Rudapaksa Anak di Surabaya Libatkan Ayah, Kakak, dan Dua Paman Korban

Kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan di Surabaya melibatkan ayah dan kakak, serta dua paman korban.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Warga melintasi spanduk kampanye anti-kekerasan terhadap anak di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023).

SURABAYA, KOMPAS — Surabaya geger oleh kasus rudapaksa terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Pelaku kejahatan itu adalah ayah kandung dan kakak kandung, paman, serta paman ipar.

Korban berinisial B akhirnya mengadu kepada ibunya. Mereka berdua kemudian melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Jawa Timur. Setelah penyelidikan intensif, tim penyidik pun menangkap keempat pelaku, Kamis (18/1/2024).

Pelaku kejahatan seksual itu ialah ME (43) yang merupakan ayah kandung korban, MNA (17) kakak kandung korban, serta paman I (43) dan paman ipar JW (49). ”Mereka ditahan sebagai tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Hendro Sukmono, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Belia Mangsa Pidana di Kota Layak Anak

Penyelidikan kasus bermula dari laporan korban dan ibunda kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya. Dari laporan itu, diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap B terjadi sejak 2022. Saat itu, korban masih bersekolah di sekolah dasar.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tulisan-tulisan pengunjung tampak dalam instalasi Bilik Aman dalam pameran Speak Up di NEHA Hub, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Awalnya, kejahatan seksual itu dilakukan oleh kakak kandung korban berinisial MNA. Perbuatan sang kakak ketahuan oleh ayah mereka. Namun, yang mengenaskan, ayah kandung korban malah turut terlibat. Belakangan, rudapaksa diikuti pula oleh paman dan paman ipar korban. Percobaan rudapaksa yang terakhir terjadi awal tahun ini. ”Oleh kakak korban tetapi tidak sempat terwujud,” ujar Hendro.

Sejak menjadi korban kejahatan seksual oleh empat orang terdekat, perilaku B menjadi berubah. Perubahan ini memunculkan kecurigaan ibunya yang kemudian bertanya. Ibunda sangat terkejut mendapatkan pengakuan korban. Dengan berani, mereka kemudian melapor.

Kaget banget, kok tega terhadap anak itu. Seharusnya keluarga melindungi anaknya.

Pengurus rukun tetangga tempat tinggal keluarga korban, SL, mengatakan, warga turut kaget dan prihatin dengan kasus yang menimpa B. Warga baru mengetahui ketika rumah korban didatangi tim penyidik Polri dan ada empat orang yang ditangkap. Warga mengetahui yang ditangkap ialah anggota keluarga.

”Kaget banget, kok tega terhadap anak itu. Seharusnya keluarga melindungi anaknya,” kata SL. Saat ditanya lebih jauh tentang perilaku keluarga korban, SL mengatakan, keempat tersangka diketahui memiliki perilaku tidak terpuji, yakni kerap mabuk minuman alkohol.

Baca juga: Kejahatan terhadap Anak di Surabaya Meningkat, Pemerintah Diminta Serius

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Wartawan merekam rilis kasus pelaku kekerasan seksual atas santri di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, 8 Juli 2022.

Para tersangka akan dijerat dengan pelanggaran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2016 sebagai undang-undang yang merupakan perubahan kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran Pasal 82 itu berkonsekuensi penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar.

Baca juga: Anak Surabaya Ingin Turut Wujudkan Kota Layak

Kasus ini patut mengingatkan aparatur Pemerintah Kota Surabaya yang berambisi menjadikan ibu kota Jatim ini sebagai kota layak anak tingkat dunia. Kasus-kasus kejahatan terhadap anak masih terjadi. Bahkan, dari catatan pemerintah sendiri, di sepanjang 2023 terjadi lebih dari 180 kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan.

Padahal, dalam peringatan Hari Anak dan Disabilitas Sedunia di Gedung Balai Budaya Surabaya, Selasa (12/12/2023), kalangan anak menyatakan ingin terlibat dan dilibatkan dalam mewujudkan kota layak anak paripurna dan dunia. Modalnya, enam tahun terakhir atau sejak 2017, Surabaya satu-satunya metropolitan di Indonesia berstatus kota layak anak utama.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Suasana dialog "Mendesaknya Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Penolakan RKUHP" di Surabaya, Jawa Timur, 3 September 2019.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kasus-kasus kejahatan terhadap anak melukai dirinya dan seluruh warga ”Bumi Pahlawan” tersebut. Perjuangan untuk menjadikan Surabaya benar-benar aman bagi tumbuh kembang anak-anak atau generasi mendatang masih terjal.

Ia mendorong aparatur untuk menindak tegas kejahatan terhadap anak dan pembinaan yang tepat terhadap anak dan remaja yang terlibat kenakalan.

Baca juga: Anak-anak Surabaya Terus Berjuang untuk Kesetaraan

Secara terpisah, Direktur Plato Foundation Dita Amalia mengingatkan, perjalanan memastikan hak-hak anak masih panjang. Sebab, 3 anak dari 10 anak di Indonesia menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual secara daring. Sebanyak 70 persen kasus perundungan berkonsekuensi buruk terhadap psikologis korban, yakni anak-anak.

”Kejahatan berdampak lebih buruk lagi terhadap perkembangan anak-anak yang menjadi korban,” kata Dita.

Yang memprihatinkan, kejahatan terhadap anak terjadi dalam lingkup keluarga. Padahal, keluarga dipandang sebagai tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak. Namun, kasus-kasus kejahatan seksual oleh anggota keluarga menguatkan kenyataan bahwa risiko keselamatan dan keamanan jiwa seorang anak setara dengan yang berada di tempat konflik (perang) atau lingkungan sosial lainnya.

Jika masih terus terjadi kejahatan seksual terhadap anak di Surabaya, berarti jaminan oleh negara masih lemah.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang (Alit) Indonesia Yuliati Umrah, Surabaya baru sekadar berpuas dengan status kota layak anak. Surabaya belum dalam tahap mewujudkan kehidupan sosial budaya yang memastikan anak-anak dihargai, dihormati, disayangi, dijaga, dan dilindungi martabatnya sebagai sosok manusia.

Yuliati mengingatkan, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak menegaskan, negara menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Negara akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin anak dilindungi.

”Mengambil semua langkah yang perlu. Jika masih terus terjadi kejahatan seksual terhadap anak di Surabaya, berarti jaminan oleh negara (pemerintah) masih lemah,” kata Yuliati.