logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Sejumlah pihak menyayangkan masih adanya anggaran APBD yang mengendap dan tidak terkelola. Padahal, dana itu bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Memuat data...

Polandia dan Hongaria memicu kemarahan di Brussels dan krisis politik baru di Uni Eropa setelah dua negara itu mengganjal rencana adopsi anggaran UE 2021-2027 dan paket stimulus pemulihan pandemi yang telah disepakati.

Memuat data...

Masa depan pemerintahan PM Muhyiddin Yassin di Malaysia bertumpu pada pengesahan anggaran belanja negara tahun 2021. Kegagalan pemerintah dalam proses anggaran itu bisa memunculkan mosi tidak percaya kepada Muhyiddin.

Memuat data...

Mulai Rabu kemarin, pembahasan rancangan APBD DKI 2021 dimulai. Dalam rancangan, besaran APBD Rp 77,7 triliun. Angka yang lebih rendah dari anggaran tahun ini karena dampak pandemi Covid-19.

Memuat data...

Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini masih memiliki dana sekitar Rp 4 triliun yang dipastikan habis untuk membayar atau melunasi beberapa proyek infrastruktur dan gaji pengawai honorer.

Memuat data...

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (2/11/2020), menyepakati plafon APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun. Kesepakatan itu ditandatangani bersama sebelum nantinya disahkan untuk digunakan.

Memuat data...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza. menilai konsep naturalisasi dan normalisasi bisa berkesesuaian untuk pengendalian banjir. Tidak perlu membanding-bandingkan serta mempersoalkan kedua konsep itu.

Memuat data...

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, realokasi anggaran pertahanan yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 mencapai Rp 9,97 triliun. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada pembangunan kekuatan pertahanan.

Memuat data...

Anggaran Kementerian Perhubungan pada 2021 difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Memuat data...

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mendorong Pemporv DKI segera mengajukan raperda tentang penanganan Covid-19 di Ibu Kota. Dengan demikian, semua tindakan penanganan, penegakan, dan pengawasan PSBB berpayung hukum kuat.

Halaman 1