Rp 4,6 Miliar Bantuan untuk Warga Kota Bogor

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) ke truk pengangkut di Terminal BBM Jakarta Group PT. Pertamina (Persero), Plumpang, Jakarta Utara, Rabu (31/7) lalu.

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor akan mengucurkan bantuan Rp 4,6 miliar dari dana alokasi umum atau DAU untuk warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, sesuai arahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta mengonsolidasi langkah-langkah terkait dengan kebijakan pengendalian inflasi dan penyesuaian subsidi BBM. Pemda juga akan mengalokasikan DAU untuk warga terdampak.

”Kami rumuskan berapa, lokasi, dan target. Lalu, ada kewajiban bagi pemda untuk mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk digunakan. Kota Bogor insya Allah mengalokasikan Rp 4,6 miliar,” ujar Bima, Senin (5/9/2022).

Beberapa sasaran bantuan Rp 4,6 miliar adalah pengemudi angkot, pelaku usaha kecil, dan warga terdampak lainnya. Saat ini, Pemkot Bogor juga masih mendata target dan menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari bantuan pemerintah pusat.

Baca Juga: Ketika Pekerja Bekasi Cemas Hadapi Inflasi

Bima memastikan pengawasan mekanisme penyaluran bantuan berkoordinasi dengan kantor pos, camat, dan lurah. Kemudian, dari perintah Kementerian Dalam Negeri, alokasi BLT bisa digunakan juga untuk memberikan bantuan sosial.

”Pemerintah pusat akan mengucurkan dana BLT. Kota Bogor tercatat pada tahap pertama ada 43.353 keluarga penerima manfaat. BLT akan disalurkan oleh Kemensos melalui kantor pos senilai Rp 300.000,” ujar Bima.

Terakhir, lajut Bima, pihaknya juga mengonsolidasi dan selalu memonitor stabilitas bahan pokok, jalur distribusi, dan produksi.

”Jika ada kecenderungan naik akan dilakukan langkah cepat, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengintensifkan gerakan pangan, keamanan, dan ketahanan pangan, seperti menanam komoditas yang bisa menstabilkan harga atau mengurangi inflasi,” ujarnya.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Wali Kota Bogor Bima Arya

Seperti diketahui, harga BBM jenis pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan diperkirakan terus meningkat. Di sisi lain, ditemukan fakta bahwa 70 persen lebih subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Menurut Presiden Joko Widodo, mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

”Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” katanya.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, Sabtu (3/9/2022). Seusai pembagian BLT BBM di Lampung, Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM.

Sebagian subsidi BBM pun akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan pada September selama empat bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000.

”Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Gara-gara Inflasi, Tawar-menawar di Pasar Berubah Jadi Omelan