Penjabat Kepala Daerah agar Kelola Dinamika Pemilu 2024

Sebanyak 13 pejabat teras dilantik sebagai penjabat bupati/wali kota di Jawa Timur menjelang Pemilihan Umum 2024. Mereka diharapkan menjaga dinamika sosial politik sebaik-baiknya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Kepala Bulog Kanwil Jatim Ermin Tora di Gudang Bulog Divre Jatim Subdivre Surabaya Utara Banjar Kemantren II, Sidoarjo, Rabu (6/9/2023).

SURABAYA, KOMPAS — Sebanyak 12 pejabat teras di Jawa Timur dilantik sebagai penjabat bupati/wali kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (24/9/2023). Para penjabat diharapkan dapat mengelola dinamika sosial politik dan penganggaran sebaik-baiknya menjelang Pemilihan Umum 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Itu dikatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa seusai melantik penjabat bupati/wali kota di Gedung Negara Grahadi. Para penjabat itu memimpin wilayah budaya atau telatah Madura, yakni Bangkalan dan Pamekasan; telatah Tapal Kuda (Pendalungan), yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso; telatah Mataraman, yakni Nganjuk, Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Magetan; dan telatah Arek, yakni Jombang dan Kota Malang. Pelantikan berlangsung dalam dua sesi di mana setiap sesi dilantik enam penjabat bupati/wali kota.

Baca juga: 75 Penjabat Bupati dan Wali Kota Dilantik Pekan Depan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Deretan kursi anggota dewan yang kosong saat digelar rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Di sesi pertama pada Minggu siang dilantik Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Indah Wahyuni selaku Penjabat Bupati Lumajang, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Daerah Jatim Andriyanto selaku Penjabat Bupati Pasuruan, Sekretaris Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto sebagai Penjabat Bupati Probolinggo, Sekretaris Kabupaten Bondowoso Bambang Soekwanto sebagai Penjabat Bupati Bondowoso, Sekretaris Kabupaten Pamekasan Masrukin sebagai Penjabat Bupati Pamekasan, dan pejabat utama Kementerian Dalam Negeri RM Arief Moelia Edie selaku Penjabat Bupati Bangkalan.

Sesi kedua pada Minggu petang tampak dilantik Kepala BIN Daerah Sulawesi Barat Sugiat selaku Penjabat Bupati Jombang, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Sri Handoko Taruna selaku Penjabat Bupati Nganjuk, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adriyanto selaku Penjabat Bupati Bojonegoro, Sekretaris Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto sebagai Penjabat Bupati Madiun, Sekretaris Kabupaten Magetan Hergunadi sebagai Penjabat Bupati Magetan, dan Sekretaris Kabupaten Malang Wahyu Hidayat sebagai Penjabat Wali Kota Malang.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno akan dilantik selaku Penjabat Bupati Tulungagung pada Senin (25/9/2023).

Baca juga: Demokrasi, Hukum, dan Penjabat Kepala Daerah

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurut Khofifah, para penjabat berwenang penuh sebagai kepala daerah. Namun, kebijakan penjabat agar selaras dengan pemimpin sebelumnya, khususnya yang berujung pada capaian dan prestasi. ”Jangan melakukan monopoli tafsir (kebijakan), itu kurang tepat,” katanya.

Di pemerintahan dan legislatif saat ini sedang berlangsung pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2023 dan rencana APBD 2024. Khofifah mengingatkan, penganggaran amat penting bagi kelangsungan program untuk masyarakat. Penjabat harus mampu mengoordinasi aparatur dan bersinergi dengan DPRD agar pembahasan APBD-P dan R-APBD selesai tepat waktu atau sebelum tenggat.

Baca juga: Desakan Transparansi dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kembali Disuarakan

Keterlambatan penggunaan APBD-P dan penetapan R-APBD akan berdampak suatu daerah gagal atau berkurang menerima insentif atau dana alokasi khusus. Selain itu, menunda keberlangsungan program yang menjadi hak warga. ”Harus segera dan mampu berkoordinasi,” ujar Khofifah, mantan Menteri Sosial.

Selain itu, arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kemiskinan, percepatan infrastruktur, dan peningkatan investasi untuk pemajuan dan kemajuan ekonomi daerah tidak boleh diabaikan. Khofifah juga berpesan, pemilu kian dekat. Para penjabat agar meningkatkan koordinasi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Penegakan Hukum Terpadu untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat.

”Jangan sampai Jatim batuk karena droplet-nya bisa sampai pusat,” kata Khofifah.