Simbol Keberagaman, Tanah dan Air dari Seluruh Provinsi Disatukan di Titik Nol IKN

Hari ini, tanah dan air dari semua provinsi dimasukkan dalam Kendi Nusantara di titik nol ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Simbol keberagaman Indonesia dan membawa pesan pentingnya persatuan Indonesia.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana titik nol IKN Nusantara di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022). Dalam tiga hari, kawasan itu sudah ditata dengan pengecoran dan pemasangan paving block.

BALIKPAPAN, KOMPAS - Doa bersama dan prosesi adat untuk menghormati kearifan lokal menjadi bagian dari fase awal proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Prosesi adat dimaksud, memasukkan tanah dan air dari semua provinsi ke dalam kendi tembaga yang disebut Kendi Nusantara. Prosesi yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo ini juga untuk mencerminkan keberagaman Indonesia.

Doa bersama dan prosesi adat itu direncanakan digelar di titik nol IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (14/3/2022). Gubernur dari 34 provinsi telah diminta membawa tanah dan air dari lokasi yang memiliki sejarah di wilayah masing-masing. Nantinya tanah dan air akan dimasukkan dalam Kendi Nusantara. Presiden telah tiba di Balikpapan, Minggu (13/3), dan Senin pagi akan ke titik nol. Tak hanya itu, Presiden akan menginap di kemah di titik nol, bersama dengan lima gubernur dari Pulau Kalimantan.

”Gubernur dari 34 provinsi akan hadir. Beberapa sudah kami sambut di Kota Balikpapan, seperti Pak Ridwan Kamil (Gubernur Jabar), Gubernur NTT, NTB, dan beberapa dari Sumatera,” ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim M Syafranuddin, Minggu.

Ivan, sapaan akrab Syafranuddin, mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk menyongsong pembangunan IKN Nusantara di Kaltim. Dari Kaltim sendiri, tanah dan air diambil dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser. Itu, kata Ivan, menjadi simbol karena IKN Nusantara kelak dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: Potret Pemindahan Ibu Kota Negara di Berbagai Negara

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo menunjukkan lahan hutan industri yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi calon lokasi inti ibu kota negara baru, Selasa (17/12/2019).

Dari Kalimantan Tengah (Kalteng), Wakil Gubernur Kalteng Edhy Pratowo mengatakan, sampel tanah diambil dari sejumlah lokasi penting di kabupaten dan kota di Kalteng, sedangkan sampel air diambil dari 11 daerah aliran sungai di Kalteng.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menuturkan, ada pesan di balik permintaan agar setiap gubernur membawa 2 kilogram tanah dan 1 liter air untuk dimasukkan ke Kendi Nusantara.

”Inilah tanah, air kita. Indonesia, Tanah Air. Maka, kita harus jaga Tanah Air kita. Simbolik apa yang muncul dari itu? Keberagaman,” katanya. Tanah dan air itu juga melambangkan kebersatuan. Dia pun mengajak masyarakat untuk menjaga Tanah Air dengan keberagaman yang ada di dalamnya.

Tak hanya untuk kegiatan doa bersama dan prosesi adat di titik nol IKN, Presiden pun menggelar rapat dengan semua gubernur pada Minggu malam di Balikpapan. Dalam rapat, Presiden memberikan arahan, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, anggaran daerah, hingga pemindahan IKN.

Jakarta tak ditinggalkan

Khusus soal IKN, Presiden menjelaskan, pemindahan IKN bukan berarti DKI Jakarta lantas ditinggalkan.

”Jangan ada yang mengartikan itu karena negara kita ini besar sekali, 17.000 pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta; 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menginginkan, dengan dibangunnya Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memiliki fasilitas-fasilitas berstandar internasional.

Di tengah pemindahan IKN yang terus berproses, problem muncul dari aspek pembiayaan. Ini terutama mundurnya investor Softbank dari proyek IKN Nusantara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan ada dua konsekuensi terkait mundurnya Softbank tersebut. Pertama, apabila pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu, investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, pemerintah perlu mencari pengganti investor Softbank.

Baca juga: Pelibatan Swasta Mutlak untuk IKN

Namun, menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Rusmin Lawin, masih banyak investor luar negeri yang siap masuk untuk menggarap proyek IKN Nusantara.

Hingga saat ini, terdata 18 konsorsium investor swasta asing yang siap masuk dan berkolaborasi dengan 12 grup perusahaan pengembang REI di Indonesia untuk menggarap pembangunan IKN Nusantara. Konsorsium itu berasal Dubai, Korea Selatan, China, dan Hong Kong.

”Mereka pada prinsipnya sudah serius (berkolaborasi), hanya tinggal menunggu skema investasi dari pemerintah,” ujar Rusmin. (IDO/CIP/CAS/LKT/BOW)