Wacana Kembali ke Sistem Pilkada Tidak Langsung Dianggap Kurang Bijak

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpandangan, wacana pemilihan kepala daerah kembali ke sistem tidak langsung sebagai sebuah pemikiran yang kurang bijak, Selasa (10/4/2018) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Bergulirnya wacana untuk evaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan kembali ke sistem tidak langsung dengan alasan pemborosan dianggap sebuah pandangan yang kurang bijak. Sudah sewajarnya negara mengalokasikan dana yang besar untuk kepentingan rakyat.

Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung akan mendapatkan legitimasi dari rakyat secara murni. ”Hal itu tidak dapat diperoleh dalam sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung,” kata Titi di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Sebelumnya, Ketua DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai sistem pemilihan oleh DPRD yang pernah diterapkan dapat lebih baik dari pilkada langsung. Sistem pilkada langsung membuat biaya politik amat tinggi sehingga banyak kepala/wakil kepala daerah terjerat korupsi (Kompas, 7/4/2018).

Titi menyayangkan wacana tersebut muncul pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Titi, adanya politik uang yang muncul dalam sistem pilkada langsung tidak dapat hanya dianalisis dari permukaannya saja.

Menurut Titi, politik uang tersebut muncul karena penegakan hukum di Indonesia masih lemah sehingga mudah dimanipulasi. Selain itu, partai politik juga belum menjalankan fungsinya dengan baik, dan beberapa oknum penyelenggara pilkada tidak dapat menjaga integritasnya.