Inovasi Disiapkan untuk Mendukung Kalsel Jadi Gerbang Ibu Kota
Meskipun wilayahnya paling kecil, Kalsel bisa memainkan peran besar sebagai gerbang ibu kota baru.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·5 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara Nusantara mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten yang ada di Kalsel. Untuk itu, pemerintah kabupaten menyiapkan berbagai inovasi sesuai potensi daerah masing-masing untuk memperkuat peran Kalsel sebagai daerah penyangga ibu kota.
Secara administratif, Kalsel terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota. Jumlah penduduk Kalsel saat ini lebih kurang 4,1 juta jiwa. Adapun luas wilayah Kalsel sekitar 37.500 kilometer persegi atau hanya 6,98 persen dari luas keseluruhan Pulau Kalimantan. Kalsel menjadi provinsi dengan wilayah terkecil di Kalimantan.
Meskipun wilayah Kalsel paling kecil, Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Wilayah Kalsel Sukamta menyebutkan, Kalsel bisa memainkan peran besar. Bagi Kalsel, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur adalah ”pasar besar”. Sebab, lokasi IKN berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten di Kalsel.
”Untuk itu, kami mendorong kabupaten-kabupaten di Kalsel melakukan inovasi sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Sebagai daerah penyangga, kami harus bisa mengambil kue besar IKN di pasar yang besar itu,” kata Bupati Tanah Laut itu dalam Rapat Koordinasi Wilayah Apkasi Kalsel di Banjarmasin, Selasa (31/5/2022).
Dalam Rapat Koordinasi Wilayah Apkasi Kalsel, tidak semua bupati di Kalsel hadir secara langsung. Sebagian bupati hanya mengutus perwakilan. Yang hadir secara langsung di antaranya Pelaksana Tugas Bupati Hulu Sungai Utara Husairi Abdi, Wakil Bupati Tanah Bumbu Muhammad Rusli, dan Wakil Bupati Barito Kuala Rahmadian Noor.
Sukamta menyampaikan, Tanah Laut setidaknya sudah menyiapkan dua inovasi besar untuk merebut pasar IKN, yaitu pengembangan pariwisata dan pembangunan daerah penyangga pangan. Untuk pariwisata, daerahnya memiliki obyek wisata yang cukup beragam, seperti pantai, gunung, dan air terjun.
”Investor di sektor pariwisata sudah saya undang ke Tanah Laut untuk mempersiapkan semua itu. Kalau nanti IKN jadi, Tanah Laut sudah punya fasilitas hotel berbintang dan tempat wisata dengan banyak pilihan sehingga warga IKN bisa menikmati akhir pekan di Tanah Laut,” tuturnya.
Namun, Tanah Laut tidak mau hanya mengandalkan sektor pariwisata agar perekonomian daerah tidak anjlok saat terjadi situasi yang tak terduga, seperti pandemi Covid-19. Untuk itu, Tanah Laut juga menyiapkan diri sebagai daerah penyangga pangan yang memproduksi padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, produk hortikultura, daging, dan ikan.
Postur ekonomi Tanah Laut menunjukkan bahwa corak perekonomian Tanah Laut masih agraris. Hal itu terlihat dari besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian (18,74 persen) dan pertambangan (22,64 persen) yang secara agregat menyumbang 41,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tanah Laut tahun 2021 sebesar Rp 14,76 triliun.
”Saya juga sudah minta orang-orang muda di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tanah Laut untuk mempersiapkan diri menjadi pedagang besar. Kalau IKN jadi, mereka jangan jadi penonton, tetapi harus jadi pedagang besar,” ujarnya.
Bekerja sama
Sukamta berharap Rapat Koordinasi Wilayah Apkasi Kalsel bisa membangkitkan semangat para bupati di Kalsel untuk memunculkan inovasi daerah dan meningkatkan kerja sama antardaerah. Posisi Kalsel sebagai gerbang ibu kota harus dioptimalkan agar memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Kalsel.
”Saya berharap semua bupati bisa bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang hadir secara virtual mengatakan, posisi Kalsel sangat strategis sehingga sangat tepat untuk menjadi pintu gerbang dan simpul transportasi regional dari dan menuju IKN Nusantara. ”Ditetapkannya Kaltim sebagai IKN tentu akan berdampak positif bagi Kalsel secara keseluruhan,” ujarnya.
IKN yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara administratif berbatasan langsung dengan dua kabupaten di Kalsel, yaitu Tabalong dan Kotabaru. Kedua kabupaten tersebut sudah semestinya berbenah diri dan tentu harus didukung oleh kabupaten/kota lainnya di Kalsel.
”Pemerintah provinsi secara bertahap dan berkelanjutan terus berupaya mengajak pemerintah kabupaten melalui Apkasi untuk bekerja sama mengembangkan, menyiapkan, dan mengarahkan pembangunan di daerah masing-masing agar sejalan dan seirama dengan visi misi Provinsi Kalsel, yaitu Kalsel Maju, Indonesia Maju,” katanya.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani juga pernah mengatakan, Tabalong adalah the real daerah penyangga ibu kota. Tabalong dengan IKN di Penajam Paser Utara tidak hanya dekat secara geografis (sekitar 200 kilometer), tetapi juga dekat secara psikologis. Masyarakat Tabalong pun disiapkan menjadi pemain di daerah penyangga ibu kota.
”Untuk menjadi pemain, kami telah menyiapkan Kawasan Peruntukan Industri Seradang dengan luas areal 3.363 hektar, pasar agrobisnis, bandara baru, serta menyiapkan infrastruktur perkotaan Kota Tanjung, yang dirancang seperti Nusa Dua, Bali,” kata Anang pada akhir 2021.
Mengurangi ketimpangan
Menurut Sahbirin, tujuan pembangunan daerah pada dasarnya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, setiap daerah harus membangun kesadaran untuk mengembangkan potensi daerah lewat sinergi dan kerja sama dengan daerah lain. Semua bertujuan sama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.
”Perlu ada kesadaran dari Apkasi Kalsel untuk terus mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas yang melibatkan aspek kerja sama lintas daerah. Semua itu diharapkan dapat makin memperkuat komitmen bersama untuk tetap optimistis menatap masa depan yang lebih baik dan terus bergerak mewujudkan banua, bangsa, dan negara yang lebih maju dan sejahtera,” tuturnya.
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Apkasi sekaligus Bupati Batu Bara Zahir mengatakan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan pastinya membawa keuntungan bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Keberadaan IKN dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuat pembangunan daerah berkembang pesat.
”Semua hal yang terjadi dan berkembang di daerah perlu dibahas dalam rapat koordinasi wilayah ini. Nanti akan diambil beberapa rekomendasi berupa harapan-harapan para bupati untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja Nasional Apkasi di Bogor,” katanya.