Mengenyahkan Rasuah di ”Tlatah Brangwetan”

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pelajar menjawab pertanyaan saat bermain gim bertema antikorupsi dalam pameran Road to Hari Antikorupsi Sedunia di Alun-alun Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2022). Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 1-2 Desember 2022 ini diisi dengan pameran, diskusi, dan pentas seni tentang korupsi.

Sejumlah perkara rasuah masih merundung Jawa Timur hingga pengujung tahun ini. Beragam daya dan karsa terus dikerahkan demi mengenyahkan kejahatan luar bisa tersebut dari ”Tlatah Brangwetan” dan membumikan kembali budaya antikorupsi sebagai jalan membangun kesejahteraan rakyat.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron mengenakan baju batik warna coklat muda saat menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2022). Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober 2022 lalu, itu berbaur dengan para kepala daerah lain, seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Latif Imron merupakan kepala daerah terkini di Jatim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sebelumnya, ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang ditangkap pada September 2021. Selain itu, dalam rentang 2017-2021 tercatat 13 kepada daerah di Jatim yang terjerat korupsi, yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Malang Rendra Kresna, Wali Kota Pasuruan Setiyono, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Selain itu, Wali Kota Malang Mochammad Anton, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Bahkan, Bupati Bangkalan periode 2003-2013 Fuad Amin (almarhum) juga menjadi terpidana korupsi setelah ditangkap KPK pada 2014.

Baca juga : Korupsi Dinasti Politik Terjadi di Bangkalan, Jawa Timur

Terkait dengan Latif Imron yang berstatus tersangka namun tidak ditahan, Ketua KPK Firli Bahuri saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Surabaya mengatakan pada saatnya nanti akan diumumkan. Pengumuman biasanya disampaikan setelah penyidik KPK memanggil tersangka dan memeriksanya.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pelajar mendengarkan penjelasan mengenai pungutan pajak pada saat pameran Road to Hari Antikorupsi Sedunia di Alun-alun Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2022). Kegiatan berlangsung selama dua hari pada tanggal 1-2 Desember 2022. Kegiatan diisi dengan pameran, diskusi, dan pentas seni tentang korupsi.

”Mungkin rekan-rekan (media) mengikuti beberapa perkara yang sedang dilakukan penanganan KPK di Jatim. Pada saatnya nanti diumumkan setelah tersangka tersebut dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, serta penahanan di KPK,” ujar Firli.

Firli menambahkan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dan pemidanaan para kepala daerah lain adalah bagian dari upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK.

Upaya penindakan ini merupakan salah satu cara memberantas praktik korupsi yang merajalela di negeri ini. KPK mengklaim telah melakukan penindakan secara tegas supaya orang takut melakukan korupsi.

”Kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap siapa pun karena prinsip KPK tidak memandang bulu terhadap koruptor. Siapa pun yang korupsi ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku di perundang-undangan,” katanya.

Baca juga : Penggeledahan KPK di Bangkalan Terkait Suap Lelang Jabatan

Dengan penetapan Latif Imron sebagai tersangka kasus lelang jabatan, Jatim yang pada zaman dahulu merupakan pusat ibu kota Kerajaan Majapahit menjadi provinsi dengan jumlah kepala daerah paling banyak terjerat korupsi di Indonesia. Hal itu tentu menjadi ironi mengingat Majapahit adalah kerajaan pemersatu wilayah Nusantara lewat kontribusi Patih Gajah Mada. Dengan kata lain, Jatim merupakan kawah candradimuka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan kata sambutan saat pembukaan Road to Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2022).

Firli menambahkan, selain penindakan, pemberantasan korupsi di negeri ini ditempuh melalui edukasi terhadap masyarakat sejak dini dengan menyasar para pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Cara lain, menanamkan nilai integritas kepada semua aparatur penyelenggara negara baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan, partai politik juga tak luput dari sasaran KPK.

Menurut dia, pemberantasan korupsi juga bisa dilakukan dengan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan supaya tidak terulang di kemudian hari. Dengan pemberantasan korupsi di berbagai lini, diyakini suatu saat nanti budaya atau peradaban antikorupsi bisa terbangun dan hidup di tengah bangsa Indonesia.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan berkomitmen besar memberantas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengamankan aset daerah milik pemprov serta 38 kabupaten dan kota di wilayahnya. Sampai tahun 2022 ini, total aset yang berhasil disertifikasi sebanyak 2.608 bidang tanah dengan nilai mencapai Rp 1,2 triliun.

