Hunian bagi Pengungsi Semeru Segera Dibangun setelah Kepentingan Sehari-hari Dipenuhi

Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, setelah erupsi, masalah konsumsi dan untuk kepentingan sehari-hari sudah terpenuhi. Masalah yang belum terselesaikan soal relokasi warga. Karena itu, hunian warga harus segera dibangun.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berdialog dengan Bupati Lumajang, satuan tugas penanganan bencana erupsi Semeru, dan perwakilan pengungsi Semeru melalui konferensi video dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/12/2021).

SURABAYA, KOMPAS — Salah satu permasalahan pengungsi yang terdampak erupsi Semeru adalah menyangkut rencana hunian. Hal ini terkait lokasi yang akan mereka tempati dan rencana pembangunannya. Sehubungan dengan masalah ini, pemerintah menyatakan akan segera membangun hunian bagi para pengungsi Semeru tersebut.

”Menurut informasi yang kami terima, masalah-masalah yang sifatnya sementara, (seperti) konsumsi dan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan mereka sehari-hari, sudah terpenuhi. Namun, masalah yang belum terselesaikan itu masalah rencana hunian mereka, baik untuk hunian dalam rangka relokasi, baik hunian sementara, maupun hunian tetap,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/12/2021).

Baca Juga: Cemas di Pengungsian, Penyintas Semeru Berharap Segera Dapatkan Jaminan Hidup

Wapres Amin menyampaikan hal ini seusai berdialog melalui konferensi video dari Bandara Internasional Juanda dengan Bupati Lumajang, satuan tugas penanganan bencana erupsi Semeru, dan perwakilan pengungsi. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres menginformasikan, menurut rencana pada Kamis ini Wapres Amin akan meninjau langsung Posko Pengungsian Erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, beserta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Timur di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/12/2021).

Menurut informasi yang kami terima, masalah-masalah yang sifatnya sementara, (seperti) konsumsi dan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan mereka sehari-hari, sudah terpenuhi. Namun, masalah yang belum terselesaikan itu masalah rencana hunian mereka.

Namun, karena terkendala erupsi susulan Gunung Semeru pada pukul 09.06 WIB dan cuaca yang tidak mendukung, kegiatan peninjauan lapangan tersebut diganti dengan dialog secara virtual. Pada acara ini, Wapres Amin yang didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdialog secara virtual dengan, antara lain, Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan perwakilan pengungsi korban erupsi Gunung Semeru.

Selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Wapres Amin juga didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, Tim Ahli Wapres M Noor Marzuki, serta Ketua Baznas Noor Achmad.

Kami bersama Menteri LHK dan Wakil Menteri PUPR memberikan penjelasan bahwa penentuan lokasi sudah selesai, surat keputusannya sudah ditetapkan, dan kemudian rencana pembangunan juga akan segera dilaksanakan oleh PUPR, termasuk jalan, jembatan, dan semuanya.

”Kami bersama Menteri LHK dan Wakil Menteri PUPR memberikan penjelasan bahwa penentuan lokasi sudah selesai, surat keputusannya sudah ditetapkan, dan kemudian rencana pembangunan juga akan segera dilaksanakan oleh PUPR termasuk jalan, jembatan, dan semuanya. Jadi, sebenarnya hari ini sangat penting untuk memulai babak baru,” kata Wapres Amin saat menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan dialog melalui konferensi video tersebut.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/12/2021).

Menurut Wapres Amin, hal menarik yang disampaikan dalam dialog adalah bahwa hunian sementara yang dibangun nantinya akan dibangun menjadi tetap. ”Dan, Bupati tadi menyampaikan akan membangun semacam ekosistemnya, yaitu ada semacam hutan sosial dan lahan komersial; baik itu peternakan ayam, sapi perah, dan sebagainya untuk menggunakan lahan yang ada di sekitar itu,” katanya.

Baca Juga: Penyintas Semeru Mulai Jenuh, Penyiapan Hunian Sementara Temui Tantangan

Wapres Amin menuturkan, dirinya sudah bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan hal itu dimungkinkan. ”Jadi, ini akan ada penataan. Lahan ini aman karena Semeru itu sering mengeluarkan lahar dingin, lahar panas. Jadi, ini aman dari bahaya itu. Dan, bukan hanya aman, tetapi juga memiliki prospek yang baik. Tentu saja untuk tinggal dan untuk ekosistemnya, yaitu pembangunan komersialnya. Mereka menamakannya smart village. Jadi, akan dibangun hunian baru ini sebagai smart village,” katanya.

Terkait target waktu pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, Wapres Amin menuturkan bahwa hal itu segera dilakukan. ”Jadi, untuk (hunian) sementara segera sekarang ini (dibangun) supaya mereka tidak di pengungsian. Namun, informasinya (hunian sementara) itu sudah diatur (dibangun) di belakang. Kemudian nanti di depannya dibangun hunian yang tetap. Itu segera (dibangun). Ini sudah ada perintah untuk terus dilaksanakan,” katanya.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Tenda tempat untuk mengungsi sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru, di Lapangan Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (13/12/2021). Sejumlah pengungsi mulai tak betah tinggal terlalu lama di pengungsian. Mereka menginginkan agar segera mendapatkan hunian sementara.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat dialog melalui konferensi video menuturkan bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan sejak peristiwa 4 Desember 2021 dan terus mendapatkan informasi dari Kepala Balai Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. ”Saya mengikuti terus perkembangannya, juga saat kunjungan Bapak Presiden dan Menteri PU pada tanggal 7 Desember,” ujarnya.

