KPK Kawal Perbaikan Data Penerima Bantuan

Perbaikan data penerima bantuan sosial mutlak dilakukan menyusul hendak dicairkannya bansos pada awal Januari ini. KPK akan mengawal proses perbaikan data tersebut.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Puluhan warga mengantre untuk mengambil bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/12/2020). Sebagian warga tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti berkerumun dan tidak menggunakan masker dengan benar.

JAKARTA, KOMPAS —  Penyaluran bantuan sosial yang sepenuhnya diberikan secara tunai pada tahun ini membutuhkan akurasi data penerima bantuan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawal perbaikan data penerima bantuan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial.

Tak hanya itu, KPK pun meminta Kementerian Sosial menggabungkan tiga basis data penerima bantuan agar bantuan yang diterima warga tidak tumpang-tindih.

”Perbaikan data ini sangat penting karena pada tahun ini pemerintah sudah memutuskan bahwa bantuan sosial diserahkan dalam bentuk tunai, tidak lagi dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok. Penyaluran bantuan secara tunai membutuhkan akurasi data penerima bantuan agar tepat sasaran dan penerima bantuan tidak menerima lebih dari satu jenis bantuan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi, Minggu (3/1/2021).

Perbaikan data ini sangat penting karena pada tahun ini pemerintah sudah memutuskan bahwa bantuan sosial diserahkan dalam bentuk tunai, tidak lagi dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok.

KPK, lanjut Pahala, sebenarnya sudah melayangkan surat berisi sejumlah rekomendasi untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Sosial (Kemensos) sehari sebelum Mensos Juliari P Batubara ditahan KPK pada 6 Desember 2020.

Baca juga : Risma: Saya Diminta Presiden untuk Bersih-bersih Kementerian Sosial

Kompas/Wawan H Prabowo

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman mendatangi kantor KPK, Kuningan, Jakarta, dengan membawa bahan pokok paket bantuan sosial (bansos) Kemensos, Rabu (16/12/2020). Boyamin berharap penyerahan barang bukti ini dapat memperluas jeratan pasal terhadap para tersangka praktik suap terkait bansos yang sudah dibongkar KPK. Dia menyampaikan bahwa masyarakat tidak puas jika para tersangka korupsi bansos hanya dikenai pasal suap.

Namun, dengan Juliari ditahan karena ditengarai mengorupsi pengadaan paket bansos dan posisinya digantikan Tri Rismaharini, KPK berencana  menjelaskan kembali rekomendasi perbaikan itu kepada Tri Rismaharini. Pasalnya, hingga saat ini, rekomendasi dari KPK belum terlihat dilaksanakan oleh pemerintah.

”Inti rekomendasi KPK, Mensos harus gabung tiga basis data orang miskin yang dikelola dua dirjen dan satu sekjen karena pasti tumpang-tindih. Yang PKH (Program Keluarga Harapan) itu data base sendiri, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sendiri, dan DTKS sendiri lagi. Ini sudah kami minta gabung, tetapi (hingga sekarang) belum (dilakukan),” ujar Pahala.

Baca juga : Potensi Kerugian Kasus Mensos Setara Bansos untuk 780.000 Warga Miskin

KPK juga merekomendasikan agar program perbaikan DTKS yang memakan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun tidak menjadi proyek sentralisasi, tetapi lebih ke dana dekonsentrasi ke pemerintah daerah. Pahala menjelaskan, cara ini bertujuan supaya ada rasa memiliki dan pembaruan data lebih akurat. Menurut Pahala, jika proyek ini berada di pemerintah pusat, akan lebih rawan disalahgunakan.

KPK merekomendasikan agar program perbaikan DTKS yang memakan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun tidak menjadi proyek sentralisasi, tetapi lebih ke dana dekonsentrasi ke pemerintah daerah.

Vaksin

Terkait dengan pengadaan vaksin, Pahala menegaskan, rekomendasi KPK sudah dijalankan pemerintah, yakni penetapan jumlah, jenis, dan tata cara pengadaan. Menurut Pahala, risiko korupsi pengadaan vaksin tergolong kecil karena diberikan semua secara gratis.

”Pemerintah yang membeli semua. Asal memenuhi syarat. Ada otorisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), artinya barang sah. Soal kontrak pembelian, Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha), LKPP, serta BPKP bisa membantu merumuskan kontraknya supaya negara tidak rugi” kata Pahala.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Petugas mengangkut kontainer yang memuat vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020). Hari itu, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin tiba di Tanah Air. Vaksin yang baru saja tiba tersebut menambah jumlah vaksin yang telah datang sebelumnya dengan jumlah 1,2 juta dosis sehingga telah terdapat 3 juta dosis vaksin di Indonesia.

Menurut Pahala, potensi korupsi yang besar justru ada pada pengadaan alat kesehatan, APD (alat pelindung diri), tes diagnostik, dan alat kesehatan lainnya. Sebab, ada keterlibatan swasta di dalamnya. KPK akan mendorong menteri kesehatan untuk kembali menjalankan e-katalog di sektor alat kesehatan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menambahkan, KPK akan terus mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan nasional.

Sebagai fungsi koordinasi dan pemantauan di tingkat pusat dan daerah, KPK membentuk 15 satgas khusus pada kedeputian pencegahan untuk mendampingi, monitor, dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas yang mengenakan APD lengkap bersiaga di pintu masuk Hotel U Stay Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang difungsikan sebagai tempat isolasi pasien tanpa gejala Covid-19, Minggu (27/9/2020). Sebagian pasien tanpa gejala mulai diisolasi di hotel untuk mengantisipasi daya tampung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang semkain padat. Saat ini, sudah ada 30 hotel bintang II dan III yang disiapkan menjadi tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala. Pegawai hotel yang menjadi tempat isolasi pasien Covid-19 ini telah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Kesehatan ataupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam penanganan pasien.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni, mengatakan, pengadaan untuk penanganan Covid-19 harus diawasi secara maksimal. Apalagi, sudah ada pembelajaran dari kasus Juliari.

”Pemerintah harus transparan terhadap proses pengadaan penanganan Covid-19, termasuk untuk vaksin. Karena tidak hanya anggarannya yang besar, efektivitas vaksin juga masih dipertanyakan sehingga perlu ditransparankan informasinya. Informasi yang transparan akan membuat semua mudah diawasi. Tidak hanya KPK, tetapi juga untuk publik,” tutur Dewi.