi, diperlukan karena banyaknya varian Delta pada spesimen pasien Covid-19 di Kudus, DKI, dan Bangkalan. ”Implementasi protokol kesehatan harus lebih ketat juga akselerasi vaksinasi,” ujarnya.
Lonjakan kenaikan kasus di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara daring seusai ratas, membuat pemerintah mengambil beberapa langkah. Salah satunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPK) berbasis mikro akan diperpanjang 15-28 Juni.
Kegiatan bekerja dari kantor di zona merah dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas. Pekerja bergiliran masuk kantor. Adapun di zona kuning, warga yang bekerja dari kantor bisa sampai 50 persen dari kapasitas.
”Kegiatan belajar mengajar mengikuti yang diputuskan Kementerian Pendidikan tetapi untuk zona merah, kecamatan (zona) merah, 100 persen daring,” tambahnya.
Pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah dicoba dilakukan di beberapa daerah. Kendati zona merah diminta menghentikan kembali pembelajaran tatap muka terbatas, hal ini dinilai tak akan menjadi masalah. Sebab, tahun ajaran siswa segera berakhir dan murid-murid akan libur kenaikan kelas.
TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan secara daring seusai mengikuti rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/6/2021).
Dalam PPKM mikro yang diperketat ini, restoran dan mal tetap bisa beroperasi. Namun, pengunjung dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas. Jam operasi dibatasi sampai pukul 21.00. Protokol kesehatan juga tetap harus diterapkan.
Kegiatan ibadah di kecamatan-kecamatan zona merah diminta dilakukan di rumah masing-masing. Tempat ibadah atau tempat publik di wilayah zona merah, seperti Bangkalan, Kudus, dan beberapa daerah ditutup sementara.
Hal ini, menurut Airlangga, akan ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah diminta menerapkannya di daerah masing-masing.
Kegiatan ibadah di kecamatan-kecamatan zona merah diminta dilakukan di rumah masing-masing.
Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan PPKM mikro di wilayah zona merah, Komandan Daerah Distrik Militer (Dandim) dan kepala kepolisian resor (polres) diminta memimpin. Penambahan personel untuk memastikan kedisiplinan masyarakat juga akan dilakukan.
Kluster keluarga, menurut Budi Gunadi, banyak terjadi karena aktivitas mudik, pariwisata, dan makan. Di ketiga aktivitas itu, kesempatan membuka masker sangat tinggi. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan di lapangan harus betul-betul diperketat terutama di sektor-sektor ini.
Suasana dan aktivitas unit gawat darurat yang dalam beberapa pekan ini harus menangani kasus lonjakan Covid-19 di RSUD Dr Loekmono Hadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (6/6/2021). Lonjakan drastis kasus Covid-19 membuat ratusan pasien positif harus dirawat ke sejumlah rumah sakit di Kudus dan Kota Semarang.
Selain PPKM, pemerintah juga menambah kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi. Fasilitas rumah sakit ditingkatkan menjadi 40 persen, terutama di kabupaten/kota zona merah atau daerah dengan tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi (BOR) di atas 60 persen.
Sejumlah rumah sakit rujukan di kota-kota terdekat juga disiagakan. Pasien asal Kudus, misalnya, bisa mencari perawatan di RS rujukan di Semarang, sedangkan pasien asal Bangkalan bisa ke ibu kota provinsi di Surabaya
Hotel-hotel untuk isolasi juga terus disiapkan, terutama untuk daerah seperti Jakarta. Fasilitas RS Darurat Covod-19 di Wisma Atlet Kemayoran, misalnya, terus ditambah kapasitasnya. Pada kondisi semula tersedia 7.937 tempat tidur pasien di rumah sakit itu, dan kini ditambah 2.000 tempat tidur lagi.
”RS Kemayoran sebelumnya sudah ditambahkan 700 tempat tidur dan siang ini ditambahkan kembali,” kata Airlangga.
Pemeriksaan genome sequencing yang selama ini selesai dalam dua pekan juga akan dipercepat. Harapannya, pemeriksaan spesimen bisa rampung dalam satu minggu.
Didampingi Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Presiden Joko widodo meninjau vaksinasi massal di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Senin (14/6/2021).
Selain semua langkah itu, pemerintah juga mengakselerasi vaksinasi massal. Presiden Joko Widodo, kata Budi Gunadi, meminta agar sepanjang Juni ini, vaksinasi mencapai 700.000 penyuntikan per hari. Adapun bulan depan, vaksinasi ditargetkan satu juta penyuntikan per hari.
Untuk mencapai target ini, TNI dan Polri diminta ikut terlibat. Pemerintah daerah akan melakukan vaksinasi 600.000 per hari, sedangkan TNI/Polri 400.000 per hari.
”Kami diminta koordinasi supaya berjalan baik dan suplai vaksin berjalan baik,” tutur Budi.
Presiden Joko Widodo, kata Budi Gunadi, meminta supaya sepanjang Juni ini, vaksinasi mencapai 700.000 penyuntikan per hari. Adapun bulan depan, vaksinasi ditargetkan satu juta penyuntikan per hari.
Program vaksinasi di DKI, misalnya, kini mulai menyasar warga di atas 18 tahun kendati tetap memprioritaskan tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, dan petugas pelayanan publik. Percepatan diharap bisa mengatasi lonjakan penularan Covid-19.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, Jumat (11/6/2021), mengatakan, percepatan di DKI ini dilakukan karena mempertimbangkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, dan ekonomi.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.
Presiden Joko Widodo pun terus memantau pelaksanaan vaksinasi massal. Senin ini, Presiden meninjau vaksinasi massal di Bekasi Jawa Barat dan di Jakarta. Sebelumnya, Presiden juga mengecek langsung vaksinasi massal di Jawa Tengah, Depok (Jawa Barat), dan Tangerang (Banten).
Sampai 14 Juni 2021, jumlah kumulatif pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 1.919.547 orang setelah penambahan 8.189 orang. Dari jumlah tersebut, menurut Airlangga, kasus aktif di Indonesia per 13 Juni 2021 sebesar 5,9 persen. Adapun tingkat kesembuhan di Indonesia 91,3 persen, sedangkan tingkat fatalitasnya 2,3 persen.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F20210606WEN3_1622976150.jpg){kind=logo}
