Investasi Sektor Hiburan di IKN Capai Rp 20 Triliun
Otorita IKN sudah menerima 270 minat investasi di IKN. Sekitar Rp 20 triliun investasi dari swasta masuk di sektor jasa, meliputi hotel, hiburan, dan ruang terbuka hijau.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Total investasi swasta di sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara atau IKN mencapai Rp 20 triliun. Jumlah itu sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang dialokasikan pemerintah untuk swasta.
”Kalau dari swasta tadi sudah ada Rp 20 triliun. Ini mainly play, artinya entertainment, hotel, dan sebagainya, termasuk ruang terbuka hijau,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).
Agung mengatakan, Otorita IKN sudah menerima 270 minat investasi atau letter of intent (LoI) dari calon investor. Minat investasi di IKN berasal dari pengusaha dalam dan luar negeri.
Menurut dia, sebagian besar calon investor itu berasal dari Indonesia. Sisanya pengusaha dari Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.
Dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kata Agung, dua perusahaan properti dari Malaysia sudah berkomitmen membangun rumah susun di IKN. Sebanyak 20 menara rumah susun direncanakan akan dibangun oleh dua perusahaan tersebut.
Saat ini, ujar Agung, perusahaan tersebut dalam proses studi kelayakan. Selanjutnya, mereka perlu menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin memulai pembangunan.
”Kalau (dari) Singapura, mereka paling berminat pada renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan sampah,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, tertulis kebutuhan pendanaan IKN Rp 466 triliun. Jumlah itu terbagi menjadi tiga sumber pendanaan, yakni APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha atau swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.
Hingga tahun 2024, Otorita IKN memfokuskan investasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di lahan sekitar 6.000 hektar. Kawasan ini pula yang sekarang pembangunannya dikebut pemerintah. Di dalamnya terdapat istana presiden, lapangan upacara, kantor kementerian, dan kantor menteri koordinator.
Kota cerdas
Selain meneken LoI, Otorita IKN juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah lembaga di Benua Eropa. Tujuannya, mewujudkan IKN sebagai kota cerdas dan bahagia.
Terakhir, pada 2 September 2023, Otorita IKN mengajak sejumlah perwakilan dari Smart City Innovation Cluster (SCIC) ke IKN. SCIC adalah sebuah kerja sama independen nonprofit yang terdiri dari perusahaan, organisasi peneliti, dan kota dari Finlandia.
Mereka menawarkan solusi untuk mengakselerasi pengembangan kota cerdas melalui kerja sama. Dengan SCIC, Otorita IKN melakukan nota kesepahaman (MOU) tentang pengukuran kebahagiaan masyarakat perkotaan.
”Jadi, MOU dengan SCIC ini dalam mengembangkan, merencanakan, dan membangun smart city Nusantara,” kata Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi.
Selagi menggaet kerja sama dengan sejumlah pihak di bidang investasi, pembangunan di KIPP IKN terus dilakukan. Khususnya, di kawasan istana presiden yang bakal digunakan untuk upacara 17 Agustus 2024 yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim mengatakan, hingga Agustus 2023, progres pembangunan IKN lebih dari 37 persen. Istana presiden diperkirakan rampung Juli atau Agustus 2024.
Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Silvi mengatakan, kawasan 1A di sekitar kawasan Sumbu Kebangsaan ditargetkan sudah selesai pembangunannya, khususnya untuk jalan dan bangunan penting.