Agar tak muncul ketakutan untuk sampaikan kritik, pemerintah perlu merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hingga kini, ada 245 kasus dari mereka yang pernah jadi korban UU ITE itu.
Oleh
Nina Susilo
·2 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Para pakar dan akademisi di bidang hukum dan teknologi informasi (dari kiri ke kanan) Agus Sudibyo, Edmon Makarim, Sinta Dewi Rosadi, Nonot Harsono, dan Sih Yuliana Wahyuningtyas menjadi pembicara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Beberapa hal yang dibahas dalam RDPU yang menghadirkan sejumlah pakar dan akademisi tersebut, antara lain, adalah prinsip dan konsep perlindungan data pribadi, politik hukum perlindungan data pribadi, membangun kepercayaan pengguna teknologi, serta prinsip perlindungan data pribadi dalam perspektif internasional. RUU PDP merupakan RUU inisiatif pemerintah dan masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Komisi I menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan tahun 2020 ini.
JAKARTA, KOMPAS — Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendesak dilakukan. Perbaikan semestinya dilakukan supaya negara menjamin kebebasan sipil agar tidak muncul ketakutan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
UU ITE disahkan pertama kali pada 2008 dan sempat direvisi pada 2016. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar menyebutkan, pada 2018 studi Suara Kebebasan mendapati 245 kasus terkait kebijakan yang menjadi turunan dari UU ITE.
”Korbannya tak hanya aktivis dan wartawan, tetapi juga warga biasa termasuk yang memprotes layanan fasilitas kesehatan. Ini sejalan dengan penurunan indeks demokrasi kita,” kata Adinda dalam diskusi terkait rencana revisi UU Pemilu dan UU ITE yang diselenggarakan Parasyndicate secara daring, Jumat (19/2/2021).
Korbannya tak hanya aktivis dan wartawan, tetapi juga warga biasa termasuk yang memprotes layanan fasilitas kesehatan. Ini sejalan dengan penurunan indeks demokrasi kita.
Semestinya, untuk mendorong iklim demokrasi, partisipasi publik diperluas. Dengan demikian, negara bisa merumuskan kebijakan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun, untuk membuka peluang partisipasi masyarakat ini, semestinya kritik tak dihadapkan dengan buzzer apalagi kemungkinan pemidanaan.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Orangtua menerima informasi mengenai anaknya yang ditahan pasca-kerusuhan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (9/10/2020). Setelah menjalani rapid test Covid-19 dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah pelajar bisa kembali pulang. Pengunjuk rasa yang ditahan di Surabaya sebanyak 505 orang yang ditahan di Markas Polda Jawa Timur dan Markas Polrestabes Surabaya.
Adinda pun menyebut UU ITE seakan menjadi alat pemerintah untuk membungkam suara yang berbeda pendapat. Karena itu, revisi UU ITE mendesak untuk dilakukan dan masyarakat secara umum perlu mengawal perbaikan ini.
Keinginan merevisi UU ITE muncul ketika Presiden Joko Widodo memberi pengarahan pada rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, Senin (15/2/2021). Saat itu, Presiden menyesalkan maraknya aksi saling melaporkan pelanggaran UU ITE di kalangan masyarakat serta meminta aparat penegak hukum selektif dalam menyikapi laporan pelanggaran UU ITE.
Tak hanya meminta Polri berhati-hati dalam menerjemahkan pasal-pasal multitafsir di UU ITE, Presiden juga menyampaikan akan meminta DPR bersama-sama merevisi UU ITE.
DPR menyambut
Para politikus di DPR pun menyambut keinginan revisi UU ITE tersebut. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan Fraksi PAN akan menyambut apabila pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE.
Pakar hukum sendiri menyebut ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP. Setidaknya substansinya sama.
”Pakar hukum sendiri menyebut ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP. Setidaknya substansinya sama,” ujarnya.
Kendati demikian, dalam revisi diharapkan ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, perubahan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Kedua, revisi diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan.
Kompas/Hendra A Setyawan
Mural para pejuang dan aktivis hak asasi manusia yang kritis terhadap kebijakan penguasa tergambar di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/2/2021). Kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik hendaknya terus dijaga sebagai bagian dari ekosistem negara demokratis. Catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hingga Oktober 2020, ada sepuluh peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Joko Widodo. Selain itu, ada 14 peristiwa, dengan 25 orang diproses dengan obyek kritik Polri, dan empat peristiwa dengan empat orang diproses karena mengkritik pemda. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri ataupun UU ITE.
