Sejumlah pasal diUU KUHP yang dipermasalahkan sebenarnya menunjukkan karakter demokratis yang lebih baik dibandingkan KUHP warisan kolonial Belanda. Namun, dibutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Islamophobia adalah tentang bagaimana ‘orang dari luar’ Islam memahami Islam. Konsep ‘orang dari luar’ tak hanya tentang bagaimana non-Muslim memahami Islam, tetapi juga Muslim memahami Islam dan keberislaman orang lain.

Dalam KUHP baru, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi lebih ringan. Ini memperburuk situasi penegakan hukum terhadap koruptor setelah remisi koruptor yang tidak ketat lagi.

Polisi membubarkan unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Minggu (27/11/2022) di Jakarta.

Indonesia sedang berjalan menjadi sebuah bangsa yang antikritik karena seringnya penggunaan UU ITE untuk menjerat orang satu dengan lainnya. Selama UU ITE tidak direvisi, demokrasi di Indonesia akan berjalan mundur.

Disinformasi menjadi problem global, termasuk di Indonesia. Melihat tren dunia, di 2024, disinformasi dikhawatirkan masih akan memberi warna. Menggali faktor penyubur disinformasi dapat menjadi langkah awal menekannya.

Jika secara politik hukum penghinaan dianggap sebagai suatu momok pada budaya Indonesia, pengaturannya di Indonesia masih menjadi relevan. Namun, hendaknya berbentuk delik aduan dan bersifat delik materiil.

Pembicaraan kita di ruang publik mesti dipahami sebagai momen penguatan dan perbaikan demokrasi. Pembicaraan itu juga harus mengalir dari motif etis sembari mengutamakan kebenaran, serta berciri etis, santun, dan elok.