Demokrat Segera Jatuhkan Sanksi bagi Kader Pengkhianat

Pemeriksaan terhadap para kader yang terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat telah tuntas. Hasilnya akan segera diumumkan. Sanksi terberat, yaitu pemecatan, bisa dijatuhkan.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers terkait adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta, Senin (1/2/2021)

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat segera menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang terlibat dalam upaya yang Demokrat sebut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat. Sanksi terberat jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut adalah pemecatan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/2/2021), mengatakan, Mahkamah Partai Demokrat sudah selesai memeriksa kader-kader yang terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Kader yang diperiksa dikatakan lebih dari tujuh orang.

”Prosesnya sudah mendekati akhir, tinggal menunggu pengumuman,” ujarnya.

Dari para kader yang dituding terlibat, ada yang dipanggil untuk diperiksa, tetapi ada juga yang tak perlu diperiksa. Meski demikian, informasi terkait keterlibatan kader-kader tersebut dinilai sudah cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku GPK PD tersebut.

Baca juga: Yudhoyono: Partai Demokrat "Not For Sale"

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato saat menghadiri silaturahmi dengan Fraksi Partai Demokrat DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Menurut Herzaky, desakan dari pengurus dan kader untuk memecat pelaku GPK PD sangat kuat. Desakan itu dinilai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang bisa menjatuhkan sanksi pemecatan kepada pelaku GPK PD.

”Ketum (Demokrat) AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) menegaskan, jika ada kader yang terbukti berkhianat, berdasarkan data dan fakta yang sudah dibahas dan diverifikasi oleh Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai,  sanksinya adalah pemecatan berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter-nya mengungkapkan, ada tujuh kader Demokrat dipecat pada gelombang pertama. Keputusan itu diklaim mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Demokrat.

”Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan terhadap 7 kader yang dilakukan oleh dewan kehormatan partai. Gelombang pertama 7 orang,” tulis akun Twitter @Andiarief__.

Kompas

Marzuki Alie, kader Demokrat, saat masih menjabat Ketua DPR menerima berkas dari Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa saat Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Sejumlah elite Demokrat sebelumnya mengungkap ada empat kader dan mantan kader Demokrat yang diduga terlibat. Keempatnya adalah Marzuki Alie (mantan Sekjen Demokrat), Johny Alen Marbun (anggota DPR dari Demokrat), Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Demokrat yang juga pernah dihukum karena korupsi), dan Darmizal (mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat).

Namun, salah satu di antara yang dituding terlibat itu, yaitu Marzuki Alie, membantahnya. ”Tunjukkan faktanya. Saya ketemu (Moeldoko) di mana, oleh siapa, sadap teleponnya. Jangan menuduh,” ujarnya, Kompas (3/2/2021).

Baca juga: Moeldoko Disebut Ikut dalam Upaya Kudeta Kepemimpinan Demokrat

Adapun Moeldoko, dalam dua kali jumpa pers untuk merespons tudingan Demokrat bahwa dirinya terlibat dalam pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, membantah dirinya berniat mengambil alih kepemimpinan Demokrat. Namun, ia tak membantah pernah bertemu dengan sejumlah kader Demokrat.