Pemerintah Belum Niat Ubah Pemilihan

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sigit Pramono Asri di Tahan - Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Sigit Pramono Asri di tahan usai di periksa selama sembilan jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (10/11), malam. Sigit di tahan terkait kasus suap anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2020. (Ilustrasi)Kompas/Alif Ichwan (AIC)10-11-2015

JAKARTA, KOMPAS  Pemerintah belum berkeinginan  merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara  langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula di DPR, Badan Legislasi DPR juga  belum punya keinginan  merevisi UU Pilkada. Evaluasi sistem  diakui belum waktunya.

”Pemerintah belum ada niat membicarakan (revisi UU Pilkada untuk mengubah sistem pilkada). Namun, DPR, kan, punya hak  merevisi, ya silakan, kita serahkan,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Wacana mengubah sistem sebelumnya dilontarkan  Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Dia pun sudah menyampaikan wacana  ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pekan lalu. Bambang menilai sistem langsung perlu dievaluasi, bahkan dikembalikan ke DPRD karena salah satu alasannya, sistem langsung membuat biaya politik tinggi sehingga mendorong banyak pimpinan daerah korupsi saat terpilih dan menjabat.

Menurut Yasonna, kalaupun sistem langsung hendak diubah, harus lebih dahulu  ada kajian  mendalam. Pasalnya, pada 2014, saat pilkada langsung diubah jadi dipilih DPRD, publik bereaksi keras menolak hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mencabut UU Pilkada yang berlakukan pilkada.

Wakil Ketua Badan Legislasi  DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengatakan,  di Baleg juga belum ada pembicaraan soal revisi UU Pilkada untuk mengubah sistem pilkada.

”Waktu yang tepat  mengevaluasi sistem pilkada  setelah 2024 atau setelah pilkada digelar  di semua provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, bukan saat  pilkada serentak baru digelar  bergelombang. Dari titik tolak pilkada serentak  nasional itu, kita baru bisa kaji komprehensif sistem dan DPRD-nya,” katanya.

Sementara itu,  menyusul penetapan tersangka 38  anggota DPRD  Sumatera Utara  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diduga menerima suap  dari mantan Gubernur Sumut, Juru Bicara KPK  Febri Diansyah  menegaskan KPK tak simpulkan, apalagi mengusulkan, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, korupsi  terjadi saat kepala daerah dipilih  DPRD atau dipilih langsung rakyat.

”Tidak tepat jika mengambinghitamkan sistem pilkada langsung yang sudah dipilih sebelumnya sebagai salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia seolah  penyebab korupsi,” ujar Febri.