Otorita IKN Jajaki Sejumlah Negara untuk Wujudkan Kota Hutan Berkelanjutan
Sekitar 65 persen dari 256.000 hektar wilayah IKN ditargetkan menjadi hutan tropis. Untuk mewujudkannya, pemerintah menjajaki berbagai negara untuk mendukung rencana tersebut.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
SUCIPTO
Progres pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Rabu (31/5/2023). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, total pembangunan ibu kota baru sudah 29 persen.
BALIKPAPAN, KOMPAS — Otorita Ibu Kota Nusantara menjajaki sejumlah negara untuk berkolaborasi dalam mewujudkan ibu kota baru sebagai kota hutan berkelanjutan. Pertemuan awal sudah dilakukan dan pembahasan kongkrit bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan kemitraan bertajuk ”Otorita IKN Forest City Partnership Support Facility”, Jumat (16/6/2023), di Jakarta. Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah duta besar negara sahabat.
Beberapa di antaranya Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti, dan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Francisco Aguilera Aranda.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kedutaan Besar Swedia, Kedutaan Besar Inggirs, Kedutaan Besar Uni Eropa, dan Kedutaan Besar Belanda. Forum itu dihadiri pula oleh mitra pembangunan pemerintah, yaitu UN Resident Coordinator, UNDP, UNEP, USAID, Ford Foundation, dan GIZ.
Di hadapan undangan itu, Bambang menyampaikan, Otorita IKN berkomitmen menghutankan kembali lahan IKN yang sudah beralih fungsi menjadi hutan tropis. Selain itu, Otorita IKN menargetkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan di wilayah IKN. Salah satunya beralih dari energi berbasis bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan.
Untuk mewujudkannya, Bambang mengatakan, butuh dukungan dan kolaborasi dengan berbagai negara untuk mewujudkan kota hutan berkelanjutan di ibu kota baru. ”Karena IKN bukan hanya menjadi harapan perubahan bagi Indonesia, melainkan juga dunia,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (19/6/2023).
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono berbicara seusai menjadi inspektur upacara HUT Ke-77 RI di Titik Nol IKN Nusantara, Rabu (17/8/2022). Peserta upacara berjumlah sekitar 300 orang dari TNI, Polri, perwakilan pemerintah Kecamatan Sepaku, pekerja teknis proyek IKN, serta tokoh masyarakat Sepaku.
Ada enam hal yang akan dikolaborasikan dengan sejumlah negara itu. Selain reforestasi, ada juga konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan perairan dan pesisir, serta pengelolaan kawasan lindung.
Seluruh program tersebut adalah bagian dari target pemerintah menjadikan 65 persen di IKN seluas 256.000 hektar menjadi ruang hijau berupa hutan. Dalam pertemuan tersebut, kata Bambang, para duta besar bakal mendukung komitmen Otorita IKN. Bentuknya bisa dukungan pengetahuan atau tenaga ahli dari setiap negara.
Bambang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mendiskusikan lebih rinci kolaborasi dan program yang akan dilaksanakan. Pertemuan selanjutnya juga menargetkan langkah kongkrit mewujudkan kota hutan berkelanjutan di IKN.
Pelibatan masyarakat
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A Safitri memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut. Pihaknya juga menampung masukan dari organisasi non-pemerintah mengenai berbagai hal untuk mewujudkan kota hutan IKN.
”Tentunya ini tidak mudah. Tetapi dengan komitmen dan dukungan yang kami terima, kami optimistis kota hutan akan dapat diwujudkan pada tahun 2045,” ujar Myrna.
Salah satu pelibatan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dilakukan melalui konsultasi publik pada 11 Juni lalu. Otorita IKN menggelar konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Kepala (Ranperka) Otorita IKN tentang Tata Cara Pengakuan, Perlindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemandangan salah satu sudut hunian pekerja konstruksi di IKN, Rabu (31/5/2023). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, total pembangunan ibu kota baru sudah 29 persen.
Peraturan itu dibuat untuk memberi kepastian hukum dan memfasilitasi pengembangan kearifan lokal dalam mendukung prinsip pembangunan IKN yang selaras dengan alam dan inklusif.
Selain itu, Otorita IKN juga sedang dalam proses membuat IKN Biodiversity Strategies Action Plan. Ini dilakukan sebagai acuan mewujudkan IKN sebagai Carbon Neutral City dan BiodiverCity 2045.
Sebelumnya, Otorita IKN menggelar Workshop Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara dalam Rangka Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia pada Senin (22/5/2023). Direktur Pengembangan, Pemanfaatan Kehutanan, dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan, tak hanya fokus di hutan darat.
Pengelolaan lanskap dan bentang perairan akan diintegrasikan dalam rencana induk keanekaragaman hayati di IKN. Sebab, wilayah IKN di Teluk Balikpapan dan sekitar Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, merupakan perairan penting yang memiliki keanekaragaman hayati, seperti hutan mangrove dan satwa endemik.
Untuk itu, kata Pungky, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun rancangan keanekaragaman hayati di IKN. ”Pertama, kebijakan dan perencanaan, seperti penyusunan carbon neutral city roadmap, biodiversity action plan, forest landscape and wildlife corridor design, dan rencana kehutanan Nusantara,” katanya.
