Akmal Malik di Antara Tugas Penting di Kaltim, IKN, dan Jakarta

Menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltim dalam setahun ke depan, Akmal Malik punya tugas padat untuk memastikan Kaltim terintegrasi dengan IKN. Ia juga perlu memastikan selesainya pembahasan RUU tentang DKI Jakarta.

KOMPAS/SUCIPTO

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik saat ditemui di rumah dinas Gubernur Kaltim di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (17/10/2023) malam.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dilantik menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada 2 Oktober lalu. Setelah sekitar dua minggu bertugas, Kompas berbincang di rumah dinas Gubernur Kaltim di Samarinda pada Selasa (17/10/2023) malam.

Akmal tampak santai dengan setelan kemeja dan celana hitam. Ia mengatakan, salah satu tugas yang diamanatkan Mendagri Tito Karnavian kepadanya adalah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan dengan semestinya, termasuk memastikan agar tidak ada yang warga dirugikan dalam proyek strategis nasional itu.

Untuk itu, beberapa saat setelah ia bertugas, Akmal mengatakan, Pemprov Kaltim bekerja sama dengan IPB University melalui program Data Desa Presisi. Program tersebut bertujuan untuk memetakan banyak hal di empat desa yang berada di wilayah delienasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, ada 37 desa di Kaltim yang juga dipetakan oleh tim dari IPB.

Pendataan itu meliputi pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan, hingga sarana dan prasarana pendidikan. Dengan pemetaan dan pendataan yang baik, kata Akmal, pemerintah bisa melihat kondisi terkini desa-desa di Kaltim, khususnya yang berada di sekeliling IKN.

Akmal mengatakan, jangan sampai sarana dan prasarana yang sudah ada di desa tersebut tidak berkembang dan tertinggal dengan pembangunan di IKN. Sebab, wilayah-wilayah itu nantinya akan menjadi daerah penunjang sekaligus penyangga berbagai sarana dan prasarana di IKN.

”Mereka harus menjadi satu kesatuan. Walaupun secara administratif berbeda, secara sosial tidak bisa dipisahkan,” ujar Akmal.

Baca juga : Kota Spons IKN dan Tantangan yang Mengikutinya

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo berbincang bersama para pengusaha yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara saat peletakan batu pertama hotel bintang lima di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023). Ini menandakan investasi pertama di IKN terealisasi dalam bentuk hotel bintang lima dengan modal Rp 2 triliun.

Dengan demikian, Akmal berharap pemetaan yang dilakukan bisa menjadi landasan pemerintah untuk melakukan perbaikan, pengembangan, hingga pemberdayaan segala layanan dasar publik yang ada di sekitar IKN. Itu diharapkan mencegah ketimpangan fasilitas dan pembangunan di tempat tinggal masyarakat di sekitar IKN.

Layanan publik yang berkualitas, ujarnya, tentu akan berdampak positif terhadap banyak hal, terutama kualitas sumber daya manusia warga Kaltim. Misalnya, layanan kesehatan yang baik, salah satunya bisa mencegah stunting (tengkes). Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bisa memudahkan warga untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Setelah Isran Noor dan Hadi Mulyadi selesai bertugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada awal Oktober lalu, Pemprov Kaltim juga masih punya sejumlah program yang mesti diselesaikan hingga akhir 2023. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, sejumlah program yang sudah direncanakan di masa kepemimpinan Isran Noor tetap berjalan tahun ini.

Salah satunya, program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023. Hingga September 2023, Pemprov Kaltim mencatat capaian program RPJMD Kaltim 2018-2023 ada di angka 97 persen.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (24/11/2019), dipotret dari ketinggian.

Sebanyak 3 persen program yang belum tercapai terkait penurunan angka kemiskinan, kualitas lingkungan, dan reformasi birokrasi. Program tersebut akan diselesaikan di sisa waktu yang ada atau sekitar tiga bulan ke depan.

”Angka kemiskinan kita masih 6,3 persen. Dengan kebijakan pembangunan rumah layak huni, kita optimistis dapat menurunkan angka kemiskinan,” ujar Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni (Kompas, 2/10/2023).

Baca juga : Akmal Malik Diminta Tingkatkan Kapasitas SDM di Sekitar IKN

Dengan banyaknya program yang mesti diselesaikan itu, Akmal mengatakan, ia sudah mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hingga DPRD Kaltim. Ia berupaya mengorkestrasikan agar semua program berjalan optimal dan sesuai target. Di sisi lain, ia juga sedang mengoptimalkan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk melakukan kajian agar kebijakan Pemprov Kaltim selama setahun ke depan berjalan berbasis riset yang kuat.

Antara Jakarta dan IKN

Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik juga punya tugas untuk menyelesaikan Rancangan UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. RUU ini akan mengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang dipindahkan ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Revisi tersebut merupakan mandat dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang mewajibkan UU ibu kota harus sudah diubah paling lambat dua tahun setelah UU IKN ditetapkan. Akmal mengatakan, pihaknya sudah menampung aspirasi dari banyak pihak sejak beberapa bulan lalu.

Ia menargetkan RUU ini bisa rampung sebelum akhir tahun 2023. Ia terus berkoordinasi dengan timnya agar pembahasan dan penyusunan RUU itu bisa selesai sesuai mandat UU Nomor 3/2022 tentang IKN, yakni maksimal sekitar bulan Februari 2024.

Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke sebagaian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Akmal mengatakan, Jakarta akan punya status otonomi khusus baru. RUU tentang Jakarta akan mendetailkan apa saja otonomi khusus yang dimiliki DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara.

”Jakarta akan tetap kita dorong menjadi kota global,” katanya.

Baca juga : Meraba-raba Kota Global Jakarta

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pemandangan kota metropolitan Jakarta menjelang malam, Rabu (13/9).

Dalam rubrik catatan urban, wartawan Kompas, Neli Triana, menulis, kota global memainkan peran penting di tingkat global dan regional (Kompas, 25/6/2023). Kota global menikmati keunggulan kompetitif yang signifikan dan menjadi simpul utama dalam sistem ekonomi dunia.

Kota-kota tersebut berinteraksi dengan negara dan aktor internasional lain, mengejar tujuan yang terjalin dalam agenda bersama ekonomi global. Selain itu, kota global berperan penting dalam menjawab pertanyaan terkait perubahan iklim, mobilitas dan migrasi, inovasi teknologi, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur. Itu menjadi tantangan Jakarta di tengah maraknya banjir, kemacetan, dan polusi udara.

Dengan berbagai persoalan di Kaltim dan Jakarta, menghindari ketimpangan di Kaltim dengan adanya IKN dan proyeksi Jakarta sebagai kota global adalah tantangan yang perlu dijawab. Dengan tenggat yang sempit sesuai amanat UU, semoga peraturan dibuat tak terburu-buru.