Jakarta mempunyai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Keberagaman ini jangan dijadikan media konflik. Sebaliknya, gunakan hak pilih untuk menentukan masa depan kota saat pemilu serentak 2024.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi barometer kondisi Tanah Air. Semua pemangku kepentingan punya tanggung jawab menjaga kekondusifannya, khususnya agar tahun politik yang puncaknya pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Pemilihan presiden dan wakil presiden akan berbarengan dengan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024. Menyusul kemudian pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta semua aparatur sipil negara untuk menjaga integritas, profesional, serta netral. Semua elemen masyarakat juga diminta untuk bersama-sama menjaga situasi kota tetap kondusif dan tak lupa menunaikan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab.
”Jakarta akan menjadi pusat perhatian sebagai barometer politik nasional. Hindari provokasi dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban umum,” kata Heru saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-496 Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).
Heru juga mengajak semua elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam upaya membangun masa depan Jakarta sebagai kota global. Artinya, menjadi unsur terdepan dalam kemajuan Indonesia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi turut menyampaikan hal serupa dalam rapat paripurna hari ulang tahun Jakarta. Menurut dia, Jakarta adalah barometer kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Indonesia.
”Jakarta punya keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Jangan dijadikan media konflik. Gunakan hak pilih untuk menentukan masa depan kota,” ucap Prasetio.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta warga untuk mengedepankan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Sebaliknya, jangan provokatif agar tercipta suasana pemilihan umum yang kondusif.
Serentak
Kepastian pemilihan umum serentak 2024 diambil dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum Komisi II Dewan Perwakikan Rakyat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, Senin (24/1/2022), di Jakarta. Pemerintah dan fraksi-fraksi Komisi II menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum yang menjadwalkan hari pemungutan suara pada 14 Februari dan 27 November 2024.
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (2/12/2022), mengingatkan, pemilihan umum serentak 2024 adalah momentum politik yang sangat penting lantaran pertama kali dalam sejarah Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak pada tahun yang sama.
Hal itu dinilai bukan pekerjaan mudah. Presiden menyadari kesulitan teknis di lapangan yang akan dialami karena memang infrastruktur belum sempurna. Ada infrastruktur jalan yang sudah mulus, tetapi juga banyak yang masih becek.
Fakta kondisi geografis yang beragam itu harus dihadapi terutama untuk kepentingan distribusi logistik. Fakta tersebut linier dengan yang ditemui Presiden saat berkunjung ke wilayah-wilayah pelosok negeri.
Waktu yang masih tersisa juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilihan umum. Penyelenggara diminta memperbaiki kekurangan, kendala, dan kelemahan yang masih ada serta membangun inovasi agar semakin berkualitas, baik proses dan hasilnya, mendapat dukungan luas dari masyarakat, dan memberikan hasil yang berlegitimasi.