”Ada daerah yang berhasil melakukan sertifikasi 100 persen, yakni Jember, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Probolinggo. Keberhasilan daerah tersebut diharapkan memotivasi daerah lain untuk mengikuti jejak mereka,” ucap Khofifah.

Menteri Sosial era Presiden Abdurrahman Wachid ini menambahkan, Pemprov Jatim juga berupaya menyelamatkan aset negara terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Setelah program tersebut selesai, terdapat unit pengelola kegiatan (UPK) bernilai Rp 1,632 triliun yang berhasil diselamatkan. Aset itu tersebar di 523 kecamatan dan 29 kabupaten di Jatim.

Dengan telah diterbitkannya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, pengelola PNPM-MPd di Jatim per tanggal 15 September 2022 terbentuk 358 UPK. Selanjutnya, UPK bertransformasi menjadi BUMDesMa. Tata cara transformasi tertuang dalam Permendesa PDTT No 15 Tahun 2021.

Sementara itu, terdapat 254 BUMDesMa dari total 358 yang telah memiliki sertifikat badan hukum. Dari 254 BUMDesMa, sebanyak 15 unit merupakan cikal bakal pendiri LKM menjadi unit usaha.

”Ini sudah mendapat izin dari OJK Jatim dan operasionalnya dilakukan oleh BUMDesMa. Kami sudah selamatkan aset negara sebesar Rp 1,6 triliun dari keseluruhan target penyelamatan aset negara secara nasional Rp 12,7 triliun,” ujarnya.

Penyelamatan aset itu, lanjut Khofifah, tidak lepas dari kerja sama dan sinergi antara semua elemen strategis. Hal itu mampu menjadi modal penting dalam menguatkan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini dan level di wilayah Jatim.

Berdasarkan hasil Monitoring Center fot Prevention (MCP) Provinsi Jatim per tanggal 29 November 2022, dari 39 pemerintah (1 pemprov dan 38 pemkab/kota), secara rata-rata nilainya 89 persen atau 22 persen lebih tinggi daripada nilai rata-rata nasional sebesar 67 persen. Sementara pencapaian MCP Pemprov Jatim adalah 93,13 persen.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pembukaan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2022). Kegiatan berlangsung pada tanggal 1-2 Desember 2022 di Alun-alun Surabaya. Kegiatan diisi dengan pameran, diskusi, dan pentas seni tentang korupsi.

”Saya sampaikan terima kasih kepada Ketua KPK, juga terima kasih atas seluruh kebersamaan dan sinergitas di antara kita semua. Mudah-mudahan semuanya bisa berseiring dengan upaya untuk membangun Indonesia pulih dan bersama berantas korupsi,” pungkasnya.

Upaya mencegah korupsi juga ditempuh dengan memperbaiki kinerja pelayaan publik agar transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa turut serta mengawasi. Berdasarkan hasil pengawasan KPK, terdapat 30 kabupaten dan kota di Jatim dengan pelayanan publik yang dinilai baik. Salah satunya, Kabupaten Sidoarjo.

Menanggapi hal itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik baik secara kuantitas maupun kualitas. Dia juga berjanji menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara transparan kepada masyarakat agar semua pihak bisa berpartisipasi mencegah penyelewengan.

”Setiap anggaran yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain terkait penggunaannya, juga manfaatnya yang diterima oleh warga,” kata Muhdlor.

Komitmen serupa disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia menginstruksikan semua kantor di lingkup pemkot menayangkan hasil serapan anggaran selama setahun pada akhir Desember 2022 nanti. Penayangan itu untuk memudahkan masyarakat mengakses secara langsung penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

”Saya tidak mampu mengawasi sendiri. Oleh karena itu, butuh bantuan masyarakat untuk mengecek penggunaan anggaran mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas-dinas,” kata Eri.

Pelaporan penggunaan anggaran secara terbuka itu merupakan ikhtiar memerangi korupsi di ”Kota Pahlawan”. Surabaya bertekad menjadi inisiator dalam gerakan antikorupsi bersama dengan daerah lain serta Pemprov Jatim.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Oleh karena itulah, negeri ini harus dibebaskan dan dibersihkan dari praktik-praktik korupsi di segala lini agar rakyatnya hidup sejahtera dan berseri sepanjang hari.

Baca juga : Revitalisasi Pemberantasan Korupsi