Zona Merah di Jatim Naik Tujuh Kali Lipat

Sejumlah 20 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masuk kategori risiko penularan tinggi Covid-19. Kondisi ini dipicu mobilitas warga yang masih tinggi, termasuk saat pemberlakuan pembatasan sosial.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Petugas menutup Jalan Ijen saat malam pertama PPKm Darurat Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/7/2021).

SURABAYA, KOMPAS-Pandemi Covid-19 di Jawa Timur memburuk, ditandai semakin banyak daerah masuk dalam risiko tinggi sebaran penyakit atau zona merah. Satgas Covid-19 Jatim mencatat, saat ini 20 daerah masuk zona merah, naik tujuh kali lipat dari sebelumnya yang hanya tiga daerah.

Di wilayah Mataraman atau sisi barat Jatim, daerah dengan risiko sebaran Covid-19 tinggi itu meliputi Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Nganjuk, serta Kota Madiun dan Kediri. Adapun di wilayah pantai utara Jatim, daerah zona merah terdapat di Lamongan, Sidoarjo, Kota Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

Daerah zona merah juga terdapat di Pulau Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Selain itu, ada di Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Lumajang.

Sisanya 18 kabupaten dan kota masuk kategori zona oranye atau risiko sedang sebaran Covid-19. Tidak ada lagi daerah dengan risiko rendah.

Senin (5/7/2021), hanya tiga daerah yang masuk zona merah, yakni Bondowoso, Banyuwangi, dan Kota Madiun. Ada dua daerah berada di zona kuning dan sisanya 33 kabupaten dan kota berada di risiko sedang peta sebaran Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Berlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Warga secara mandiri mengadakan penyemprotan disinfektan di Karah Agung, Surabaya, Jawa Timur, bersamaan dengan permulaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Sabtu (3/7/2021). Penyemprotan digencarkan lagi sebagai salah satu upaya untuk menekan pandemi Covid-19 sehingga cepat kembali melandai dan mereda.

Memburuknya pandemi Covid-19 di Jatim juga ditandai kenaikan penambahan kasus baru harian yang tinggi. Terjadi penambahan kasus baru harian sebanyak 1.808 kasus pada Selasa (6/7). Penambahan kasus harian itu merupakan rekor baru sepanjang pandemi Covid-19 di Jatim dan lebih tinggi dari hari sebelumnya, yaitu 1.543 kasus dalam sehari.

Penambahan kasus baru tersebut menyebabkan jumlah kasus kumulatif terkonfirmasi positif Covid-19 di Jatim menjadi 182.076 kasus. Dari jumlah tersebut, 11.186 orang dirawat, 157.467 orang sembuh, dan 13.423 orang meninggal.

Dari penambahan kasus baru sebanyak 1.808 kasus, terbanyak terjadi di Ngawi, yakni 120 kasus, diikuti Tuban 95 kasus, Ponorogo 85 kasus, Surabaya 80 kasus, Banyuwangi 79 kasus, serta Lumajang dan Kota Madiun masing-masing 76 kasus. Ngawi pada 28 Juni lalu sempat masuk zona merah dan berhasil keluar sepekan setelahnya.

Mobilitas masyarakat ini menjadi penting agar diperhatikan bersama. Karena itu, saya mengajak masyarakat yang tidak bekerja di sektor kritis dan esensial, monggo berdiam di rumah. Sementara menahan diri tak keluar rumah. (Khofifah Indar Parawansa)

Indikator memburuknya pandemi Covid-19 di Jatim juga ditunjukkan dari angka kematian yang tinggi, mencapai 7,3 persen. Dalam rentang tujuh hari, yakni Senin (28/6) sampai Minggu (4/7), total ada 639 kasus kematian atau 91 kasus kematian Covid-19 per hari.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Sidoarjo, kemarin, mengatakan, melonjaknya jumlah daerah berisiko tinggi sebaran Covid-19 merupakan peringatan bagi seluruh masyarakat. Hal itu terjadi salah satunya karena pergerakan orang yang tinggi sehingga mempercepat sebaran Covid-19.

”Mobilitas masyarakat ini menjadi penting agar diperhatikan bersama. Karena itu, saya mengajak masyarakat yang tidak bekerja di sektor kritis dan esensial, monggo berdiam di rumah. Sementara menahan diri tak keluar rumah,” ujar Khofifah di Balai Desa Sawotratap.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sebuah mobil ambulans pengangkut jenazah melintas di depan sebuah tempat acara pernikahan di Desa Wonokerto, Turi, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (21/6/2021). Kegiatan pesta pernikahan berskala kecil masih terus digelar di berbagai tempat di tengah terus meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19.

Marak pelanggaran

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat masih marak diwarnai pelanggaran. Selama empat hari awal PPKM darurat, ada ratusan tempat usaha nonesensial yang masih nekat buka dan rumah makan yang masih melayani makan di tempat. Selain itu, mobilitas masyarakat di DIY selama PPKM darurat juga belum menurun signifikan.

