1.345 Guru Honorer NTT Lulus PG 2021 Menunggu Kebijakan Pemprov

Nasib 1.345 guru honorer yang sudah lulus passing grade atau prioritas satu tahun 2021 sampai hari ini masih terkatung. DAU pusat yang seharusnya untuk guru-guru itu dimanfaatkan untuk tujuan lain.

Pertemuan guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade, ambang batas dalam seleksi guru PPPK, tahun 2021 tetapi belum diakomodasi Pemprov NTT, dengan anggota Komisi X DPR, Anita Gah di Kupang, Sabtu (19/11/2022). Anita Gah menegaskan, dana alokasi umum senilai Rp 157 miliar telah ditransfer ke kas daerah NTT. Hanya pemda belum mengakomodasi guru honor yang telah dinyatakan lulus tersebut.

KUPANG, KOMPAS — Sebanyak 1.345 guru honor provinsi yang sudah sesuai dengan nilai kelulusan atau passing grade tahun 2021 sampai hari ini belum jelas nasib mereka. Dana alokasi umum yang dikucurkan pusat senilai Rp 157 miliar pada 2022 ke kas daerah NTT, diduga dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Koordinator Guru Honor Lulus ”Passing Grade” (PG) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dina Nomleni, di Kupang, Jumat (10/2/2023), mengatakan, jumlah 1.345 guru honor itu terdiri atas guru SMA, SMK dan SLB yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Jumlah ini khusus untuk guru honorer yang mengikuti tes 2021. Mereka mengabdi dalam jenjang waktu 4-20 tahun.

Dikatakan semua guru tersebut belum diangkat karena masih menunggu kebijakan Pemprov NTT meski sudah lulus passing grade atau PG atau sesuai nilai kelulusan. Artinya, sudah jelas, para guru honorer ini harus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

”Mengapa nasib kami digantung oleh Pemprov. Sudah lebih dari 2 tahun kami menunggu formasi tetapi belum ada jawaban,” kata Nomleni.

Guru honorer SMA swasta yang sudah lebih dari 11 tahun mengabdi ini mengatakan, perjuangan para guru PG atau prioritas satu (P1) untuk mendapatkan hak mereka sebagai guru P3K ini sejak 2021.

Mereka menyelenggarakan pertemuan secara daring dan luring melibatkan anggota Komisi X DPR Anita Gah dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nunuk Suryani.

Baca juga : DAU Senilai Rp 157 Miliar Telah ditransfer ke NTT, Ribuan Guru Honor Belum diakomodir

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Anita Gah, anggota Komisi X DPR, yang membidangi masalah pendidikan sedang menjawab aspirasi atau keluh kesah para guru honor di Kupang, Sabtu (19/11/2022).

Ia mengatakan, Anita Gah juga sudah bertemu Gubernur NTT Viktor Laiskodat pada November 2022. Ia mempertanyakan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 157 miliar yang ditransfer pusat ke kas daerah NTT untuk formasi guru yang telah lolos PG.

”Tetapi jawaban Gubernur, dana itu sudah selesai dipakai untuk kepentingan lain. Pemprov tidak tahu kalau dana itu untuk formasi guru PG yang telah dinyatakan lulus. Jadi, mereka tidak tahu sama sekali asal usul dana,” kata Nomleni.

Sangat tidak masuk akal kalau ada dana masuk ke kas daerah dalam jumlah ratusan miliar rupiah, lalu dengan serta merta digunakan begitu saja tanpa mencari asal usul dana. Mengapa Pemprov tidak menanyakan asal usul dan tujuan dana itu dari pemerintah pusat.

Baca juga : Ribuan Pegawai Honorer Sekolah di NTT Mempertanyakan Nasip

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Adab Swan, guru honorer di SMAN Ayotupas Timor Tengah Selatan. Ia mempertanyakan mengapa setiap pendaftaran guru, formasi untuk guru agama Kristen tidak ada, sementara NTT mayoritas siswa beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Formasi yang tersedia guru agama Islam.

