Presiden: Prioritaskan Anggaran untuk Kemakmuran Rakyat
Saat membuka Munas V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta bupati menetapkan dua program prioritas pembangunan yang penting untuk rakyat dan melaksanakan program strategis.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
JAKARTA,KOMPAS — Konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penting dilakukan di tengah keterbatasan pendapatan karena pandemi Covid-19. Pemerintah daerah diminta untuk lebih memprioritaskan anggaran untuk membiayai program-program pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar sekaligus menciptakan kemakmuran rakyat.
Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
”Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan harus terus dikawal dan diprioritaskan,” kata Presiden dalam acara yang diikuti bupati dari seluruh kabupaten di Indonesia secara tatap muka dan virtual.
Pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dalam pembangunan dan penggunaan anggaran. Ini karena anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19. Konsolidasi anggaran benar-benar harus dilakukan agar pembangunan benar-benar tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Aktivitas pembangunan rusunawa dengan anggaran APBD DKI Jakarta di Pulogebang, Jakarta Timur, Minggu (11/6/2017).
Bupati, kata Presiden, harus menghitung secara rinci rencana penggunaan APBD, terutama belanja daerah. Kalkulasi juga penting dilakukan sebelum menentukan program-program pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD.
”Buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa? Semua harus dikalkukasi, semua harus dihitung,” kata Presiden.
Para kepala daerah juga diingatkan tidak membelanjakan anggaran untuk banyak pos dengan membagi APBD ke semua dinas, seperti yang lazim dilakukan selama ini. Akan lebih baik jika pemkab menetapkan prioritas sehingga anggaran bisa dikonsentrasikan untuk melaksanakan program strategis yang telah ditetapkan.
Menurut Presiden, untuk tingkat kabupaten, cukup menetapkan dua program prioritas pembangunan. Tentu saja program prioritas yang ditetapkan harus fokus pada hal-hal yang esensial dan benar-benar dibutuhkan rakyat.
Tak cukup menetapkan prioritas program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat, pemda harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk melaksanakan program strategis yang telah ditetapkan.
DOKUMEN BIRO HUMAS SETDA NTT.
Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Labuan Bajo, NTT, guna melayani masyarakat dan wisatawan di daerah itu, Sabtu (18/7/2020).
Presiden menyebut, setidaknya 60-70 persen anggaran belanja harus dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan.
”Sekali lagi APBN terbatas, APBD juga terbatas, jangan diecer-diecer, jangan dibagi rata ke semua unit. Saya selalu sampaikan money follow program, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati. Penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial, yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” ujarnya.
Pemulihan ekonomi
KOMPAS/AYU SULISTYOWATI
Azwar Anas
Dalam sambutannya, Ketua Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati anggota Apkasi telah membahas permasalahan aktivitas dan efektivitas belanja daerah pada kegiatan pra-Munas V.
Para bupati seluruh Indonesia pun berkomitmen mengoptimalkan APBD untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, para bupati juga berkomitmen untuk memberi perhatian pada pembangunan desa, pertanian, perikanan, dan UMKM seperti arahan Presiden.
Perhatian diberikan karena sektor pertanian, perikananan, dan UMKM mewakili 95 persen tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, para bupati berharap pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat pembangunan desa, pertanian, perikanan, dan UMKM.
