Wapres: Potensi dan Ruang untuk Menghimpun Zakat Masih Luas

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat Rp 233,8 triliun, tetapi yang berhasil dihimpun baru 3,5 persen. Untuk mengoptimalkan penghimpunan, dibutuhkan sinergi.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar video dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden saat Wapres Ma’ruf Amin memberikan sambutan kunci dan membuka acara Musyarawah Nasional ke-9 Forum Zakat, Kamis (3/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, masih terdapat potensi dan ruang yang luas untuk penghimpunan zakat di Indonesia yang tergolong negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Badan Amil Zakat Nasional menyebutkan, pada 2019, potensi zakat di Indonesia Rp 233,8 triliun, tetapi realisasi penerimaan zakat yang berhasil dihimpun baru 3,5 persen dari nilai potensi tersebut.

Selain itu, berdasarkan laporan tahunan World Giving Index (WGI), Indonesia juga merupakan salah satu negara paling dermawan di dunia. Hal ini menandakan tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap sesama cukup tinggi. Di sisi lain, setidaknya terdapat tiga tantangan besar yang mungkin dihadapi lembaga amil zakat ke depan.

”Pertama, kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah, khususnya terkait isu pengentasan rakyat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial. Terlebih lagi dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19,” kata Wapres Amin saat memberikan sambutan dan membuka acara Musyarawah Nasional (Munas) ke-9 Forum Zakat, Kamis (3/6/2021).

Kedua, pengelolaan zakat yang akuntabel dan tepat sasaran serta memperhatikan standardisasi pengelolaan zakat secara global. Ketiga, pemberdayaan zakat terhadap mustahik (delapan golongan asnaf), baik individu maupun pelaku usaha mikro, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik atau penerima zakat.

Baca juga: Begini Tips Berzakat di Era Digital

Menghadapi tantangan tersebut, lanjut Wapres Amin, tidak cukup hanya dilakukan oleh pengelola zakat. Seluruh pemangku kepentingan mesti dilibatkan, baik asosiasi, pemerintah, lembaga otoritas, masyarakat, maupun akademisi.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Petugas memberikan tanda bukti pembayaran zakat kepada warga di pos pelayanan zakat drive thru dari Pusat Zakat Umat (PZU), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021).

Seperti diketahui bersama, pemerintah tidak secara langsung memungut dan mengelola zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dimulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusiannya.

Munas ke-9 Forum Zakat pun diharapkan dapat memperkuat lagi tali silaturahmi antarlembaga pengelola zakat agar menghasilkan program-program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara berkelanjutan.

Wapres Amin mengapresiasi pemilihan tema munas yang diangkat, yaitu ”Menguatkan Komitmen Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat”. ”(Hal ini) karena sangat tepat dan sesuai dengan kondisi aktual serta kebutuhan kita saat ini,” ujarnya.

Munas ke-9 Forum Zakat pun diharapkan dapat memperkuat lagi tali silaturahmi antarlembaga pengelola zakat agar menghasilkan program-program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara berkelanjutan.

Dampak pandemi

Menurut Wapres, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung satu tahun lebih tidak hanya berdampak pada penurunan kesehatan dan keselamatan jiwa. Pandemi juga menurunkan kesejahteraan dan menambah angka kemiskinan.

Selama pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terpukul dan mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus 5,32 persen pada 2020. Di awal 2021, tren pembaikan ekonomi semakin meningkat walau pertumbuhan masih terkontraksi, yakni minus 0,74 persen.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga membayar zakat di tenda pelayanan penyaluran zakat fitrah Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (7/5/2021). Masjid Agung Al-Azhar membuka layanan pembayaran zakat fitrah sistem lantatur selama pandemi Covid-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan untuk memudahkan pengendara mobil, motor, ataupun pejalan kaki yang melintas di kawasan tersebut.

Pandemi Covid-19 juga meningkatkan angka kemiskinan nasional dari 9,78 persen pada Maret 2020 menjadi 10,19 persen pada September 2020. ”Permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional yang penanganannya membutuhkan waktu dan peran dari berbagai pihak,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Penduduk Miskin RI Bertambah 2,76 Juta Orang

Kemiskinan tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, tetapi juga melibatkan sektor lain, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, kemampuan setiap individu untuk dapat pulih dan keluar dari kemiskinan juga berbeda-beda.

Kemiskinan, lanjut Wapres, juga menjadi isu global. Negara-negara di dunia telah bersepakat menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai target prioritas dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

”Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Presiden Jokowi juga telah mengamanatkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia, yakni masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1,9 dollar AS per hari, dapat diturunkan mencapai nol persen pada akhir 2024,” kata Wapres Amin.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kereta api melintasi kawasan padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2020). Tahun itu, Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020, sensus ketujuh yang dilaksanakan sejak era kemerdekaan. Tujuan pelaksanaan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia, juga parameter demografi serta proyeksi penduduk dan karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Strategi

Terdapat dua strategi utama Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Baca juga: Demi Rakyat Sejahtera, Presiden Ingatkan Pentingnya Perubahan secara Cepat

Wapres menuturkan, upaya pemerintah lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan empat agenda besar utama. Agenda dimaksud, yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Sejak turunnya perintah menunaikan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat telah difungsikan sebagai instrumen negara untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. (Ma’ruf Amin)

Zakat merupakan bagian dari program pengembangan dana sosial syariah yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. ”Sejak turunnya perintah menunaikan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat telah difungsikan sebagai instrumen negara untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi,” ujar Wapres Amin.

Menurut Wapres, dalam kondisi perekonomian yang sedang menurun akibat pandemi Covid-19, peran zakat dapat menjadi salah satu alat untuk menahan tingkat penurunan daya beli masyarakat. Peran ini seiring dengan berbagai bantuan sosial yang telah dikucurkan pemerintah selama masa pandemi.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar dari akun Youtube Bank Indonesia saat Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan sambutan pada peluncuran Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020, beberapa waktu lalu. Laporan tersebut bertajuk ”Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah”.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, saat meluncurkan publikasi laporan ekonomi dan keuangan syariah 2020, beberapa waktu lalu, menuturkan, transformasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru dilakukan secara optimal untuk berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Penciptaan ekosistem yang kondusif bagi industri halal dan penguatan sektor keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di sektor ekonomi menjadi hal yang sangat strategis ke depan.

”Di samping itu, periode pandemi Covid-19 juga membuktikan peran penting sektor keuangan mikro dan sosial syariah untuk memitigasi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan serta mendorong akselerasi aktivitas ekonomi,” kata Perry.

Optimalisasi teknologi digital di balik hikmah pandemi Covid-19, lanjut Perry, memberikan jalan untuk mengatasi keterbatasan mobilitas akibat pandemi dalam memajukan ekonomi Indonesia. Tren pemulihan ekonomi terus meningkat pada akhir 2020.

Optimisme pun dikembangkan untuk pemulihan ekonomi yang akan lebih baik pada 2021 didukung akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter, serta upaya bersama untuk tumbuh lebih baik.