Jalan Baru Jakarta dan Segudang Persoalan Lama
Jakarta menapaki jalan baru untuk jadi kota global. Jalan ini berliku dengan segudang masalah lama, seperti banjir dan kemacetan.
Langit cerah mengiringi perayaan ulang tahun Jakarta ke-496 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023). Perayaan itu bisa jadi ulang tahun terakhir dengan status Ibu Kota Negara seiring rencana pindahnya ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Sebagai gantinya Jakarta mencanangkan jadi kota global. Maka, secara perlahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, menata kawasan, dan mempercepat pembangunan kota.
Upaya-upaya tersebut menghasilkan pelbagai capaian hingga penghargaan. Namun, tak bisa menafikan masih ada pekerjaan rumah belum optimalnya layanan dasar, meningkatkan sinergi dalam pembangunan, dan mengentaskan masalah tahunan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam rapat paripurna ulang tahun Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta berupaya agar Jakarta tetap menjadi kota yang unggul, sejahtera, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Upaya ini berangkat dari perjalanan panjang kota sejak bernama Sunda Kelapa sampai kini sebagai barometer nasional.
”Tujuh dekade lebih Jakarta jadi episentrum Indonesia, pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan hingga kebudayaan. Selanjutnya Jakarta akan bertransformasi jadi kota global, simpul utama jaringan ekonomi dunia,” kata Heru.
Simpul utama jaringan ekonomi dunia ini berarti Jakarta punya dampak langsung dan nyata pada urusan sosial-ekonomi global. Hal tersebut masuk dalam prioritas pembangunan Jakarta 2023-2026 untuk memperkuat peran Jakarta sebagai pusat pertumbuhan Indonesia.
Pengejawantahan itu hadir dalam slogan Sukses Jakarta Untuk Indonesia. Jakarta dengan pengalaman sebagai ibu kota diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dan berdampak bagi pembangunan daerah-daerah lain di Tanah Air.
Baca juga: Ulang Tahun Ke-496, Ikhtiar Jakarta Tumbuh Menjadi Kota Global
Tak heran jika tema ulang tahun ke-496 ini ”Jakarta: Jadi Karya untuk Nusantara”. Tema tersebut bentuk optimisme pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya, mewujudkan kesejahteraan warga, dan pembangunan berkelanjutan, menjadi barometer, serta pemantik kemajuan bagi daerah lain.
”Pembangunan mengedepankan kemajuan manusia dan infrastruktur kota yang menekankan keseimbangan ekosistem serta lingkungan,” ujar Heru.
Sejauh ini di tengah upaya menjadi kota global, Jakarta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-6 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya, laporan keuangan yang diperiksa telah menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Jakarta juga menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2023 dari Presiden Joko Widodo serta Adipura 2022 untuk seluruh wilayah administratifnya.
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
Penghargaan Adipura mendorong kepemimpinan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota serta membangun partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk berperan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi hijau, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Heru berharap capaian-capaian tersebut melecut semangat untuk meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa depan. Juga lebih menggelorakan semangat dan sinergi mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
Manifestasi
Jakarta mendekati usia lima abad sudah semestinya lebih dominan untuk mewujudkan visi dan misinya. Langkah ini dimulai dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial semata.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melihat Jakarta tumbuh sebagai kota metropolitan yang maju dalam sektor kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Namun, ada kompleksitas masalah dalam pembangunan Jakarta yang harus tuntas, seperti banjir dan kemacetan.
”Selama ini belum dapat memuaskan warga karena keterbatasan pada dewan. Namun, semua pemangku kepentingan terus berbenah untuk pelayanan kepada masyarakat. Bukan seremonial semata, melainkan manifestasi bangun kota Jakarta,” tutur Prasetio.
Dalam perayaan ulang tahun Jakarta ini, DPRD DKI Jakarta mendorong nama Gubernur Ali Sadikin, tokoh berjasa dalam pembangunan kota, agar diabadikan sebagai nama jalan di Kebon Sirih dan nama Gedung Blok G pemerintah daerah.
Secara umum, fungsi gubernur masih sibuk gonta-ganti pejabat di jajarannya. Belum masuk ke substansi pembangunan. Akibatnya, banyak pekerjaan rutin tidak terpantau denga baik. ( Suhud Alynudin)
Layanan dasar
Layanan dasar yang belum merata kepada semua warga masih jadi sorotan pada usia ke-496. Sekali lagi pemangku kepentingan seharusnya lebih sering turun ke tengah masyarakat ketimbang duduk nyaman di belakang meja.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyoroti beberapa permasalahan lama Jakarta. Pertama terkait kesiapan atau antisipasi banjir lantaran, Senin (19/6/2023), sungai di sepanjang Jalan Raya Bogor, di sekitar Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, meluap hingga ke jalan raya sejak sekitar pukul 09.00. Akibatnya, lalu lintas kendaraan terganggu sampai tengah hari.
Baca juga: Macet Jakarta dan Kiprah Para Pemimpin Ibu Kota
Kedua, masalah kemacetan. Pemerintah daerah menghadapinya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk rekayasa lalu lintas. Walakin, kebijakan ini justru menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan panjang.
Ketiga, mengatasi kemiskinan ekstrem yang meningkat tahun 2022. Jika tidak diatasi, kemiskinan ekstrem akan menjadi paradoks dengan cita-cita Jakarta sebagai kota global.
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Senin (30/1/2023), mengumumkan laporan tentang angka kemiskinan ekstrem di Jakarta periode Maret 2022. Sebanyak 0,89 persen atau setara 95.668 jiwa dari total penduduk Jakarta berada dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan Maret 2021, angka persentase ini naik 0,29 persen dari 0,6 persen.
”Secara umum fungsi gubernur masih sibuk gonta-ganti pejabat di jajarannya. Belum masuk ke substansi pembangunan. Akibatnya, banyak pekerjaan rutin tidak terpantau denga baik,” kata Suhud.
Pekerjaan rutin tak terpantau ini antara lain penanganan genangan ataupun banjir yang lamban di Jalan RE Martadinata, Ancol, Jakarta Utara, dan jembatan ambles di Marunda yang menyebabkan kemacetan panjang.
Baca juga: Putus Nyambung Angkutan Pengumpan di Jakarta
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gembong Warsono turut mengharapkan tuntasnya masalah pokok Jakarta, misalnya layanan air perpipaan dan kualitas lingkungan hidup sebagai warisan kepada generasi selanjutnya.
”Program dasar jadi kebutuhan vital warga Jakarta. Memang tidak bisa langsung dirasakan hasilnya tetapi eksekusi sudah berjalan. Tinggal terobosan berikutnya agar ada percepatan,” ujar Gembong.
Hal lainnya, menurut Gembong, untuk mewujudkan kota global ialah sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakannya bisa selaras. Keselarasan ini berbuah percepatan atau akselerasi pembangunan.
Doa dan harapan baik mengiringi bertambahnya usia Jakarta. Semuanya bermuara pada dapat terwujudnya visi dan misi demi hajat hidup 10,69 juta warga dan warga kota tetangga yang mengais hidup di Jakarta.