”Kepatuhan masyarakat terkait aturan dalam PPKM darurat itu kami nilai masih cukup rendah,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Noviar Rahmad.

Ia memaparkan, pada 3-6 Juli 2021 atau empat hari awal PPKM darurat di DIY, terdapat 396 tempat usaha nonesensial yang ditutup paksa oleh petugas. Penutupan dilakukan karena tempat-tempat usaha tersebut masih nekat beroperasi. Tempat usaha nonesensial itu misalnya bengkel, toko pakaian, toko makanan hewan peliharaan, dan pusat kebugaran.

Noviar juga menyebutkan, terdapat 213 rumah makan, kafe, dan restoran di DIY yang masih melayani makan di tempat. Padahal, selama masa PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021, rumah makan hanya boleh melayani pembelian untuk dibawa pulang. Petugas pun mengambil tindakan tegas dengan membubarkan warga yang masih makan di tempat.

Satpol PP DIY beserta TNI dan Polri terus menggelar operasi penertiban di berbagai wilayah DIY untuk menindak pihak-pihak yang masih melanggar PPKM darurat. ”Kami lakukan tiga sif, yakni pagi, siang, dan malam,” kata Noviar.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Petugas beraktivitas di dekat mobil jenazah sembari menunggu giliran pemakaman di Makam Muslim Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (30/6/2021). Hingga Rabu, jumlah kasus positif Covid-19 yang dicatatkan di Kota Tegal sebanyak 4.049 orang. Dari jumlah tersebut kasus kematiannya sebanyak 396 orang atau 9,7 persen dari total kasus. Angka ini lebih tinggi dari tingkat kematian provinsi Jateng sebesar 6,39 persen dan tingkat kematian nasional sebesar, 2,68 persen.

Sementara itu, mobilitas masyarakat di DIY selama empat hari awal PPKM darurat juga belum menurun signifikan. Dia menyebutkan, berdasarkan data pemerintah pusat yang bersumber dari Google Mobility, mobilitas masyarakat di DIY hanya menurun 13-15 persen. Oleh karena itu, penyekatan yang dilakukan selama ini akan diperketat lagi.

”Target pengurangan mobilitas adalah 50 persen, baru bisa mengurangi angka kasus positif. Kalau pengurangan mobilitas hanya 15 persen, masih mengkhawatirkan,” ungkap Noviar.

Dari Jawa Tengah dilaporkan, pasien meninggal akibat Covid-19 di Kota Semarang meningkat seiring penyebaran virus itu yang belum berhenti. Dalam kurun lima hari terakhir, tercatat ada penambahan 331 kematian, 262 orang di antaranya warga Kota Semarang. Petugas pemakaman umum khusus Covid-19 kewalahan.

Target pengurangan mobilitas adalah 50 persen, baru bisa mengurangi angka kasus positif. Kalau pengurangan mobilitas hanya 15 persen, masih mengkhawatirkan. (Noviar Rahmad)

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memerintahkan jajarannya untuk membentuk sukarelawan yang bertugas melakukan pemulasaraan jenazah Covid-19. Para sukarelawan tersebut ada di 16 kecamatan dan bertugas memandikan hingga mengantarkan jenazah ke pemakaman.

”Jadi, masyarakat yang hari ini melihat tetangganya isolasi mandiri akibat Covid-19 lalu meninggal di rumah bisa menghubungi camat atau lurah untuk disambungkan dengan sukarelawan,” ujar Hendrar.

Kematian di Jateng juga tinggi. Hingga Jumat (2/7) pukul 16.00, terdapat 276.598 kasus positif Covid-19 kumulatif di Jateng, dengan rincian 31.673 kasus aktif, 227.539 orang sembuh, dan 17.386 meninggal. Rasio kematian di Jateng mencapai 12,5 persen, Jatim sebesar 6 persen, Jabar 1,7 persen, dan DKI Jakarta 1,5 persen.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Rabu, mengakui, kematian Covid-19 di Jateng memang tinggi. Kedisiplinan masyarakat selama PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021 pun menjadi kunci untuk menekan penularan, yang juga akan menekan kematian.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jabar menggencarkan vaksinasi Covid-19 secara massal saat PPKM darurat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok.

”Vaksinasi sudah dibebaskan untuk semua usia secara umum dan sedang dimotivasi bagi semua elemen untuk melakukan seperti yang dilakukan Itenas (Institut Teknologi Nasional) saat ini,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meninjau vaksinasi terhadap 5.000 orang di Itenas, kemarin.

Baca juga: Tenaga Kesehatan di Daerah Kewalahan dan Kelelahan

Ia menilai, vaksinasi berjalan baik karena memberlakukan pengelompokan jadwal peserta untuk mencegah kerumunan. (NIK/HRS/DIT/TAM/AIK)