Wapres Amin Akan Kunjungi Papua dan Papua Barat

Sebagai komitmen kepedulian pemerintah terhadap rakyat Papua dan Papua Barat, Wapres Ma’ruf Amin berencana akan melakukan kunjungan kerja ke dua provinsi tersebut.

BPMI, SETWAPRES

Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk melaporkan persiapan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rapat tertutup di Kediaman Wapres, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk melaporkan persiapan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam rapat tertutup tersebut, Wapres Amin menegaskan tentang perhatian penuh yang diberikan pemerintah bagi kesejahteraan kedua provinsi tersebut.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wapres Amin bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menekankan bahwa Wapres Amin berharap agar semua rencana bagi kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat segera direalisasikan. ”Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua (dan Papua Barat) bisa segera sejahtera,” ujar Masduki mengutip Wapres Amin dalam siaran pers tertulis.

Dalam rapat tertutup yang digelar di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (9/6/2021) tersebut, Mahfud sebagai anggota Dewan Pengarah juga melaporkan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, Mahfud memaparkan rencana agar percepatan pembangunan kesejahteraan dapat segera terlaksana di kedua provinsi tersebut.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Terlihat sejumlah rumah warga yang berada di dekat akses jalan menuju Anggi, ibu kota Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat, Selasa (13/3/2021). Infrastruktur transportasi masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah di Papua Barat.

”Agar program-program yang sifatnya quick win dapat segera berjalan dan bisa segera menguntungkan untuk kesejahteraan di Papua (dan Papua Barat),” ucap Masduki.

Selain Menko Polhukam, Dewan Pengarah juga beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Presiden. Selain itu, ada pula ketua harian yang juga merangkap anggota, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menindaklanjuti pertemuan tertutup tersebut, direncanakan akan ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan rencana percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Rapat lanjutan ini khususnya akan terkait tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk kepentingan rapat lanjutan tersebut, Wapres Amin segera memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

”Tadi disepakati akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya APBN untuk membangun kesejahteraan Papua (dan Papua Barat) itu segera direalisasikan. Apabila itu sudah terlaksana, tahap berikutnya, insya Allah akan ada rapat terbatas yang akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkap Masduki.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto udara Stadion Utama Papua Bangkit dan arena atletik di Jayapura, Papua, Sabtu (29/2/2020).

Sebagai komitmen kepedulian terhadap rakyat Papua dan Papua Barat, Wapres Amin berencana akan menggelar kunjungan kerja ke dua provinsi tersebut setelah segala persiapan sudah cukup matang.

Melalui kunjungan kerja ke tanah Papua dan Papua Barat, Wapres Amin dapat turun langsung melakukan peninjauan.

”Setelah semuanya selesai, maka kemudian Wapres insya Allah akan melakukan kunjungan ke Papua (dan Papua Barat),” tambah Masduki.

Sebelumnya, Mahfud dalam siaran pers tertulis pada Kamis (27/5/2021) menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog. Mahfud menyebut, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerja sama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro-NKRI dan mendukung pembangunan di Papua.

Kompas/AGUS SUSANTO

Keseharian aktivitas warga di Kampung Sinimburu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Minggu (8/3/2020). Kampung tersebut sudah mendapatkan dana desa sejak tahun 2016. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, balai serbaguna, gereja, dan rumah singgah guru.

Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua dan mengharapkan Papua dibangun dengan damai.

”Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak,” ujar Mahmud dalam silaturahmi kebangsaan berjudul ”Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program".

Baca juga : Jalan Menuju Damai Papua

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyebut komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua yang sangat tinggi. ”Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai,” ujar Moeldoko.