Ganti rugi untuk warga terdampak pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan mulai dibayarkan pada Desember 2020. Pembayaran itu diharapkan bisa ikut menggerakkan perekonomian.
Pemerintah menemukan sekitar 2.000 hoaks terkait pandemi Covid-19 di media sosial. Namun, sebagian besar hoaks itu telah dihapus setelah Kemenkominfo berkomunikasi dengan perusahaan pengelola media sosial.
Pemerintah telah membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 50,58 miliar. Namun, masih ada sebagian klaim yang belum dibayar karena pemerintah masih melakukan verifikasi.
Kericuhaan saat demonstrasi di Yogyakarta, Kamis (8/10/2020), menimbulkan dampak ekonomi bagi sejumlah warga. Untuk meringankan beban warga terdampak itu, sejumlah pihak memberi bantuan berupa barang kebutuhan pokok.
Para pelaku seni keprajuritan tradisional atau bregada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar apel siaga, Minggu (11/10/2020) sore. Acara itu digelar untuk mendukung terwujudnya kedamaian di DIY.
Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta kepolisian memproses hukum para pelaku perusakan saat demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. Sultan menyebut, aksi perusakan itu diduga dilakukan oleh kelompok tertentu.
Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyesalkan terjadinya tindakan anarkistis saat demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. Sultan menyebut, masyarakat Yogyakarta tak memiliki karakter untuk melakukan tindakan anarkistis.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menemui perwakilan serikat buruh yang menggelar demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sultan HB X berjanji akan meneruskan aspirasi buruh.
Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki fase perluasan penularan. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan Covid-19.
Massa menggelar demonstrasi di Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/10/2020) malam. Aksi demonstrasi itu digelar untuk memprotes pengesahan RUU Cipta Kerja.