Sambut IKN, Kutai Kartanegara Bersiap Tingkatkan Kualitas Produk Pangan

Menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan kualitas produksi pangan di wilayahnya sepanjang 2023.

KOMPAS/SUCIPTO

Petani sedang menanam padi di sawah di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (5/11/2019). Wilayah ini berada di perbatasan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara yang dinilai Presiden Jokowi paling ideal sebagai ibu kota negara baru.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan kualitas produksi pangan sepanjang 2023. Salah satunya, memberi anggaran lebih banyak untuk penyuluhan pertanian.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan, wilayahnya adalah salah satu penopang utama kebutuhan pangan di Kalimantan Timur atau sekitar 45 persen. Selain beras, Kutai Kartanegara juga menyuplai daging sapi, daging kerbau, daging unggas, sampai sayuran.

”Kami akan mempertahankan Kutai Kartanegara sebagai penopang pangan dan meningkatkan kualitasnya. Selain pemerintah pusat hingga daerah, dunia usaha dan perguruan tinggi juga perlu dilibatkan untuk intervensi dari hulu ke hilir,” ujar Edi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2022).

Edi mengatakan, pada tahun 2023, pihaknya akan menggenjot peningkatan mutu produk pertanian. Pemkab Kutai Kartanegara sudah menyiapkan beberapa fasilitas bagi penyuluh pertanian. Misalnya, uang harian pertemuan bagi penyuluh pertanian di luar kantor dianggarkan Rp 600.000 per bulan per orang.

Itu dianggarkan selama tujuh bulan yang bersumber dari bantuan keuangan untuk penyuluh berstatus pegawai negeri sipil. Adapun dana dari APBD, Pemkab Kutai Kartanegara menyiapkan Rp 600.000 per bulan untuk setiap penyuluh dan disiapkan selama 10 bulan.

Baca juga: Tantangan Tambang dan Lahan Pangan yang Kian Menyempit

KOMPAS/SUCIPTO

Ibrahim (26) menjemur gabah hasil panen padi yang ditanam di Danau Melintang kala surut di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (24/11/2019).

Agar penyuluhan berjalan baik, Pemkab Kutai Kartanegara juga memberi bantuan berupa demplot atau lahan percontohan sebanyak 290 paket. Demplot tersebut diharapkan bisa mempermudah proses penyuluhan. Dari lahan percontohan, petani bisa melihat kualitas dan kuantitas hasil panen yang baik sesuai dengan yang diajarkan penyuluh.

Menurut Edi, upaya itu dilakukan untuk mengambil peluang dengan adanya pembangunan IKN. Sebab, ia yakin IKN bakal berdampak bertambahnya orang ke Kaltim. Dengan demikian, kebutuhan pangan pun bakal meningkat. Edi berharap petani Kutai Kartanegara bisa turut menyuplai pangan berkualitas untuk orang-orang yang datang itu.

Terintegrasi

Dari tahun ke tahun, luas panen padi di Kaltim selalu didominasi oleh Kutai Kartanegara. Namun, ada tren menurun yang perlu diperhatikan. Pada 2020, misalnya, luas panen padi di Kutai Kartanegara 31.953 hektar. Pada 2021, luas panen padi di kabupaten ini menurun menjadi 27.746 hektar.

Belum ada data pasti penyebab menurunnya luasan panen padi ini. Beberapa petani yang Kompas temui mengatakan, selain faktor cuaca dan beralihnya penggunaan lahan, ada juga faktor lain. Misalnya, di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang. Lahan sawah warga berhadap-hadapan langsung dengan area pertambangan batubara.

Saat hujan, lumpur dan komponen batubara mengalir ke sawah-sawah warga. ”Bisa gagal panen kalau begitu. Kadang bisa panen, tapi padinya berlumpur dan kuning,” kata Syadari (45), petani di Desa Krang Tunggal, (Kompas, 7/1/2022).

KOMPAS/SUCIPTO

Syadari (45) merumput di persawahan yang berhadapan langsung dengan tambang batubara di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (7/1/2023).

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat Kaltim Christianus Benny menyadari bahwa banyak izin di sektor pertambangan dan kehutanan yang membuat alih fungsi lahan pertanian warga. Beberapa kasus juga membuat gagal panen.

Baca juga: Bersoyong, Ritual Suku Asli IKN yang Sirna Seiring Hutan Menyempit

Pemprov Kaltim, kata Benny, sudah menjalankan beberapa program untuk memperbaiki mutu dan kuantitas produksi pertanian di Kaltim. Di Kutai Kartanegara, pihaknya membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam.

Kelompok tersebut kemudian mengurus pelepasan beberapa hektar kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Pemprov Kaltim mengintegrasikan budidaya pertanian, kehutanan, perikanan, dan wisata dalam satu hamparan lahan.

”Satu hektar lahan sawah bisa menghasilkan 7 ton padi. Sekarang sudah ada 400 hektar sawah,” kata Benny.