Risma: Saya Diminta Presiden untuk Bersih-bersih Kementerian Sosial

Saya diminta membersihkan oknum-oknum di Kemensos yang terindikasi korupsi sekaligus memperbaiki sistem di kementerian ini agar kinerjanya bisa efektif dan jauh dari korupsi. Sikat yang jelek-jelek.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan pers seusai rapat terbatas membahas persiapan penyaluran bantuan sosial 2021 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Mantan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini mulai bekerja sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan suap bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Sebagai Mensos, Risma akan mempercepat realisasi bantuan sosial kepada masyarakat, membersihkan Kementerian Sosial dari korupsi, serta memastikan warga miskin yang berhak menerima bantuan benar-benar mendapatkannya.

Langkah-langkah itu disampaikan Risma dalam perbincangan di kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Berikut petikan wawancaranya.

Apa pesan utama Presiden Joko Widodo untuk Anda?

Pertama, saya diminta  mempercepat realisasi bantuan sosial pada awal Januari 2020. Uang bantuan itu penting karena bisa menggerakkan roda perekonomian.

Kedua, saya diminta membersihkan oknum-oknum di Kemensos yang terindikasi terlibat korupsi sekaligus memperbaiki sistem kelembagaan yang baik di kementerian ini agar kinerjanya bisa efektif dan jauh dari korupsi, siapa pun menterinya. Sikat itu yang jelek-jelek.

Saya sudah memperingatkan pegawai agar tidak bermain-main dengan dana bansos (bantuan sosial). Sekali ada yang bermain, saya sendiri yang akan menemukan dan berteriak, bukan lembaga lain. Bansos itu adalah hak orang lain yang membutuhkan, tidak boleh kita mengambilnya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada tahap awal, saya sudah meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengawasi pegawai dan audit Kemensos. Saya pun akan mengundang KPK.

Apa saja persoalan yang harus dibenahi di Kemensos?

Banyak sekali, di antaranya soal data penerima karena Kemensos harus menyalurkan bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan ada, yang seharusnya mendapat bansos justru tidak dapat.

Data penerima bantuan di Kemensos dinilai tidak akurat. Bagaimana memperbaikinya?

Data penerima bantuan tidak pernah diperbarui sejak 2015. Maka, saya kembalikan data itu ke daerah untuk dicek ulang agar mereka yang seharusnya dapat bantuan, tetapi justru tak dapat bantuan, bisa menerima bansos yang akan mulai disalurkan pada 4 Januari. Masalahnya bukan hanya orang yang seharusnya tak menerima justru menerima.

Kenapa ada warga yang seharusnya dapat bantuan, tetapi tidak masuk daftar?

Salah satu masalahnya adalah alamat. Misalnya, banyak orang pindah dari daerah-daerah ke Jakarta dan rumah mereka yang tertulis di alamat KTP sudah dijual dan tinggal di kolong jembatan. Ada pula yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Jadi, sebenarnya pemberian bantuan tidak perlu berdasarkan alamat, cukup berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Sekarang, kalau orang tersebut tidak sanggup membeli rumah, apakah dia tidak diakui sebagai bangsa Indonesia dan tidak bisa menerima bansos? Ini perlu perlakuan khusus untuk kasus semacam ini.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Puluhan warga mengantre untuk mengambil bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12/2020). Bantuan ini diberikan kepada  1.903.383 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) di pekan akhir tahun 2020.

Jadi, cukup pakai NIK saja, pembagian bisa menggunakan alamat domisili. Atau jika yang tidak mempunyai rumah, bisa menggunakan alamat domisili di panti. Jika suatu saat sudah memiliki rumah, nanti KTP tinggal diperbarui. Ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.

Bagaimana soal penyalurannya?

Saya sudah bertemu dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Saya bilang ada orang-orang miskin yang tidak bisa mengakses bank. Jadi, untuk ke anjungan tunai mandiri (ATM), mengambil tidak bisa. Saya minta bantuan itu diantar ke rumah agar bantuan bisa diterima oleh masyarakat.

Baca juga : Dari Wali Kota Surabaya Menjaga Solidaritas Sosial Negeri

Berapa lama bisa memperbaiki masalah-masalah di Kemensos?

Pembenahan ini sebenarnya cepat, tetapi mungkin agak pelan karena saya harus membenahi dari awal. Mental-mental pegawai harus diubah, mereka harus menyadari sebagai pelayan masayarakat. Namun, saya akan lihat dulu. Beberapa ada yang bisa berubah, tetapi saya khawatir perubahannya lambat. Masalahnya, bansos ini tidak bisa lambat karena sangat dibutuhkan orang miskin.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Uang bansos tunai yang diterimakan ke warga di Kantor Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/9/2020).

Terakhir, apa pandangan Anda soal politik?

Politik itu untuk rakyat. Saya berpikir bahwa saya ini pelayan. Saya tidak peduli orang-orang berpikiran apa tentang saya dan aktivitas saya. Sebab, semua itu saya lakukan sebagai bagian dari pelayan masyarakat.