Para Menteri dan Cuitan Twitter-nya
Sebagian besar menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki akun Twitter dan aktif mencuit. Namun, mereka memiliki sejumlah perbedaan dalam kebiasaan mencuit. Bagaimana mereka mencuit dan apa isi cuitannya?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kerap mencuit dengan karakter yang panjang di akun Twitter-nya. Rata-rata, Mahfud mencuit 251 karakter dari maksimal 280 karakter dalam satu cuitan. Menurut Mahfud, cuitan panjang itu dia buat untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Dia sadar cuitannya sering dikutip di berbagai media mainstream ataupun di media sosial.
”Jadi, saya harus mencuit secara clear,” kata Mahfud kepada Kompas, Rabu (17/3/2021).
Mahfud termasuk menteri yang memiliki pengikut (follower) paling banyak di Twitter. Dari penelusuran pada pertengahan Januari 2021, dari 34 menteri ditambah Kepala Staf Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet, ada 23 orang yang memiliki akun Twitter pribadi dan akun jabatan.
Lima menteri dengan pengikut terbanyak ialah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (4,5 juta), Menko Polhukam Mahfud MD (3,6 juta), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (2,9 juta), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (1,1 juta), serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (223.000).
Sampel 10 menteri
Kompas menganalisis cuitan 10 menteri di Kabinet Indonesia Maju dengan pengikut di atas 30.000 menggunakan sampel cuitan dari 2017 hingga 14 Februari 2021. Terlihat, mereka punya pola beragam dalam mencuit. Ada yang suka mencuit di pagi hari, ada yang suka mencuit malam hari. Ada yang kerap mencuit di hari kerja, ada yang di akhir pekan.
Baca juga : Membaca Jejak ”Kicauan” Para Menteri Jokowi
Ada menteri yang suka mencuit panjang, tetapi ada pula yang mencuit pendek. Dari 10 menteri itu, rata-rata cuitan Mahfud paling panjang, sedangkan rata-rata cuitan terpendek ialah akun milik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Dari sisi konten, setelah pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju, 23 Oktober 2019, 10 kata yang paling sering muncul di cuitan ialah Indonesia, desa, masyarakat, ekonomi, selamat, nasional, Covid-19, kerja, presiden, dan pemerintah.
Dari analisis frekuensi kata, terlihat sebagian cuitan para menteri itu terkait dengan aktivitas dan program yang mereka kerjakan. Namun, di sisi lain, sampel juga menunjukkan cuitan yang mendapat perhatian paling besar dari pengguna Twitter tidak terkait langsung dengan program.
Mahfud mengaku menggunakan Twitter untuk mengungkapkan pendapatnya di bidang hukum dan politik. Namun, ia juga senang bergurau melalui Twitter. Pernah suatu ketika ia membagikan videonya yang sedang berjoget dangdut untuk penggalangan dana sosial di salah satu stasiun televisi swasta. Saat itu, warganet banyak yang heran, memuji, dan tak sedikit yang mencela.
Akun Twitter sepenuhnya dipegang Mahfud, sedangkan akun Instagram-nya dikendalikan admin. Biasanya, ia mencuit di Twitter pada akhir pekan.
Mahfud termasuk salah satu menteri yang kerap membalas komentar warganet. Hal itu dilakukan untuk sekadar menjelaskan pandangan dan posisinya. Namun, terkadang Mahfud juga memilih tak merespons cuitan orang karena terlalu banyak. ”Tak sempat membaca karena setiap menitnya banyak,” kata Mahfud.
Tjahjo Kumolo juga memegang sendiri akun Twitter-nya. Akun itu memiliki hampir 200.000 pengikut. Akun Twitter biasanya baru dibuka ketika ia sudah beranjak tidur dan suasana santai.
”Jadi, setiap malam sebelum tidur itu, saya update,” ujarnya.
Sebelum mencuit, ia terkadang membaca terlebih dahulu situs berita yang pernah mengutip pernyataannya. Tentu, semua berkaitan dengan bidangnya, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perekrutan aparatur sipil negara, sampai penyederhanaan birokrasi. Namun, tak jarang pula ia mencuit hal-hal yang berkaitan dengan politik. Sebab, ia juga merupakan politisi.
