105 Desa di Papua Terlistriki di Tengah Pandemi Covid-19
Program Papua Terang yang dicanangkan pemerintah pusat terus berjalan walaupun terjadi pandemi Covid-19 di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2020. Akhirnya masyarakat di 105 desa kini menikmati layanan listrik.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Program Papua Terang di wilayah Papua dan Papua Barat tetap berjalan walaupun di tengah pandemi virus korona jenis baru penyebab Covid-19. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berhasil melistriki sebanyak 105 desa sepanjang tahun 2020.
Hal ini disampaikan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Abdul Farid di Jayapura, Papua, Kamis (21/1/2021).
Abdul memaparkan, PLN menuntaskan Program Papua Terang di 105 desa pada tahun 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat dan ketika Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkan kebijakan normal baru. PLN menuntaskan upaya melistriki 105 desa dari target 427 desa.
Adapun 105 desa ini meliputi 42 desa di Papua dan 63 desa di Papua Barat. Sementara dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah desa di Papua dan Papua Barat yang telah terlistriki dalam Program Papua Terang mencapai 606 desa.
Fasilitas kelistrikan dalam Program Papua Terang meliputi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan pembangkit listrik pikohidro. Rata-rata, ratusan desa ini mendapatkan layanan listrik dengan kapasitas daya 20 kilowatt (kW) hingga 200 kW.
Ia mengungkapkan, sebelumnya terjadi kendala pemasangan infrastruktur kelistrikan ketika pandemi Covid-19 terjadi di Papua pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pembatasan sosial yang menyebabkan arus transportasi udara dan laut ke Papua terkendala selama beberapa bulan.
Akses penerbangan perintis ke wilayah tersebut juga terkendala ketika diterapkan pembatasan sosial.
”Bahan material untuk pemasangan infrastruktur kelistrikan di desa-desa ini harus dikirimkan dari luar Papua. Sebab, komponen-komponen tersebut belum tersedia di Papua. Hal inilah yang menyebabkan upaya untuk melistriki sempat terkendala,” ujar Abdul.
Ia mengaku masih ada banyak desa yang belum terlistriki sepanjang tahun 2020. Hal ini disebabkan akses penerbangan perintis ke wilayah tersebut juga terkendala ketika diterapkan pembatasan sosial. Faktor lainnya ialah masih adanya penolakan warga ketika PLN melaksanakan survei di desa tersebut dan faktor keamanan.
Abdul menyatakan masih tersisa sebanyak 322 desa yang akan dilistriki PLN. Sebanyak 305 desa akan dilistriki menggunakan alat penyalur daya listrik (APDAL) dan stasiun pengisian energi listrik (SPEL). Masyarakat akan menggunakan alat seperti baterai untuk mendapatkan daya listrik di SPEL.
”Penggunaan APDAL karena akses jalan ke 305 desa ini belum memadai. Kondisi tersebut menyebabkan petugas di lapangan kesulitan untuk pemasangaan infrastruktur PLTD ataupun PLTS. Direncanakan, kami akan memulai pemasangan APDAL di 10 desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Papua saat ini mencapai 94,15 persen dari total 5.521 desa dan Papua Barat 94,45 persen dari 1.837 desa.
Bupati Sarmi, Eduard Fonataba, mengapresiasi kerja keras PLN dalam menbangun infrastruktur kelistrikan di daerahnya. Diketahui, sejak Oktober 2020, sebanyak lima distrik atau kecamatan di Sarmi mendapat durasi waktu listrik beroperasi selama 18 jam hingga 24 jam.
”Kami berharap masyarakat sebagai pengguna dapat menjaga fasilitas infrastruktur kelistrikan di tempat tinggalnya. Upaya ini dapat terwujud berkat kerja keras PLN dan kerja sama dengan masyarakat setempat,” kata Eduard.
Anggota DPRP Papua Komisi IV Bidang Infrastruktur, Thomas Sondegau, mengatakan, rasio elektrifikasi yang terus meningkat di Papua hingga melebihi angka 90 persen menunjukkan dampak besar kebijakan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah terpencil.
”Kami berharap semua desa di Papua segera terlistriki dalam waktu dekat. Dengan upaya ini, (pemerintah) menunjukkan dapat meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi mikro, dan kesehatan, di pedalaman Papua,” kata pria yang juga menjabat Ketua Pansus DPRP Papua itu.