Terlepas dariDAU guru honor yang telah habis digunakan, forum guru honor ini terus berjuang agar mereka segera mendapatkan formasi dari Pemprov. Langkah Ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov terhadap kebijakan pusat dan menjunjung tinggi nasib para guru honor yang telah lulus PG.

Namun, jawaban gubernur, dana itu sudah selesai dipakai untuk kepentingan lain. Pemprov tidak tahu kalau dana itu untuk formasi guru PG yang telah dinyatakan lulus. (Nomleni)

”Kami tetap berjuang. Mestinya ada solusi dari Pemprov terkait hal ini. Kami sedang mencari waktu untuk bertemu langsung Ketua DPRD NTT dan Gubernur. Intinya kami minta tetap diakomodasi,” katanya.

Formasi

Ibu empat anak ini mengatakan, pada 2023, formasi yang diusulkan Pemprov sebanyak 219 orang. Namun, jumlah itu tidak hanya kategori guru tetapi ada beberapa kategori seperti kesehatan. Ia pun tidak tahu dari jumlah 219 ini berapa kategori guru honor yang lulus PG 2021.

Kebutuhan guru SMA, SMK, dan SLB sebanyak 6.500 guru. Itu berarti Pemprov masih kekurangan begitu banyak guru. Jika SDM NTT menjadi perhatian khusus pemda, guru honorer yang telah lulus PG harus diprioritaskan.

Baca juga : Ribuan Anak Usia Dini di NTT Belum Terjangkau Pendidikan

KORNELIS KEWA AMA

Siswa SD di Lamaknen Kabupaten Belu, perbatasan RI-Timor Leste, Jumat (15/7/2016). Di sekolah ini pun hanya ada tiga guru PNS dan 9 guru honor.

Para guru honor ini mendapatkan honor dari pihak sekolah. Jumlahnya bervariasi berkisar Rp 700.000-Rp 1,5 juta per bulan. Sumber dana dari bantuan operasional sekolah, yayasan, atau komite. Kebanyakan mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Dalam pertemuan secara daring, 8 Februari 2023, para guru honor ini sepakat agar pemerintah pusat mengambil alih proses penyelesaian PG 2021 NTT yang belum diakomodasi pemda.

Kementerian Keuangan agar menarik kembali DAU yang telah dianggarkan untuk P3K sejak 2021-2023. Apabila perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menangani kasus ini. Pihak KPK bisa menelusuri DAU untuk formasi guru PG yang disalahgunakan itu.

Koordinator guru honor lulus PG 2021 Manggarai Raya, Jack Jemat (28), guru SMAK di Ruteng, Manggarai, mengatakan, sudah empat tahun mengabdi sebagai guru honorer yayasan. Ia dinyatakan lulus PG tahun 2021 setelah mengikuti sejumlah persyaratan.

Ia berharap ada ketulusan Pemprov NTT mengusulkan tambahan formasi guru sesuai jumlah guru honor yang sudah lulus PG, 2021, di tahun 2023.

”Informasinya tenaga honor akan dihapus November 2023 bukan dirumahkan. Jika benar informasi ini, sangat menyedihkan karena pengabdian kami selama ini sia-sia,” kata Jemat.

Baca juga : Banyak Siswa SMA di NTT Tak Lancar Membaca

KORNELIS KEWA AMA

Editha Dethan (34), salah satu guru honorer di SD Kelapa Tinggi, Kabupaten Kupang, sedang mengajar, Agustus 2019. Nasib guru honorer di NTT relatif sama, hanya diberi honor Rp 100.000-Rp 1 juta, tetapi diperlakukan tidak adil oleh pengambil kebijakan setempat dalam menentukan nasib masa depan para guru honor ini.

Kepala Dinas Pendidikan NTT Linus Lusi mengatakan, aspirasi para guru tenaga honorer yang sudah lulus PG tahun 2021 akan dipertimbangkan untuk diakomodasi. Pemprov sedang mencari jalan untuk itu. ”Mohon rekan-rekan guru bersabar,” ujarnya.