Jambi Belum Punya Jalan Khusus Batubara, ESDM Diminta Turunkan Kuota Produksi

Kementerian ESDM diminta mengurangi kuota produksi batubara untuk Provinsi Jambi tahun depan. Tujuannya meminimalkan akibat kerusakan dari aktivitas itu.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Padatnya angkutan batubara yang memenuhi jalan umum Jambi-Sarolangun menyebabkan kemacetan panjang. Jalan khusus untuk angkutan batubara perlu segera direalisasikan.

JAMBI, KOMPAS — Masyarakat Jambi mendesak pemerintah pusat mengurangi kuota produksi batubara selama jalan khusus pengangkutan hasil tambang belum direalisasi. Besarnya kuota tambang hanya akan menambah persoalan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan umum Jambi.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Elpisina, mengatakan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat terganggu akibat kemacetan yang berlarut-larut. Itu karena jumlah angkutan batubara yang memenuhi jalan publik semakin membeludak. Setengah tahun ini, kemacetan semakin parah sehingga menimbulkan protes warga.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi kuota produksi tambang batubara di Provinsi Jambi tahun 2023. Selagi kuota dikurangi, pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi pembangunan jalan khusus.

”Kuota produksi supaya dikurangi dulu dan jumlah kendaraan (batubara) dibatasi. Ini agar pembangunan jalan khusus batubara bisa dijalankan,” katanya, Selasa (15/11/2022).

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Pengangkutan hasil tambang batubara di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin (18/10/2021). Pekatnya debu yang beterbangan di udara menghalangi jarak pandang dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Harry Andria mengatakan, tahun ini, kuota produksi batubara mencapai 40 juta ton. Kuota itu jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, 14,99 juta ton. Mengenai besarnya kuota, Harry mengatakan tidak berwenang menetapkannya.

”Kewenangan menetapkan kuota ada di pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: Stop di Lokasi Tambang Batubara Sampai Macet Teratasi

Ia pun menyebut belum dapat mengetahui besarnya kuota tambang batubara Provinsi Jambi untuk tahun 2023. Saat ini, pihaknya juga tidak mengajukan usulan pengurangan ataupun penambahan.

”Daerah sudah tidak ada kewenangan lagi,” katanya,

IRMA TAMBUNAN

Penyakit kulit dialami warga komunitas adat Orang Rimba di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin (18/10/2021), menyusul masifnya aktivitas tambang batubara. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena tak tahan oleh pekatnya debu yang beterbangan di udara dan kondisi air sungai yang tercemar.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sridadi, Kabupaten Batanghari, Nahrowi, mengatakan, masyarakat telah berulang kali memprotes aktivitas angkutan batubara. Bahkan, warga sampai memblokade jalan karena persoalan itu tak kunjung teratasi.

Senin (14/11/2022), masyarakat kembali berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Mereka menuntut sejumlah hal. Pertama, perusahaan tambang batubara wajib memberangkatkan angkutannya melintasi jalan umum selepas pukul 18.00. Warga juga ingin memastikan setiap angkutan batubara memiliki tanda khusus yang terlihat jelas asal perusahaannya.

”Jadi, kalau ada angkutan yang beroperasi melanggar waktu yang ditentukan, bisa diketahui dari perusahaan mana,” katanya.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kemacetan lalu lintas di Jambi kian parah seiring meningkatnya jumlah angkutan batubara yang melintasi jalan negara. Investor harus segera membangun jalan khusus untuk mendistribusikan komoditasnya menuju pelabuhan. Kondisi macet di jalur Jambi-Tembesi, Agustus 2022.

Selain itu, warga juga mendesak perusahaan batubara tidak lepas tanggung jawab. ”Apabila terjadi kecelakaan di jalan yang menimbulkan korban, perusahaan harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca juga: Jalan Khusus Batubara Masih Nihil, Macet Kian Meluas di Jambi

Selain itu, setiap perusahaan tambang batubara diminta menyediakan kantong istirahat bagi angkutan-angkutannya. Tujuannya, agar sopir tidak sembarangan memarkir di tepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lain.

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Grafis rencana produksi batubara di 2020 dan pasokan batubara di pasar dalam negeri.

Warga Batanghari Hambali berharap permasalahan batubara segera diatasi. Ia mengusulkan agar selama pembangunan jalan khusus batubara berjalan, aktivitas tambang dihentikan sementara.

”Dalam 18 bulan ini, agar tambang batubara tidak beraktivitas dahulu. Tunggu pekerjaan selesai,” usulnya.

Baca juga: Pengemudi Angkutan Batubara Tewas Kelelahan Hadapi Macet di Jambi

Elpisina menambahkan, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi diharapkan menata keberadaan angkutan batubara yang beroperasi.

Dishub perlu mengawasi kontrak kerja pihak transportir batubara. Mereka harus memiliki kelengkapan pendukung mengatasi angkutan yang mogok dan rusak di tengah perjalanan. Kantong-kantong parkir bagi angkutan batubara juga agar dipersiapkan.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Ribuan angkutan batubara memenuhi sepanjang jalan negara yang menghubungkan Kabupaten Batanghari menuju Kota Jambi, Jumat (3/6/2022). Kemacetan terjadi setiap sore hingga menjelang pagi, mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, sejauh ini menyiapkan lima kantong parkir bagi angkutan batubara. Kawasan itu hanya dapat diisi angkutan yang telah memiliki perizinan jelas.

Pada Desember 2022, kantong parkir ditargetkan selesai. Lokasinya ada di Jalan Lingkar Selatan, Pal 10, Simpang Kotoboyo, areal PT Bara Makmur Abadi, dan di Simpang Terusan.