Kebijakan Ganjil Genap di Kota Bogor Berlaku Setiap Hari

Kebijakan penanganan pandemi di masa PPKM 3 melalui pembatasan harus diikuti kepatuhan protokol kesehatan ketat agar bisa melalui gelombang ketiga.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Papan informasi status PPKM pada masa pandemi Covid-19 di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/2/2022). Penutupan kawasan pedestrian dan ruang publik di kawasan sistem satu arah pun dilakukan Pemerintah Kota Bogor seiring penetapan status pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bogor yang kini kembali di level 3.

BOGOR, KOMPAS — Sejumlah kebijakan pengetatan dilakukan seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menerapkan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang berlaku setiap hari, Satuan Tugas Covid-19 Kota Bogor juga akan melakukan penutupan sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu.

”Ganjil genap diperluas pada hari biasa dan akhir pekan di sejumlah titik jalan hingga pukul 22.00. Kami juga perluas pengetatan mobilitas dan protokol kesehatan dengan kembali menutup portal mulai pukul 21.00. Malam hari mobilitas warga juga harus dikurangi,” ujar Wakil Ketua Satuan Tugas Covid-19 sekaligus Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, Selasa (8/2/2022).

Penutupan sejumlah ruas jalan menggunakan portal pernah dilakukan saat gelombang kedua varian Delta, pertengahan tahun lalu. Kebijakan penutupan portal diharapkan bisa efektif menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Bogor yang satu pekan terakhir terus meningkat.

Baca juga: Menkes: Peningkatan Omicron Lampaui Varian Delta

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, Senin (7/2/2022), ada penambahan konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 436 kasus sehingga total kasus aktif mencapai 2.422 kasus.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana pos penyekatan ganjil genap di Jalan Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021). Seiring perpanjangan masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat level 1-4, Pemerintah Kota Bogor pun melanjutkan pemberlakukan sistem ganjil genap. Pemberlakukan sistem ganjil genap ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pos penyekatan sistem ganjil genap ini digelar di 17 titik di Kota Bogor.

Penerapan dua kebijakan itu, kata Susatyo, akan berlangsung selama satu bulan ke depan. Petugas kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor bersama membentuk tim patroli dan tim crowd free road atau bebas dari kerumunan di jalan. Dalam pelaksanaannya, warga akan dilibatkan melalui satgas di tingkat RW dan kelurahan.

”Intinya, kami akan melakukan sejumlah pembatasan secara mikro dan makro untuk menekan potensi penyebaran Covid-19 di masyarakat. Jadi, tidak hanya di pusat kota saja, tetapi hingga lingkup wilayah juga akan kami awasi,” ujarnya.

Satgas Covid-19 Kota Bogor masih akan membahas detail penerapan kebijakan ganjil genap, baik itu waktu maupun lokasinya. Begitu pun dengan sejumlah ruas jalan yang akan ditutup menggunakan portal.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menilai pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Bogor beserta aglomerasi Jabodetabek sudah tepat karena kasus positif harian Covid-19 terus meningkat. Penerapan PPKM level 3 juga sejalan dengan pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka (PTM) pada semua tingkatan pendidikan, serta upaya mengaktifkan RW siaga.

Karnain mengimbau agar warga membatasi aktivitas di luar rumah. Selain itu, satgas juga bisa memantau pengawasan protokol kesehatan, terutama warga yang menjalani isolasi mandiri melalui RW Siaga.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Tempelan tanda pembatasan sosial terpasang di salah satu gang di wilayah RW 001 Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (9/4/2020). Pembatasan sosial ini menjadi bagian gerakan siaga RW untuk pandemi Covid-19. Selain membatasi akses masyarakat, kesadaran melindungi diri dengan masker juga perlu diperhatikan untuk mencegah penyebaran virus korona.

”Aktivasi (PPKM level3) ini harus betul-betul diperkuat dengan sinergi antara RW Siaga dan puskesmas agar masing-masing pihak berperan dengan baik dan berkolaborasi. Jadi, stok terkait kebutuhan isoman baik obat-obatan dan kebutuhan pokok harus teralokasikan dengan baik dari anggaran pemerintah kota,” kata Karnain.

Di sisi lain, menurut Karnain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Kota Bogor juga telah mengakomodasi kebutuhan untuk penanganan Covid-19. Alokasi dana untuk penanganan Covid-19 itu mulai dari insentif tenaga kesehatan hingga kebutuhan RW Siaga.

”Jadi kebijakan anggaran APBD 2022 masih menjadikan kasus Covid-19 ini sebagai pertimbangan untuk kebijakan penganggaran. Kami memberikan ruang untuk Pemkot Bogor ketika nanti dibutuhkan realokasi atau pergeseran anggaran untuk Covid-19 ini ada ruang diskresi yang bisa dimanfaatkan,” ujar Karnain.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, selain penanganan makro dan mikro, perlu juga terus meningkatkan vaksinasi dan vaksin penguat (booster). Hal ini dinilai penting agar tingkat kefatalan dari paparan Covid-19 bisa ditekan dan semakin meningkatkan kekebalan komunal.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu tenaga kesehatan saat menerima suntikan vaksin ketika digelar vaksinasi Covid-19 secara massal di Bogor Senior Hospital, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/2/2021). Pemberian vaksin Covid-19 massal yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor ini diberikan kepada 670 tenaga kesehatan dan pekerja di lingkungan instalasi kesehatan di wilayah Kota Bogor. Pemberian vaksin massal ini bertujuan mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor. Berdasarkan data Selasa (8/2/2021), cakupan vaksin Covid-19 di Kota Bogor baru 64,59 persen atau 6.958 orang dari jumlah total sasaran 10.772 orang.

”Tingkat risiko itu harus ditekan bersama-sama dengan kita patuhi protokol kesehatan ketat, selain juga melalui langkah kebijakan penanganan pembatasan, dan tentunya vaksinasi berdasarkan instruksi presiden dalam rapat kemarin,” kata Bima.

Presiden Joko Widodo, kata Bima, memberikan arahan terkait penanganan Omicron di Indonesia dan pandemi belum sepenuhnya berakhir. Pada 2020 dan 2021, Indonesia bisa melewati gelombang satu dan dua, termasuk gelombang varian Delta, dengan kerja sama dan gotong royong semua lapisan.

Baca juga: PPKM Level 3, Bogor-Bekasi Perketat Mobilitas, Siapkan Rumah Sakit, dan Genjot Vaksinasi

Memasuki 2022, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan varian Omicron yang penyebarannya lebih cepat empat kali lipat dari varian Delta. Yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, kasus baru Covid-19 masih sangat tinggi untuk Omicron. Varian Omicron di Indonesia sampai saat ini 93 persen kasusnya ada di Jawa dan Bali.

”Kita tetap harus waspada dan ketat pada protokol kesehatan. Penanganan ini harus dilakukan bersama-sama untuk melewati gelombang ketiga. Kuncinya protokol kesehatan dan kesadaran bahwa kesehatan itu penting,” kata Bima.