Hari Jadi Ke-495 Indramayu, Bupati dan Wakilnya Belum ”Jadian”
Usia Indramayu hampir lima abad. Namun, sebagian rakyat masih hidup susah. Mekanisme komunikasi antar-pimpinan juga tidak berjalan dengan baik.
Di usia hampir lima abad, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, masih terjebak dalam berbagai persoalan. Mulai dari kemiskinan hingga ketidakharmonisan pemimpinnya. Tanpa pembenahan, lagi-lagi warga yang akan dirugikan.
Pemandangan tak biasa tampak pada Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-495 Indramayu di Kantor DPRD Kabupaten Indramayu, Jumat (7/10/2022). Dalam acara itu, Bupati Nina Agustina Bachtiar akhirnya duduk sejajar dengan wakilnya, Lucky Hakim.
Di daerah lain, bupati dan wabup duduk berdampingan sudah lumrah. Namun, tidak dengan Nina dan Lucky yang menjabat dua tahun terakhir. Dalam peringatan hari jadi tahun lalu dan beberapa rapat paripurna, misalnya, Lucky duduk di deretan tamu, sedangkan Nina di atas panggung.
Itu sebabnya, ketika orang nomor satu dan dua Indramayu ini duduk semeja, kamera awak media dan hadirin menangkap momen itu. Ada gambar saat keduanya saling berbisik. Tetapi, potret yang lebih banyak beredar di media sosial adalah waktu mereka saling membuang muka.
”Iya, sudah cukup lama (tidak duduk bersama Bupati). Kesannya, secara personal, karena di sini saya sebagai tamu undangan (rapat paripurna), maka saya mengikuti saja. Di mana ada nama saya, di situ saya duduk,” ujar artis nasional ini soal kursinya yang berdampingan dengan Nina.
Lucky memang datang atas invitasi DPRD. Ia tidak tahu adanya kirab dari pendopo bupati ke kantor DPRD. Dalam arak-arakan itu, para pejabat menumpang becak hias, sedangkan Nina menaiki Kereta Paksi Griya Kencana. ”Tadi ada becak, ya? Saya enggak ngerti,” ucapnya.
Baca juga : Pekerja Migran Indramayu Tempuh Jalur Nonprosedural, Paspor Tidak Sesuai Identitas
Pengakuan Lucky itu menunjukkan hubungannya dengan Bupati belum harmonis meski keduanya duduk bersama. Bahkan, setahun terakhir, ia mengklaim tidak lagi mendapatkan fasilitas penunjang, seperti ajudan, protokoler, dan asisten pribadi seperti pejabat lain.
”Saya tidak tahu konteksnya, apakah (fasilitas penunjang) itu ditarik atau dihilangkan. Tapi, yang saya tahu itu tidak ada,” ucapnya. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fasilitas itu juga hak kepala daerah untuk menunjang kinerjanya.
Baginya, penarikan fasilitas itu tidak masalah jika bisa menghemat uang rakyat. ”Tapi, saya juga mau nanya, ini dianggarkan tidak? Karena mengerikan sekali bilamana dianggarkan, tapi tidak sampai. Mungkin bisa diaudit, karena ada budgetnya, tapi tidak ada barangnya,” ungkapnya.
Meski demikian, Sekretaris Daerah Indramayu Rinto Waluyo menampik adanya penarikan fasilitas tersebut. ”Enggak benar itu (fasilitas penunjang Wabup). (Fasilitasnya) Ada,” ucapnya (Kompas.id, 16/9/2022).
Lucky juga mengaku belum menerima penugasan dari Bupati. Ketika Bupati berhalangan hadir dalam rapat paripurna, yang mewakili justru sekretaris daerah, asisten daerah, bahkan kepala dinas terkait. Begitu pun saat membuka acara, Bupati tidak mendelegasikannya kepada Wabup.
Kurang gizi
”Selama ini saya standby saja, tapi belum ada delegasi. Lancar saja komunikasinya as a personal, tapi secara kelembagaan tidak. Komunikasinya bukan soal kerjaan. Pernah komunikasi karena beliau suka kucing, saya punya kucing. Jadi, komunikasi kasual,” ujarnya.
Lucky tak paham mengapa hubungannya dengan Bupati tak lagi selaras. Padahal, saat maju dalam Pilkada Indramayu 2020, keduanya tampak serasi. Aktif dalam organisasi Pejuang Hak Hidup Hewan (PH3), Nina sudah mengenal Lucky yang juga punya ketertarikan serupa.
Diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem, mereka meraih suara terbanyak. Keduanya juga menumbangkan kekuasaan almarhum Irianto MS Syafiuddin atau Yance dan istrinya, Anna Sophanah, yang hampir mencapai dua dekade.
Sayangnya, Lucky dan Nina tak lagi kompak. Sinyal ketidakharmonisan itu terasa. Spanduk di kantor pemerintah, misalnya, hanya memajang foto Bupati. Bahkan, ada desas-desus sejumlah pihak melarang warga mengundang Lucky untuk menghadiri sebuah acara.
Dalam beberapa kesempatan, Nina mengatakan, hubungannya baik dengan Lucky. ”Intinya saya bekerja, bekerja, dan bekerja untuk perubahan Indramayu. Saya, kan manusia yang tidak sempurna. Jika ada kesalahan, ya, kita duduk bareng. Kasihan, masyarakatnya bingung,” ujarnya.
Baca juga : Solar Terbatas, Nelayan di Indramayu Terpaksa Tidak Melaut
Nina juga mengklaim kinerja pemda tetap berjalan bagus. Bahkan, pihaknya menorehkan deretan prestasi setahun terakhir. Penurunan angka tengkes di Indramayu, misalnya, terbaik ketiga di Jabar pada 2021. Tengkes adalah kondisi kurang gizi kronis yang berpengaruh secara kognitif.