Presiden Joko Widodo, kata Tjahjo, tidak pernah memberi pedoman atau arahan khusus terkait penggunaan media sosial (medsos) oleh para menterinya. Secara prinsip, Presiden hanya mengingatkan, narasi-narasi yang disampaikan ke publik harus memperhatikan psikologis dan sensitivitas masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19.
”Selain itu, juga harus memperhatikan sensitivitas masalah politik,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga intens mencuit. Dalam menggunakan Twitter, Airlangga dibantu tim karena kesibukannya sebagai menteri, sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
”Namun, beliau sesekali juga memantau langsung,” ujar Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Hafid.
Meutya mengungkapkan, Airlangga kerap menggunakan Twitter untuk menyosialisasikan kebijakan. Selain itu, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, isi kicauan Twitter Airlangga, kata dia, juga tak terlepas dari gagasan soal situasi kebangsaan.
Meutya mengaku tidak pernah mendapatkan keluhan dari Airlangga terhadap komentar warganet yang terkadang di luar substansi bahasan. Airlangga menjadikan medsos sebagai sarana mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap berbagai program, baik Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar maupun Menko Perekonomian.
Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan, Prabowo tidak hanya aktif menggunakan Twitter, tetapi juga Instagram dan Facebook. Adapun akun Twitter Prabowo dikelola admin.
”Semua unggahan atas permintaan dan persetujuan Pak Prabowo,” tutur Dahnil.
Media sosial itu, ujar Dahnil, digunakan sebagaimana mestinya, termasuk menyerap aspirasi serta menyampaikan ide dan gagasan Prabowo.
Menyerap aspirasi
Masuknya para pejabat publik di ruang medsos merupakan sebuah keniscayaan. Hootsuite dan We Are Social dalam laporan Digital 2020 memperkirakan sudah 175 juta penduduk Indonesia mengakses internet, dengan 160 juta di antaranya aktif bermedia sosial, salah satunya Twitter.
Riset Park Min-jae dan kawan-kawan dalam Policy Role of Social Media in Developing Public Trust: Twitter Communication with Government Leaders (2015) menunjukkan, penggunaan Twitter secara efektif oleh pejabat publik terkemuka, misalnya menteri, bisa membangun kepercayaan masyarakat atas lembaga, bahkan terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, penggunaan medsos oleh pejabat untuk mengetahui aspirasi dan masukan publik, termasuk kritik, adalah keniscayaan. Namun, sebagian pejabat masih terkesan formal dalam menggunakan medsos sehingga pesan-pesan yang disampaikan hanya satu arah.
Beberapa menteri, seperti Mahfud MD, kata dia, termasuk cukup aktif merespons cuitan balik atau balasan komentar dari warganet kendati respons itu bersifat negatif. Hal ini merupakan contoh baik karena akun medsos yang bersangkutan dipegang sendiri, bukan dikelola admin.
”Tentu saja sebagai pejabat publik menteri harus tebal kupingnya serta mau mendengar masukan dan kritik dari publik, bahkan ketika cuitan itu mungkin negatif. Saya pikir, itu tidak terelakkan karena memang perilaku warganet tidak semuanya baik,” kata Hendri.
Masukan dan respons dari warganet itu selanjutnya dapat dipilah, mana yang ditindaklanjuti dan mana yang bukan masukan konstruktif.
Tony Tran dan Yael Bar-Tur dalam Social Media in Government: Benefits, Challenges, and How It’s Used (2020) menyebut ada dua tipe pengguna medsos, yakni soapboxes (panggung pidato) dan dinner parties (pesta makan malam).
Pada tipe yang pertama, pemegang akun medsos fokus pada diri mereka sehingga medsos digunakan hanya untuk menyebarkan pesan mereka tanpa terlibat dengan audiens. Sementara tipe yang kedua mengundang audiens untuk berdialog. ”Pada akhirnya Anda mau menjadi tipe dinner parties,” kata Tony dan Yael.
Bagaimana menurut Anda?
(DIAN DEWI PURNAMASARI/NIKOLAUS HARBOWO/RINI KUSTIASIH/ANTONY LEE)