Polri Tengah Rumuskan Optimalisasi Operasi di Papua
Polri merumuskan optimalisasi operasi di Papua untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata yang kini dilabeli sebagai teroris. Untuk menjaga keamanan Papua, Polri dan TNI tengah menjalankan Operasi Nemangkawi di sana.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
BIDANG HUMAS POLDA PAPUA
Mobil yang menjadi tempat persembunyian lima anggota kelompok kriminal bersenjata saat kontak senjata dengan aparat kepolisian di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat (23/8/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia masih mempelajari situasi dan merumuskan optimalisasi operasi di Papua dalam menangani kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang kini diberi label sebagai kelompok teroris. Polri juga masih menimbang kemungkinan untuk menerjunkan Detasemen Khusus 88 Antiteror ke sana.
Asisten Operasi Kepala Polri Inspektur Jenderal Imam Sugianto, Selasa (11/5/2021), mengatakan, keterlibatan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam membantu Satgas Operasi Nemangkawi untuk memburu KKB di Papua masih dipertimbangkan.
(Penanganan KKB di Papua) Masih dalam kajian kami. Kami sedang merumuskan optimalisasi operasi di Papua.
”(Penanganan KKB di Papua) masih dalam kajian kami. Kami sedang merumuskan optimalisasi operasi di Papua,” kata Imam.
Saat ini, di Papua tengah dilakukan operasi penegakan hukum melalui Satuan Tugas Operasi Nemangkawi. Personel yang terlibat dalam satgas tersebut berasal dari Polri dan TNI.
Tim satuan tugas penegakan hukum gabungan Polri dan TNI menemukan 381 butir amunisi di markas KKB Kali Kopi, Kabupaten Mimika, Papua, Minggu (16/8/2020).
Adapun saat ini Densus 88 Antiteror Polri telah dilibatkan dalam operasi memburu kelompok teroris dalam Satgas Operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah. Satgas tersebut mendapat tugas untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.
Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, sampai saat ini belum ada penambahan personel aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengejar KKB atau kelompok teroris di Papua. Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang secara khusus bertugas menegakkan hukum terkait tindak pidana terorisme juga belum diterjunkankan.
”Nanti kita lihat ke depan. Sampai saat ini masih dipelajari itu semua,” kata Rusdi.
Saat ini di Papua terdapat kegiatan penegakan hukum oleh Polri bersama TNI melalui Satgas Operasi Nemangkawi.
Saat ini, lanjut Rusdi, di Papua terdapat kegiatan penegakan hukum oleh Polri bersama TNI melalui Satgas Operasi Nemangkawi. Kunjungan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Papua adalah dalam rangka memberikan semangat kepada personel yang bertugas di sana.
”Sekarang ada kegiatan TNI-Polri. Tentu ketika pimpinan bersama-sama melihat anggotanya, saya rasa itu hal yang wajar,” kata Rusdi.
Petugas gabungan TNI dan Polri mendata keluarga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Mimika, Papua, Kamis (6/12/2018). Delapan dari 16 jenazah yang sudah ditemukan aparat gabungan TNI dan Polri berhasil dievakuasi ke Timika.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw dalam simposium nasional bertema ”Dialog Papua: Refleksi, Visi, dan Aksi” yang diselenggarakan Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) mengatakan, label teroris diberikan karena perbuatan KKB kian mengerikan. Saat ini, target serangan bukan hanya aparat, melainkan juga warga, seperti guru ataupun siswa (Kompas, 11/5/2021).
”Label teroris itu bukan untuk masyarakat Papua, melainkan untuk kelompok pembuat teror. Dengan labelisasi teroris itu, paling tidak bisa dicari siapa yang menyokong mereka, siapa yang mendanai mereka. Dengan demikian, Densus (88 Antiteror) bisa masuk ke situ. Karena aneh, itu dana dari mana?” kata Paulus.
Dalam dialog itu, tokoh Papua, Freddy Numberi, menilai, pelabelan teroris merupakan terapi kejut bagi KKB. Menurut dia, skala teror KKB saat ini sudah meningkat dan meluas. Awalnya, kelompok itu hanya melawan aparat keamanan. Namun, skala serangan mereka meluas menjadi membakar sekolah, rumah, dan fasilitas umum lain. Karena tingkat eskalasi konflik berubah, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme lalu digunakan.
