Presiden Resmikan Pabrik Pupuk NPK di Aceh
Pabrik NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus Arun. Beroperasinya pabrik tersebut menjadi bagian dari pengembangan KEK Arun sebagai pusat industri Aceh.
LHOKSUKON, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik pupuk NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pemerintah menghabiskan Rp 1,7 triliun untuk revitalisasi pabrik tersebut. Kehadiran pabrik itu untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Aceh.
Peresmian dilakukan Presiden Joko Widodo pada Jumat (10/2/2023) pagi. Turut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Presiden menuturkan, persoalan pupuk kerap dikeluhkan petani. Selain ketersediaan yang terbatas, terkadang harga juga melonjak. Bahkan, Presiden menyebutkan harga pupuk subsidi terkadang dijual di atas harga yang ditetapkan.
Baca juga : Pupuk Tersedia, Petani Malang Optimistis
Presiden mengatakan, pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi petani. Tanpa persediaan pupuk yang memadai, produksi pertanian akan terhambat. ”Kebutuhan pupuk 13,5 juta ton per tahun, tetapi yang terpenuhi belum mencukupi,” ujar Joko Widodo.
Peresmian pabrik NPK tersebut membuat industri pupuk milik PT PIM kian lengkap. Sebelumnya, PT PIM memiliki dua unit pabrik pupuk urea. Pupuk NPK tersebut akan didistribusikan di Aceh dan Sumatera Utara.
Pabrik NPK yang diresmikan itu mampu memproduksi 500.000 ton per tahun. Sementara dua pabrik urea mampu memproduksi masing-masing 570.000 ton per tahun.
PT PIM merupakan perusahaan milik negara. Perusahaan ini didirikan pada 1982, tetapi pada 2005 berhenti produksi lantaran kesulitan gas setelah berakhirnya operasi ExxonMobil.
Baca juga : Struktur Harga Gas untuk Pupuk Subsidi Perlu Pembenahan
Meski demikian, setelah mendapatkan jaminan pasokan gas dari beberapa sumur gas dalam negeri, PT PIM 1 dan PT PIM 2 direaktivasi. PIM I direaktivasi pada 2012 dan Sedang PIM II reaktivasi pada 2005. Pada 2022, PT PIM kembali membangun pabrik lain, yakni pabrik NPK. Dengan demikian, kini PT PIM memiliki tiga pabrik.
Presiden mengatakan, pemerintah berusaha keras untuk mengoptimalkan aset-aset milik BUMN di Aceh. Selain PT PIM, terdapat PT Asean Aceh Fertilizer (AFF). Perusahaan produksi pupuk urea tersebut telah mati sehingga tidak beroperasi.
”Masalah besar harus diatasi. Ini yang saya tugas Pak Erick Thohir agar bisa dijalankan keduanya (PIM dan AAF). Ini baru PIM (reaktivasi), sedangkan AFF masih banyak masalah yang harus dihitung,” kata Presiden.
Pabrik NPK milik PT PIM berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Beroperasinya pabrik tersebut menjadi bagian dari pengembangan KEK Arun sebagai pusat industri Aceh.
Presiden meminta semua pihak yang terlibat dalam KEK Arun mengelola usaha dengan sungguh-sungguh. Menurut Presiden, KEK Arun layak menjadi kawasan ekonomi hijau yang akan menarik banyak investor.
Reaktivasi pabrik PT PIM, menurut Presiden, akan memicu pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Selain itu, kesempatan kerja bagi warga Aceh juga akan tersedia lebih besar.
Kami berusaha mengembangkan pabrik NPK dengan investasi Rp 1,7 triliun. Mudah-mudahan terus terjaga, maksimal pada Juni 2023 bisa langsung beroperasi.
Erick Thohir mengatakan, Aceh sebagai provinsi yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia sudah sepatutnya memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Dari sektor industri, kehadiran pabrik NPK diyakini akan memberi dampak besar bagi ekonomi provinsi paling barat Indonesia itu.
”Kami berusaha mengembangkan pabrik NPK dengan investasi Rp 1,7 triliun. Mudah-mudahan terus terjaga, maksimal pada Juni 2023 bisa langsung operasi,” kata Erick.
Baca juga : Siasat Pupuk Indonesia untuk Pertanian-Energi
Direktur Utama PT PIM Budi Santoso Syarif mengatakan, kehadiran Presiden meresmikan langsung pabrik NPK memberi pesan bahwa pemerintah mendukung penuh pengembangan indutri di KEK Arun.
Budi berharap momentum tersebut dapat meyakinkan para investor untuk menanamkan modal di KEK Arun. Investasi di dalam KEK banyak kemudahan, salah satunya dibebaskan pajak penghasilan selama 20 tahun.
Budi mengatakan, selama ada jaminan ketersediaan bahan baku, seperti gas dan lainya, PT PIM akan terus mengembangkan bisnisnya. ”Sangat mungkin ke depan kita tambah pabrik baru,” kata Budi.
Budi menambahkan, semakin berkembang industri di dalam KEK Arun, kontribusi untuk daerah kian besar dan penyerapan tenaga kerja lokal juga meningkat.
Baca juga : Pengurangan Pupuk Bersubsidi Menambah Beban Petani
Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, TA Khalid, mengatakan, selama ini di Aceh tidak memiliki sumber produksi pupuk NPK secara mandiri. Kebutuhan pupuk NPK dipasok dari provinsi lain.
Adanya pabrik NPK PIM akan memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk NPK dengan harga terjangkau. ”Saya sangat mensyukuri dengan diresmikannya pembangunan pabrik NPK PT PIM,” katanya.
”Setiap saya turun ke setiap desa dan jumpa petani, mereka selalu mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk. Adanya pabrik ini diharapkan memudahkan petani mendapatkan pupuk,” ujar TA Khalid.
Kepala Dinas Pertanian Aceh Cut Huzaimah mengatakan, selama ini petani di Aceh dominan menggunakan pupuk urea karena harganya bersubsidi. Sementara pupuk NPK harus dibeli dengan harga komersial.
Nantinya pupuk NPK produksi PT PIM akan didistribusikan kepada petani di Aceh dengan harga subsidi. ”Ketersediaan pupuk salah satu faktor pendukung ketahanan pangan,” kata Cut.
Baca juga: Penyuluh Jadi Titik Kritis Kebijakan Baru Pupuk Bersubsidi