Pemkot Bogor Rancang Desain Calon Ibu Kota Baru

Tidak hanya desain terkait pusat pemerintahan Kota Bogor, di lahan hibah aset BLBI juga rencananya akan dibangun pasar, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Salah satu tanah hibah aset sitaan BLBI yang diterima Pemkot Bogor dari pemerintah pusat di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Jawa Barat, seluas sekitar 6 hektar. Total hibah aset sitaan BLBI senilai Rp 345,7 miliar melalui tanah seluas 10,3 hektar.

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, sudah memetakan dan mulai perencanaan desain pembangunan pada 2022 di lahan hibah aset sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari emerintah pusat. Pembangunan di lahan aset ini diproyeksi sebagai pusat pemerintahan Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, hibah aset BLBI senilai Rp 345,7 miliar melalui tanah seluas 10,3 hektar sudah mulai dipetakan berdasarkan kebutuhan untuk pelayanan publik.

Dedie menjelaskan, aset tanah di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, seluas sekitar 6 hektar akan dibangun 20 kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dari total 30 OPD atau kantor dinas. Salah satunya kantor sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Jawa Barat.

”Di sini rencananya semua terpadu supaya pelayanannya bisa satu pintu. Di sini pusat pemerintahan Kota Bogor. Tahun depan sudah mulai perencanaan desain,” kata Dedie saat meninjau tanah hibah di Katulampa, Kamis (16/12/2021).

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat meninjau salah satu lokasi tanah hibah aset sitaan BLBI di Katulampa, Bogor Timur, seluas 6 hektar.

Selain perencanaan desain, lanjut Dedie, jika memungkinkan pada 2022 itu masuk ke perubahan detail enginering desain (DED) atau produk perencanaan detail gambar kerja termasuk cut and fill atau gali urug tanah.

Dedie melanjutkan, kebutuhaan pembangunan kantor secara terpadu atau terpusat yang representatif sangat dibutuhkan untuk memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja para pegawai.

“Karena saat ini banyak kantor-kantor dinas tidak sesuai kebutuhan. Kantor-kantor terpisah, ada yang di dalam gang, bekas rumah hibahan, ada rumah dinas yang hanya dua kamar diisi 24 karyawan,” ujar Dedie.

Prioritas yang harus kita kejar adalah pembangunan di wilayah selatan. Seperti SMA masih kurang.

Selain pemanfaatan sebagai kantor terpadu yang representatif, kata Dedie, pihaknya juga merencanakan pembangunan di tanah Kelurahan Empang, Bogor Selatan. Tanah yang memiliki luas sekitar 3,2 hektar itu nanti diproyeksi dibangun kantor Kementerian Agama dan kantor Lingkungan Hidup khusus untuk perawatan alat-alat berat.

TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE KEMENTERIAN KEUANGAN

Salah satu hibah aset tanah sitaan BLBI yang dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor berada di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur dengan luas 60.000 meter persegi. Tanah dari hibah itu diproyeksi menjadi ibu kota baru Kota Bogor

Menurut Dedie, secara holistik pembagunan di tanah hibah agar ada pemerataan atau mengikis kesenjangan pembangunan yang selama ini terpusat di pusat Kota Bogor.

Oleh karena itu, tidak hanya desain terkait pusat pemerintahan Kota Bogor, lanjut Dedie, di tanah hibah itu juga rencananya akan dibangun pasar, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

“Prioritas yang harus kita kejar adalah pembangunan di wilayah selatan. Seperti SMA masih kurang. Ini akan kita sampaikan ke provinsi. Lalu kita pikirkan juga rumah sakit tipe A. Pembangunan ini tentu perlu kolaborasi juga dari pemerintah pusat. Kita berharap warga merasakan dampak pembagunan ini,” ujar Dedie.

Baca juga: Kota Bogor Dapat Hibah Aset Sitaan BLBI

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, menyerahkan aset sitaan BLBI kepada Wali Kota Bogor Bima Arya.

Penyerahan hibah aset sitaan BLBI itu ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana lalu lintas di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Jawa Barat, yang padat di saat libur akhir pekan, Minggu (21/11/2021).

”Secara resmi sudah dilakukan proses hibah lahan eks BLBI dari Kementerian Keuangan. Pemanfaatan lahan-lahan itu tentu akan dirumuskan secara rinci bersama-sama untuk membangun masa depan Kota Bogor,” ujar Bima, Jumat (26/11/2021).

Menurut Bima, rencana pemindahan pusat pemerintah sudah lama. Hal ini perlu dilakukan agar distribusi wilayah kota sesuai dengan perencanan tata Kota Bogor.

Baca juga: Hak Negara dari BLBI Baru Terkumpul Rp 495 Miliar

Namun, Pemkot Bogor memiliki keterbatasan lahan. Tak heran pula hingga saat ini mobilitas warga semuanya terpusat atau sentralistik di tengah kota yang berdampak pada tingginya kemacetan dan polusi. Pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial terlalu banyak berputar di Bogor Tengah.

”Ini harus dikendalikan agar tidak semakin menumpuk di sini. Ini menjadi beban karena kita harus melindungi Kebun Raya Bogor, pusat kota pusaka, heritage, dan green city. Redistribusi fungsi dan tata kota harus ke wilayah pinggir,” kata Bima.