Daerah berpenduduk sekitar 1,8 juta jiwa ini juga menjadi produsen padi terbesar nasional, yakni 1,3 juta ton. ”Selanjutnya, kami akan buat strategi ketahanan pangan dan tetap menjadi lumbung pangan nasional. Terima kasih kepada petani dan pelaku usaha di bidang pertanian,” katanya.
Meski menjadi sentra produksi padi nasional, lanjut Nina, Indramayu juga jadi target investasi asing. Indramayu bahkan meraih penghargaan terbaik pertama sebagai daerah dengan pertumbuhan investasi penanaman modal asing tahun 2022 dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
”Ini bukti, Indramayu jadi tujuan investasi yang nyaman. Kita patut berbangga dengan raihan prestasi ini,” ucap Nina. Pada periode Januari-Maret tahun ini, misalnya, nilai investasi penanaman modal asing di Indramayu tercatat 5,6 juta dollar Amerika Serikat atau Rp 80 miliar.
Anak mantan Kepala Polri Jenderal Da’i Bachtiar ini mengajak berbagai elemen masyarakat ikut membangun Indramayu. ”Kami butuh dukungan semuanya. Jika ada hal-hal yang kurang, karena ini baru peralihan (pemerintahan sebelumnya), tentunya butuh proses dan waktu,” ujar Nina.
Banyak masalah
Ketua Fraksi Golkar DPRD Indramayu Muhaemin menilai, masalah Indramayu masih banyak. Angka kemiskinan di Indramayu, misalnya, tercatat tertinggi ketiga di Jabar pada September 2021 dengan 13,04 persen. Dua daerah lain adalah Kuningan dan Kota Tasikmalaya.
Kemiskinan itu turut memaksa warga Indramayu mengadu nasib di negeri orang, tetapi kerap berakhir buntung. Reni Kasta (37), warga Kedokanbunder, misalnya. Ibu satu anak yang berangkat pada 2019 ini menjadi korban kekerasan oleh majikannya di Taiwan, Juni lalu.
Januari lalu, Ratna Erna Sari (20), warga Sudimampir Lor, tewas saat menyeberang laut ke Johor, Malaysia. Ibu satu anak ini terpaksa menempuh jalur nonprosedural karena impitan ekonomi dan lilitan utang. Kisah kelam itu kerap terdengar dari pekerja migran asal Indramayu.
Indramayu menjadi salah satu kantong pekerja migran di Indonesia. Tahun lalu, sebanyak 5.262 warga pantura itu bekerja di luar negeri. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19, pada 2019, jumlahnya mencapai 23.435 orang. Tahun 2021, tercatat 77 pengaduan pekerja migran Indramayu.
Sebenarnya pemkab punya program Perempuan Berdikari yang memberikan pelatihan hingga bantuan permodalan sehingga perempuan tak lagi harus jadi pekerja migran. Ini termasuk dalam 10 program unggulan Bupati. ”Tetapi, ada program yang belum maksimal,” kata Muhaemin.
Dia juga menyoroti program Dok-Maru atau dokter masuk rumah yang kurang responsif melayani warga. Kasus anak menelan kunci beberapa waktu lalu, misalnya, mulanya tidak ditangani Dok-Maru. ”Ketika bicara isu yang viral, responsnya baru cepat,” katanya.
Alih-alih membenahi pelayanan publik, Muhaemin menilai, kinerja pemkab malah terhambat akibat ketidakharmonisan Bupati dan Wabup. Padahal, salah satu rekomendasi DPRD terkait hak interpelasi pada Januari lalu adalah peningkatan sinergitas Nina dan Lucky.
Akan tetapi, lanjutnya, bupati belum melaksanakan rekomendasi itu. Dampaknya, rendahnya penyerapan APBD Indramayu tahun 2021. Sekitar Rp 240 miliar anggaran tidak terserap. Jumlah itu, katanya, terbesar dalam 15 tahun terakhir.
”Padahal, kami sudah sudah payah cari bantuan, tetapi tidak terserap. Kalau perencanaannya matang, uang itu bisa untuk masyarakat, seperti perbaikan jalan dan sebagainya,” ujarnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bupati dan wakilnya bersinergi agar pelayanan publik maksimal.
Baca juga : Kisah Suram yang Terus Berulang, Dianiaya Majikan dan Tak Digaji
Apalagi, sudah ratusan tahun Indramayu jadi ruang hidup warga. Mulanya, Arya Wiralodra, putra Tumenggung Banyuurip, menemukan daerah di sekitar Sungai Cimanuk itu pada abad ke-15. Suatu saat, ia bertarung dengan Nyi Endang Dharma Ayu yang kemudian menjadi istrinya.
Nama istrinya itu pun diabadikan sebagai Pedukuhan Dharma Ayu. Pelafalannya kemudian menjadi Dermayudan oleh orang Belanda disebut in-Dermayu. Belakangan, daerah yang diresmikan pada 7 Oktober 1527 atau 495 tahun lalu itu dikenal sebagai Indramayu.
Salah satu pesan Wiralodra yang tercantum dalam buku Sejarah Indramayu (1977) adalah: Somahan lawan prajurit, rowing kaliyan priyagung, samya tentrem atinya, sedaya harja tumuli, ing sakehing negara pada raharja. Maknanya, prajurit, masyarakat, dan pejabat bahu-membahu. Hatinya tenteram dan aman, rakyat hidup makmur, seluruh negara juga makmur.
Jika dulu Indramayu bisa sejahtera, seharusnya sekarang bukan lagi mimpi untuk meraihnya. Bupati Nina dan Wabup Lucky punya tanggung jawab mewujudkannya.
Baca juga : ”Raksasa Laut” Indramayu Tersandera Solar