Yudhoyono: Partai Demokrat ”Not For Sale”

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meyakini upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Menteri dan pejabat setingkat menteri pun hanya dicatut.

Kompas

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat yang disebut melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Presiden ke-6 RI itu meyakini, upaya dari kelompok yang disebut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat itu tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut mendukung pun diyakininya hanya dicatut oleh Moeldoko.

Yudhoyono dalam keterangan pers yang disampaikan melalui video, Rabu (24/2/2021), meyakini, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang dilakukan Moeldoko di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Ia menilai Presiden memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku Moeldoko.

”Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau (Jokowi),” katanya.

Baca juga : Moeldoko Disebut Ikut dalam Upaya Kudeta Kepemimpinan Demokrat

KOMPAS/DHANANG DAVID

Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat  menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Kogasma 2019 di Wisma Proklamasi 41, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Adapun sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut ikut mendukung GPK PD diyakininya hanya dicatut oleh Moeldoko.

Setidaknya ada empat nama yang disebut Yudhoyono, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

”Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu, dan tidak masuk diakal jika ingin mengganggu Demokrat,” ucap Yudhoyono.

Ia menegaskan, Demokrat bukanlah partai yang bisa diperjualbelikan. Meskipun Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang yang ditawarkan oleh GPK PD. ”Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale (tidak untuk dijual),” kata Yudhoyono.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers terkait adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi sikap pengurus dan kader yang setia kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Sebab, jika GPK PD berhasil, bukan hanya posisi ketua umum dan jajaran pengurus pusat yang akan diganti, melainkan seluruh kepengurusan di Indonesia hingga tingkat anak ranting akan diganti, termasuk melakukan pergantian antarwaktu anggota legislatif dari Demorkat di tingkat pusat dan daerah.

”Saya tidak percaya kalau orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan partai kita itu, yang kebetulan seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan di pemerintahan sungguh mencintai partai kita. Saya juga tidak yakin orang luar itu mau berkorban dan berjuang demi kita semua,” kata Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus mengatakan, Yudhoyono memiliki kepedulian dan perhatian yang sangat besar atas tegaknya kedaulatan dan kehormatan Demokrat, termasuk saat ada upaya GPK PD yang berusaha dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari pihak eksternal maupun segelintir pihak internal yang bermasalah.

”Ketua Majelis Tinggi Demokrat memberikan motivasi dan menyatakan akan berjuang bersama dalam menggagalkan GPK PD seraya meminta agar seluruh kader tidak gentar dan tidak takut atas tindakan yang tidak bermoral dan nista yang mereka lakukan terhadap eksistensi dan keberadaan yang sah dari Demokrat,” kata Agus.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato saat menghadiri silaturahmi dengan Fraksi Partai Demokrat DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada kader yang terlibat dalam GPK PD. Tidak menutup kemungkinan sanksi terberat berupa pemecatan akan dijatuhkan kepada oknum-oknum yang ingin mengganti kepemimpinan Agus.

”Ketum AHY menegaskan, jika ada kader yang terbukti berkhianat, berdasarkan data dan fakta yang sudah dibahas dan diverifikasi oleh Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai,  sanksinya adalah pemecatan berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Sejumlah elite Demokrat sebelumnya mengungkap ada empat kader dan mantan kader Demokrat yang diduga terlibat.

Baca juga : Mensesneg: Terima Surat Demokrat, Istana Tak Perlu Jawab

Kompas

Marzuki Alie saat masih menjabat Ketua DPR ketika diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (22/10). Marzuki diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek Hambalang untuk tersangka Anas Urbaningrum.

Keempatnya adalah Marzuki Alie (mantan Sekjen Demokrat), Johny Alen Marbun (anggota DPR dari Demokrat), Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Demokrat yang juga pernah dihukum karena korupsi), dan Darmizal (mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat).

Namun, salah satu di antara yang dituding terlibat itu, yaitu Marzuki Alie, membantahnya. ”Tunjukkan faktanya. Saya ketemu (Moeldoko) di mana, oleh siapa, sadap teleponnya. Jangan menuduh,” ujarnya, Kompas (3/2/2021).

Moeldoko dalam dua kali jumpa pers untuk merespons tudingan Demokrat pun membantah ia berniat mengambil alih kepemimpinan Demokrat. Namun, ia tak membantah pernah bertemu dengan sejumlah kader Demokrat.