Mantan PM Inggris Tony Blair menilai pembangunan IKN merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga Asia.

Dalam Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara, peran serta publik dapat disalurkan melalui forum musyawarah masyarakat, bukan Konsil Perwakilan Masyarakat. Perubahan format kelembagaan diklaim karena masukan berbagai pihak.

Presiden Jokowi memimpin rapat internal bersama Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat membahas sinkronisasi aturan turunan UU IKN.

Berbagai isu yang membelit proyek akbar ibu kota negara baru semestinya bisa disampaikan dengan terang benderang. Keterbukaan jadi kunci dukungan publik untuk suksesnya pemindahan ibu kota.

Sesuai amanat UU IKN, tenggat penyelesaian aturan turunan UU IKN dua bulan sejak UU diundangkan, 15 Februari lalu. Tanpa aturan turunan, Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Bambang-Dhony bisa disalahkan jika sudah bekerja.

Presiden Joko Widodo meminta pengalihan dan penerbitan hak atas tanah di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dihentikan. Aturan turunan lainnya dari UU IKN diharapkan juga bisa segera diselesaikan.

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur tak hanya dibangun secara fisik tetapi juga harus memiliki roh.