Persoalan dan jalan keluar

Pada Rabu (8/12), Siti Nurbaya diberi tahu bahwa ada persoalan untuk lokasi relokasi. ”Kemudian, pada 12 (Desember) malam, Pak Bupati kontakan kami, menyampaikan permintaan dan penjelasan tentang lokasi ini. Saya langsung pelajari dan kami berkomunikasi. Dan, malam itu juga kami rapat dengan jajaran staf. Kemudian, ada jalan keluar untuk permintaan lokasi di Candipuro dan Pronojiwo. Dua lokasi itu kira-kira 90 hektar lebih,” ujar Siti Nurbaya.

Kemudian, pada 12 (Desember) malam, Pak Bupati kontakan kami, menyampaikan permintaan dan penjelasan tentang lokasi ini. Saya langsung pelajari dan kami berkomunikasi. Dan, malam itu juga kami rapat dengan jajaran staf. Kemudian, ada jalan keluar untuk permintaan lokasi di Candipuro dan Pronojiwo. Dua lokasi itu kira-kira 90 hektar lebih.

Menurut Siti Nurbaya, Bupati Lumajang kemudian mengontak dirinya lagi menyatakan bahwa daerah ingin langsung menyelesaikan. ”Jadi, langsung pembersihan lokasi, pembangunan jalan, konstruksi, dan lain-lain. Akhirnya, kami bisa kasih jalan, kalau di situ sudah dikeluarkan surat keputusan menteri karena memang otoritasnya ada di menteri. Menurut Undang-Undang Kehutanan No 41/1999, kita menyebutnya bahwa hutannya boleh dipakai,” katanya.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Para pengungsi erupsi Gunung Semeru beristirahat di Pos Pengungsian SD Negeri 01 Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (15/12/2021). Para pengungsi mengharapkan agar segera ada kepastian mengenai hunian sementara. Mereka merasa tidak bisa selamanya tinggal di pengungsian.

Siti Nurbaya pun menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebutan ”hutan boleh dipakai” tersebut. ”Kalau standar perizinan memang bunyinya 20 tahun, Pak Wapres. Artinya, kalau selama dipakai, dalam pelaksanaannya itu sama seperti untuk jalan tol, bendungan, dan lain-lain. Ya, dipakainya selama dipakai, begitu. Bagaimana nanti selanjutnya? (Hal) yang penting sekarang, Pak Bupati, Menteri PU sudah bisa bekerja secara langsung di lapangan. Saya kira itu yang paling penting supaya masyarakat juga ada optimisme bahwa ada penyelesaian dan jalan keluar,” tuturnya.

Jadi, langsung pembersihan lokasi, pembangunan jalan, konstruksi, dan lain-lain. Akhirnya, kami bisa kasih jalan, kalau di situ sudah dikeluarkan surat keputusan menteri karena memang otoritasnya ada di menteri. Menurut Undang-Undang Kehutanan No 41/1999, kita menyebutnya bahwa hutannya boleh dipakai.

Menurut Siti Nurbaya, hal penting lainnya adalah surat keputusan ditetapkan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk penampungan korban bencana erupsi dan seterusnya. ”Jadi, setelah ini sudah bisa diambil langkah, Pak Bupati, untuk konstruksi, penyiapan jalan, dan macam-macam. Serta, tentu saja, pengaturan selanjutnya, kepada masyarakat, usaha masyarakat nanti oleh pemda,” tuturnya.

Baca Juga: Bahaya Mengintai Aktivitas Penyintas Erupsi Semeru

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivitas Gunung Semeru (kiri) dilihat dari Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (11/12/2021). Daerah dengan ketinggian 2.100 mdpl ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Desa yang warganya didominasi oleh suku Tengger juga menjadi pintu masuk pendaki Gunung Semeru. Ada dua danau di Ranupani, yakni Danau Pani dan Danau Regulo.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq pada dialog tersebut memaparkan peta rencana relokasi di Desa Sumbermujur di Kecamatan Candipuro dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo. ”Lokasi di Sumbermujur adalah lokasi yang paling aman, lokasi yang tersedia dengan luasan cukup sehingga itu memungkinkan kita segera melakukan percepatan relokasi,” katanya.

Sementara itu lokasi di Oro-Oro Ombo berada di tepi jalan nasional. ”Perbukitannya aman, tinggal kita melakukan perataan di beberapa titik yang nanti modelnya adalah terasering. Sumber mata air cukup,” ujar Thoriqul Haq.

Selain berdialog dengan perwakilan pengungsi, pada kesempatan tersebut Wapres Amin juga menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Bupati Lumajang sebesar Rp 15 miliar.